Politik

Komisi II DPR: Pemilu 2024 Sangat Mahal, Biayanya Tak Kurang dari Rp 150 Triliun

Editor: Karyudi Sutajah Putra

Jakarta, KABNews.id – Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Ahmad Doli Kurnia memperkirakan biaya Pemilu Serentak 2024 bisa mencapai Rp 150 triliun alias sangat mahal.

Hal itu disampaikannya dalam webinar yang diadakan oleh Indonesia Public Institute (IPI), Selasa (2/9/2021), seperti dilansir Kompas.com hari itu juga.

“Pemilu ini nanti adalah pemilu yang sangat mahal. Saya sebagai penghitung sebetulnya dari pengajuan yang diajukan KPU (Komisi Pemilihan Umum) dan Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) lalu apakah pembiayaannya dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) atau APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) itu tidak kurang dari Rp 150 triliun,” kata Doli, politisi Partai Golkar itu.

Menurut Doli, angka yang besar itu mestinya dapat memotivasi agar penyelenggaraan pemilu makin berkualitas. “Jadi kita harus mempersiapkan sedemikian rupa secara prinsip dan teknis, ada pembaharuan, peningkatan kualitas dibanding pemilu-pemilu sebelumnya,” kata dia.

Selain dana yang mahal, Doli juga menggarisbawahi masalah pemilu yang terus-menerus berulang, yaitu terkait dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT). “Ini isu klasik sebetulnya, ada di setiap pemilu. Saya kira persoalan DPT ini bisa diminimalisir ketika memang negara atau pemerintah punya database kependudukan yang baik, valid, terintegrasi dan sistem pengelolaannya terkelola dengan baik,” ungkap mantan Ketua Umum Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) ini.

Doli berharap di sisa waktu yang dimiliki sebelum Pemilu Serentak 2024 dimulai pemerintah bisa menyelesaikan semua persoalan terkait data kependudukan. “Kalau di waktu 1-3 tahun ini bisa diselesaikan pemerintah, itu akan sangat membantu dan mengurangi kerumitan penyelenggara pemilu terutama masalah DPT,” terangnya.

Anggota Komisi II DPR RI Nasir Djamil (Foto: Kompas.com)

Doli menambahkan tahapan Pemilu Serentak 2024 akan dimulai pada Januari 2022. Adapun jadwal itu kemungkinan akan diresmikan pada 6 September 2021 dalam rapat kerja Komisi II DPR RI bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian bersama para penyelenggara pemilu. Doli juga menuturkan pihaknya menetapkan pencoblosan Pimilu Legislatif (Pileg) dan Pemilu Presiden (Pilpres) pada 21 Februari 2024.

Sementara itu pilkada serentak baru akan dilaksanakan sembilan bulan setelahnya yaitu pada 27 November 2024.

Tak Sepakat Diundur

Sementara itu, anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Nasir Djamil menyoroti adanya isu yang bergulir tentang mundurnya Pemilu 2024 ke 2027. Ia mengaku tak sepakat jika Pemilu diundur bahkan hingga bertahun-tahun. Hal itu dinilai merampas kedaulatan rakyat.

“Mengundurkan jadwal Pemilu ke tahun 2024 saja adalah bentuk perampasan kedaulatan rakyat, apalagi kalau diisukan digeser lagi ke 2027,” kata Nasir.

Ia berpandangan, isu mundurnya pelaksanaan pemilu juga belum jelas dari mana sumbernya. Oleh karena itu, ia melihat bahwa isu yang tengah bergulir saat ini merupakan isu liar yang berakibat pada munculnya berbagai spekulasi di masyarakat.

Kendati demikian, Nasir tetap mengkhawatirkan jika benar muncul upaya-upaya untuk mewujudkan wacana pergeseran pelaksanaan pemilu menjadi tahun 2027. “Tentu akan berpotensi menimbulkan gerakan rakyat yang masif di seluruh daerah,” tutur dia.

Lebih jauh, Nasir mengatakan usaha-usaha untuk memundurkan kembali pelaksanaan pemilu jelas sangat merugikan rakyat. Padahal, jika berkaca pada jadwal pelaksanaan pilkada yang direncanakan serentak 2024 saja sudah merampas hak rakyat. Hal ini karena sejumlah daerah justru seharusnya menyelenggarakan pilkada tidak pada tahun tersebut. “Mengulur-ulur jadwal pilkada tanpa terukur sangat merugikan rakyat yang ingin mendapatkan hak-haknya,” tegas Nasir.

Oleh karena itu, ia meminta pihak penyelenggara pemilu dan pemerintah betul-betul serius dan mempertimbangkan dengan terukur terkait jadwal pelaksanaan pemilu. Menurutnya, ini semata-mata untuk memenuhi hak-hak rakyat dalam hal memilih pemimpinnya ke depan melalui pemilu.

Sebelumnya, Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia telah memastikan bahwa pemilu tetap digelar sesuai jadwal yakni pada 2024. Menurut dia, pelaksanaan pemilu tetap sesuai jadwal meski pandemi Covid-19 masih berlangsung.

Ia juga memastikan, wacana amendemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang tengah berkembang tak ada kaitannya dengan perpanjangan masa jabatan presiden sehingga Pemilu 2024 tetap akan dilaksanakan. “Isu amendemen UUD 1945 ini mau bahas apa dulu, kalau misalnya seperti yang berkembang selama ini untuk memperkuat lembaga MPR, yang kemudian memungkinkan memasukkan PPHN (Pokok-pokok Haluan Negara) yang disebut dulu GBHN (Garis-garis Besar Haluan Negara) tak ada hubungannya dengan ini (perpanjangan masa jabatan presiden),” kata Doli dikutip dari Tribunnews.com, Kamis (2/9/2021).

“Dan tidak akan ada hubungannya antara amandemen dengan pelaksanaan Pemilu 2024,” ucap Doli.

Dua minggu sebelumnya, KPU juga telah menegaskan sikapnya terkait adanya isu bahwa pemilu dan pilkada serentak akan diundur dari 2024 ke 2027. Komisioner KPU I Dewa Kade Wiarsa Raka mengatakan, pemilu dan pilkada serentak tetap digelar pada 2024 sesuai undang-undang dan kesepakatan tripartit kepemiluan antara pemerintah, DPR RI, dan penyelenggara pemilu.

“Kesepakatan tim kerja bersama, pemilu dan pilkada tetap diselenggarakan pada 2024 sebagaimana Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan UU No 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. Pemilu direncanakan digelar 21 Februari 2024 dan pilkada digelar 27 November 2024,” tutur Dewa.

Comment here