Ekonomi

Kementerian PUPR Mulai Bangun 13 Proyek Strategis pada 2022

Editor: Karyudi Sutajah Putra

Jakarta, KABNews.id – Dalam acara Beritasatu Economic Outlook 2022, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan mulai membangun 13 proyek strategis pada 2022.

Ke-13 proyek tersebut adalah enam bendungan baru, di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan NTT. Pembangunan pengendali banjir, yaitu Kali Bekasi dan Kali Bogowonto. Pembangunan Jalan Manado Outer Ring Road III (Sulawesi Utara) dan ruas jalan Membrano-Elelim (Papua). Serta, pembangunan jembatan dan flyover, di antaranya Teluk Buton-Kalrik (Kepulauan Riau) dan Flyover Kopo (Jabar).

Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Kementerian PUPR Herry Trisaputra Zuna mengatakan 13 proyek strategis tersebut merupakan bagian dari target pembangunan infrastruktur pemerintah 2022 dengan anggaran sebesar Rp 100,5 triliun.

Adapun target pembangunan infrastruktur pada 2022 antara lain pembanguan 32 bendungan infrasturktur yang ongoing, pembangunan irigasi 5.000 hektare, pembangunan jalan sepanjang 354 kilometer, pembangunan dan duplikasi jembatan sepanjang 7,3 km, preservasi dan penggantian jembatan sepanjang 116.700 m, dan pembangunan rumah susun (rusun) sebanyak 51.000 unit.

Gambar ilustrasi jalan tol. (Foto: Pikiran-rakyat)

Tidak hanya itu, lanjut Herry, ada beberapa proyek infrastruktur yang ditargetkan akan selesai pada 2022. Terdiri dari sembilan bendungan yaitu Ciawi, Sukamahi, Margatiga, Sadawarna, Lolak, Semantok, Tamblang, Beringinsila, Kuwil Kawangkoan. Serta 421 km jalan tol, terdiri dari Seksi 1 Simpang Indralaya-Muara Enim (964 km), Seksi 2 Semarang-Demak (16 km), dan Seksi 2 Ciawi-Sukabumi (12 Km).

“Kami berharap seluruh target pembangunan tersebut dapat diperoleh gambaran pembangunan infrastruktur pemerintah pada 2022. Dukungan seluruh pihak, baik dari dalam maupun luar negeri, sangat penting untuk keberhasilan pencapaian target pembangunan yang disebutkan tersebut,” ungkapnya di Beritasatu Economic Outlook 2022 Hari Ketiga, Sesi I bertajuk ‘Akselerasi Pembangunan Infrastruktur 2022’, Rabu (24/11/2021), dikutip dari BeritaSatu.com.

Hal tersebut mengingat, lanjut Herry, adanya gap pembiayaan yang tinggi dalam infrastruktur. Mengingat anggaran dari APBN untuk pembiayaan infrastruktur tersebut hanya mampu mengisi sebesar 30-37%. Untuk itu, dibutuhkan peran aktif swasta dan BUMN dalam pembangunan infrastruktur dan mengisi funding gap tersebut.

Pemerintah pun telah mempersiapkan berbagai instrumen, dimulai dari sisi iklim investasi yang dibuat sedemikian rupa agar menarik bagi swasta. Ditambah lagi, dari sisi proses dibuat lebih mudah dan cepat. Tak kalah penting adalah dari sisi persiapan. Sebab, funding gap tadi bisa diisi apabila pemerintah menyiapkan proyek-proyek yang kredibel.

“Jadi funding gap tadi harus kita ubah menjadi pipeline. Kalau di PUPR itu berkaitan dengan jalan tol,” paparnya.

Selain itu, Herry mengatakan proyek jalan nasional juga bisa diterapkan dalam KPBU, terutama proyek penggantian CH, yaitu proyek penggantian jembatan dengan KPBU. Jadi, badan usaha akan mengganti terlebih dahulu. Mengingat ada 37 jembatan di Pulau Jawa yang usianya lebih dari 40 tahun dalam 2-3 tahun ke depan. Sehingga, nanti tugas pemerintah tinggal membayar biayanya.

“Inovasi seperti ini membuka ruang kita untuk mempercepat pembangunan infrastruktur. Selain jalan, nanti kita juga bisa masuk ke bendungan, rumah, dan air minum. Ini peluang besar yang bisa kita work out, melibatkan badan usaha menyelesaikan tugas-tugas pemerintah dalam membengun infrastruktur,” tutupnya.

Comment here