Politik

Rudi S Kamri: SBY Bisa Keok Lawan Moeldoko

Editor: Karyudi Sutajah Putra

Jakarta, KABNews.id – Perseteruan internal Partai Demokrat (PD) antara kubu Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan kubu Moeldoko memasuki babak baru. Sejumlah kader pro-Moeldoko menggandeng Yusril Ihza Mahendra sebagai kuasa hukum. 

Mereka mengajukan judicial review (uji materi) ke Mahkamah Agung (MA) atas keputusan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly yang mengesahkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PD tahun 2020 yang mereka nilai cacat formil dan cacat materiil.

Gugatan uji materi itu telah dicantumkan pada laman resmi MA dengan nomor perkara 39 P/HUM/2021 dengan pemohon Isnaini Widodo dan termohon Menkumham RI. Judicial review ini masuk MA pada 14 September 2021.

“Melihat track records (rekam jejak) dan argumentasi Prof Yusril yang sudah dirilis ke publik, kubu SBY bisa keok alias kalah,” ungkqp Rudi S Kamri, pengamat politik yang juga Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Anak Bangsa (LKAB) di Jakarta, Jumat (24/9/2021).

Rudi berpendapat, sudah semestinya konflik internal parpol diselesaikan di meja hijau, ketika secara administratif tak bisa diselesaikan lagi oleh pemerintah. “Sehingga legitimasinya lebih kuat sebagai landasan pihak yang menang dalam menjalankan roda organisasi partai. Demokrasi pun harus berbasiskan hukum,” jelasnya.

Yusril, kata Rudi, pada 2010 pernah mengalahkan SBY saat mengangkat Hendarman Supandji sebagai Jaksa Agung. Saat itu gugatan Yusril ke Mahkamah Konstitusi (MK) dikabulkan, sehingga jabatan Hendarman sebagai Jaksa Agung tidak sah.

Yusril pun pernah menjabat Menteri Sekretaris Negara dan Menteri Hukum dan HAM di era Presiden SBY. “Prof Yusril juga salah satu pakar hukum tata negara terbaik di republik ini, sehingga dia selalu punya argumen yang kuat,” jelas Rudi yang juga pegiat media sosial.

Dalam rilis media, Kamis (23/9/2021), Yusril menjelaskan argumentasinya menggugat AD/ART PD yang disusun kubu SBY dan kemudian disahkan dalam Kongres PD 2020 yang sekaligus menetapkan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai Ketua Umum PD.

Yusril menjelaskan AD/ART parpol bisa digugat ke MA. Menurut Yusril, langkah menguji formil dan materiil AD/ART parpol merupakan hal baru dalam hukum di Indonesia. 

Yusril mendalilkan MA berwenang menguji AD/ART parpol karena AD/ART dibuat oleh sebuah parpol atas perintah UU dan delegasi yang diberikan UU Partai Politik.

Kalau AD/ART parpol itu prosedur pembentukannya dan materi pengaturannya ternyata bertentangan dengan UU bahkan UUD 1945,  kata Yusril, maka lembaga apa yang berwenang untuk menguji dan membatalkannya, tak lain adalah MA.

Yusril pun mempertanyakan apakah Kongres Luar Biasa (KLB) PD baru bisa dilaksanakan jika Majelis Tinggi setuju sesuai dengan asas kedaulatan anggota dan demokrasi yang diatur oleh UU Parpol? 

“Semua argumentasi Prof Yusril itu akan menjadi pukulan telak bagi kubu SBY yang menyusun AD/ART PD sesuai selera sendiri. Ujung-ujungnya bisa keok, dan Menkum HAM diperintahkan MA untuk membatalkan AD/ART PD. Kalau AD/ART batal, dengan sendirinya kepengurusan PD dengan Ketua Umum AHY tidak sah,” tandas Rudi.

Comment here