Hukum

Ketua DPC Peradi Jaksel Halomoan Sianturi SH MH: Advokat Dicinta Sekaligus Dibenci

Editor: Karyudi Sutajah Putra

Jakarta, KABNews.id – Advokat kini dalam posisi dicinta sekaligus dibenci. Bukti dicinta, para aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa dan hakim, ketika pensiun mereka beralih profesi menjadi advokat. Bukti dibenci, saat ini banyak kasus kriminalisasi terhadap advokat.

Pernyataan bernada keprihatinan itu disampaikan Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Jakarta Selatan B Halomoan Sianturi SH MH kepada wartawan di sela-sela Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Peradi di Batam, Kepulauan Riau, Rabu-Kamis (23-24/8/2023).

Para pengurus DPC Peradi dari seluruh Indonesia hadir dalam rakernas itu, termasuk DPC Peradi Jaksel yang diwakili B Halomoan Sianturi (Ketua) dan Wisnugroho Agung Wibowo SH (Bendahara).

Halomoan Sianturi berharap organisasi-organisasi advokat yang ada dapat bersatu dan bersikap serta bertindak bersama terkait fenomena kriminalisasi advokat. “Jika tidak dapat bersama, setidaknya Peradi di bawah kepemimpinan Dr Luhut Pangaribuan yang bersikap dan bertindak kepada aparat penegak hukum (APH) lain dan/atau pemerintah supaya tidak terjadi kriminalisasi terhadap advokat lagi,” katanya.

B Halomoan Sianturi SH MH (kiri) dan Wisnugroho Agung Wibowo SH, Ketua dan Bendahara DPC Peradi Jakarta Selatan. (Istimewa)

Halomoan mengaku sependapat dengan Ketua Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Peradi Dr Luhut MP Pangaribuan SH LLM bahwa dewasa ini organisasi advokat dalam situasi ambigu. “Advokat menjadi masa depan semua sarjana hukum, tapi tidak dianggap sebagai bagian sistem peradilan. Dengan kata lain anomalis, karena dibenci tapi dirindu. Mulai dari Kapolri, Jaksa Agung hingga Hakim Agung, sesudah pensiun kemudian menjadi advokat juga. Tapi perlakuan dan sikap kepada advokat ketika mereka belum pensiun sungguh memprihatinkan. Sikap dan perlakuannya tidak sesuai dengan yang seharusnya menurut Undang-Undang Advokat (UU No 18 Tahun 2003 tentang Advokat, red),” jelas Halomoan mengutip sambutan Luhut Pangaribuan dalam Rakernas Peradi itu.

Di sisi lain, kata Halomoan, kriminalisasi terhadap advokat semakin hari semakin banyak. Kasus terbaru, katanya, adalah penggeledahan kantor advokat di Jakarta. “Padahal, jabatan advokat dilindungi hukum, yakni menyangkut rahasia jabatan dan/atau ‘client privilege confidentiality’. Advokat bersangkutan telah dengan iktikad baik menyerahkan uang yang diduga ada hubungannya dengan dugaan tindak pidana korupsi (tipikor), tapi direspons negatif dengan kantornya digeledah. Penggeledahan terpublikasi, maka jadilah advokat seperti pesakitan. Anomali perlakuan seperti ini telah berimpilikasi pada adanya persepsi buruk. Padahal,
advokat adalah sesama aparat penegak hukum,” paparnya.

“Advokat statusnya adalah juga penegak hukum, walaupun bukan aparat. Artinya, kedudukan advokat ‘setara’ dengan penyidik yang melakukan penggledahan itu. Kenyataannya, perlakuan APH itu terhadap advokat sebaliknya, seolah-olah advokat bagian dari kejahatan itu sendiri. Dalam hal ini UU Advokat yang menyatakan advokat adalah penegak hukum tidak dihargai oleh penegak hukum pula. UU Advokat seharusnya ditaati sebagaimana APH menaati UU Kepolisian, UU Kejaksaan dan sebagainya. Sebagai penyelidik, penyidik dan penuntut umum fungsinya sama dengan advokat, yaitu sama-sama berkaitan dengan kekuasaan kehakiman,” lanjutnya.

Lebih jauh, kata Halomoan, UU No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman telah pula menginginkan sistem peradilan terpadu. “Tapi mengapa keterpaduan itu justru tidak terjadi, bahkan dijauhkan oleh APH? Ini pertanyaan yang harus dijawab segera dan ditetapkan secara hukum supaya tidak pernah terjadi lagi kriminalisasi itu. Sekaligus ini ‘PR’ (pekerjaan rumah) kita semua, sebagai hal yang harus diperjuangkan bersama semua advokat, tanpa memandang apa organisasinya,” pintanya.

Mengapa demikian? Halomoan sementara menduga karena UU Advokat dibaca APH berbeda dengan substansi UU-nya sendiri, seolah-olah tidak ada keterkaitan. “Ini tentu keliru, tidak benar, tidak fair dan tidak objektif. Padahal UU menyatakan harus setara dan terpadu, sebagai sama-sama pelaksana kekuasaan kehakiman; sehingga jangan dibiarkan berkelanjutan. Sekali lagi ini tantangan konkret kita semua, apa pun organisasinya,” cetusnya.

Sebab itu, kata Halomoan lagi, advokat harus bangkit supaya dunia (hukum) tidak runtuh (nepereat mundus). “Semua advokat sadarlah, kriminalisasi seperti disinyalir di atas tidak akan pernah berakhir jika advokat tidak berbuat. Itu tidak akan berhenti tanpa ‘perubahan mendasar’ dalam sistem peradilan. Jangan berharap orang lain akan membantu. Kita advokat yang harus mulai melakukannya sendiri secara aktif. Mahkamah Konstitusi (MK) sudah pernah bilang, dalam konteks konflik organisasi advokat, tunjukkan kemampuan profesionalitasmu, bagaimana menyelesaikan masalah ini. Sekalipun APH itu nantinya akan jadi advokat (profesi advokat dicinta), tapi kriminalisasi (advokat saat ini dibenci) yang sedang dirasakan, tidak akan pernah berhenti selama kita tidak berbuat,” tandasnya sambil menambahkan, “DPC Peradi Jakarta Selatan hebat!”

Comment here