Ekonomi

Kemenkeu Bantah BPK Soal Tak Laporkan Dana PEN Rp 147 T

Editor: Karyudi Sutajah Putra

Jakarta, KABNews.id – Kementerian Keuangan memberikan respons atas temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) soal keberadaan dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebesar Rp 147 triliun yang tidak diumumkan oleh pemerintah. Kemenkeu membantah temuan tersebut dengan menyatakan telah memberikan laporan secara transparan dan akuntabel atas realisasi belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).


Laporan diberikan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2020 teraudit. Dalam pernyataan yang disampaikan Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu Rahayu Puspasari, laporan tersebut juga termasuk realisasi belanja yang digunakan dalam alokasi program penanganan Pandemi Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) sebesar Rp 695,2 triliun.


Laporan juga memuat alokasi anggaran lainnya terkait program PC-PEN yang dialokasikan dan dibelanjakan melalui beberapa Kementerian Negara/Lembaga (K/L) senilai Rp 146,69 triliun.


“Oleh karena itu, pemberitaan yang berkembang bahwa pemerintah hanya melaporkan anggaran PC PEN senilai Rp 695,2 triliun, dan tidak melaporkan serta mempublikasikan alokasi anggaran terkait PC PEN senilai Rp 146,69 triliun perlu diluruskan,” katanya dalam pernyataan yang dikeluarkan di Jakarta, dikutip dari CNNIndonesia.com, Jumat (10/9/2021).


BPK beberapa waktu lalu mengklaim telah menemukan perbedaan anggaran untuk program pemulihan ekonomi nasional antara yang dilaporkan oleh Kemenkeu dengan hasil pemeriksaan yang mereka lakukan.

Gedung Kementerian Keuangan. (Foto: LinkedIn)


Sekretaris Jenderal (Sekjen) BPK Bahtiar Arif menyatakan dari pemeriksaan tersebut, pihaknya menemukan bahwa alokasi biaya program PEN dalam APBN 2020 adalah sebesar Rp 841,89 triliun.


Angka tersebut berbeda dengan publikasi Kementerian Keuangan yang hanya Rp 695,2 triliun. Dia menyebut selisih sekitar Rp 147 triliun tersebut terjadi karena ada beberapa skema pendanaan belum dimasukkan dalam biaya yang dipublikasikan pemerintah tersebut.


“Pemerintah mempublikasikan biaya program PC-PEN sebesar Rp 695,2 triliun sebagai data total program PC-PEN dan hasil pemeriksaan menunjukkan alokasi biaya program PC-PEN dalam APBN 2020 adalah sebesar Rp 841,89 triliun,” ujarnya pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi XI DPR RI, Senin (6/9/2021).


Sementara itu, mengutip Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II 2020 BPK, lembaga audit negara itu menjabarkan biaya-biaya terkait program PEN di luar skema sebesar Rp 27,32 triliun. Itu digunakan untuk alokasi anggaran belanja dalam APBN 2020 sebesar Rp 23,59 triliun.


Kemudian, belanja K/L yang tidak menggunakan tagging akun Coivd-19 per 30 November 2020 sebesar Rp 2,55 triliun.


Lalu, alokasi kas Badan Layanan Umum (BLU) Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) kepada BLU-BLU Rumpun Kesehatan sebesar Rp 1,11 triliun.


Selain itu, relaksasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) K/L sebesar Rp 79 miliar yang berasal dari insentif penundaan pembayaran PNBP, perpanjangan masa berlaku lisensi/perizinan/sertifikasi/paspor, pengenaan tarif 50 persen, pembebasan penerbitan surat-surat tertentu, dan pengenaan tarif 0 rupiah.

Comment here