Opini

Kontestasi Politik Belum Usai

Oleh: Hafidz Arfandi

Jakarta, KABNews.id – Penetapan hasil Pemilu 2024 baru saja selesai dilakukan oleh KPU. Berdasarkan hasil rekapitulasi nasional, Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 2, Prabowo-Gibran meraih suara mencapai 58,6% dan menang di 36 provinsi. Sedangkan untuk partai politik ada 8 partai politik yang ditetapkan lolos untuk masuk Senayan, semuanya partai-partai petahana minus PPP.

Tentu, berdasarkan mekanisme pemilu di Indonesia, hasil dari KPU masih bisa diajukan gugatan ke MK yang nantinya punya kekuatan hukum final dan mengikat, sehingga hak konstitusional tersebut sepatutnya dihargai bersama untuk digunakan. Dalam konteks Pemilu 2024 ini, ada hal yang berbeda; pemilu akan disusul dengan gelaran pilkada yang akan berlangsung September nanti, sebelum pelantikan presiden dan wakil presiden baru. Artinya, jarak antara pemilu dan pilkada sangat pendek.

Ilustrasi. (Dok. PAN Majalengka via detikcom)

Konsekuensi dari skema waktu pemilu dan pilkada yang berdekatan akan melahirkan momentum dan praktis politik yang unik; poros-poros politik akan tetap menghidupkan mesin politiknya sampai dengan momen pilkada nanti. Sangat besar kemungkinan, proses formulasi pembentukan kabinet dan negosiasi kekuasaan akan berlangsung last minutes hingga pilkada nanti berakhir, atau sebaliknya skema pilkada menjadi salah satu bagian dari negosiasi politik nasional.

Melihat situasi ini penting untuk dicermati, bagaimana nantinya pola komunikasi antarpartai politik yang saat pilpres lalu terbagi dalam tiga koalisi mengusung masing-masing kandidat. Dengan perhitungan pilkada yang tentu berbeda-beda postur kekuatan di masing-masing daerahnya, partai-partai tersebut akan membaca ulang konfigurasi politik di wilayahnya.

Potret Pilkada, Kontestasi Jilid Dua

Yang menarik nantinya tentu pilkada di kantong basis suara terbesar yaitu pilkada gubernur di beberapa area dengan jumlah pemilih besar, yakni 5 provinsi di Jawa serta Sumatera Utara, Lampung, dan Sulawesi Selatan. Bukan berarti daerah-daerah lainnya tidak begitu penting –sama pentingnya. Namun dinamika politik di area big voter population tentu akan diperebutkan mengingat akan menjadi basis strategis bagi stabilitas politik pada lima tahun berikutnya.

Dalam pilpres, paslon Prabowo-Gibran hanya kalah di Aceh dan Sumatera Barat, yang didominasi oleh pemilih paslon Anies dan Cak Imin. Sedangkan Ganjar-Mahfud gagal mendulang suara di satu provinsi pun. Pada arena pileg, PDIP berhasil mempertahankan kemenangannya di basis utamanya di Jawa Tengah, Sumatera Utara, Lampung, dan masih cukup besar suara-suara di kantong-kantong suaranya. Namun sebagai pemenang pemilu, PDIP bersaing ketat dengan Golkar yang bahkan berhasil memenangkan basis provinsi lebih banyak.

Suasana pemilu yang cukup ketat dalam perolehan suara partai politik dalam pemilu legislatif mencerminkan dinamika pilkada nanti. Tentunya, berbagai daerah sudah mulai muncul kandidat-kandidat dominan untuk maju, seperti DKI Jakarta yang kini menjadi sorotan luas dengan munculnya nama-nama yang ingin berkontestasi, seperti Ridwan Kamil, Ahmad Zaki, Sahroni, dan bukan tidak mungkin Anies Baswedan akan kembali berkontestasi.

Sedangkan di Jawa Barat sendiri petahan Ridwan Kamil juga masih berpeluang maju kembali, disusul Dedi Mulyadi yang kini pindah partai ke Gerindra. Di Banten, nama mantan wali kota Tangsel Airin Rachmy Diani sudah bertebaran dan siap melawan kandidat-kandidat potensial penantangnya. Di Jawa Timur, Khofifah sudah resmi mendapat tiket kembali maju. Beda halnya di Jawa Tengah, agaknya ada nama ketua DPD PKB Gus Yusuf yang berpotensi bersanding atau bertanding dengan wagub petahana Taj Yasin, serta penantang dari PDIP yang belum memunculkan nama.

Pilkada Sumatera Utara, ada kemungkinan wali kota Medan yang juga menantu Presiden Jokowi, Bobby Nasution akan berkontestasi. Di Lampung, gubernur dan wakil gubernur petana akan saling berebut kursi nomor satu. Di Sulawesi Selatan, nama Mentan Amran Sulaeman santer disebut paling tinggi elektabilitasnya dibanding kandidat lainnya.

Kenapa Pilkada Penting?

Pilkada adalah kunci untuk membangun legitimasi politik di tingkat basis; dengan kebijakan otonomi, peran kepala daerah akan sangat signifikan menentukan tingkat pembangunan dan pelayanan publik di daerahnya. Bagi pemerintah pusat dan partai politik, pilkada juga memiliki urgensitas tinggi; realisasi program strategis nasional akan mungkin tercapai dengan kondusif bila kepala daerahnya memiliki kedekatan politik dengan pemegang kekuasaan di pusat, baik di presiden sebagai kepala pemerintahan atau jajaran portofolio menteri di kabinet.

Sedangkan, bagi partai-partai politik kerja anggaran akan sangat kuat untuk melakukan interaksi taktis dengan kepala daerah yang dipimpin kadernya atau yang didukungnya. Nantinya, dengan kontribusi pembangunan dan layanan tersebut memudahkan partai-partai untuk mengakses basis konstituennya secara efektif untuk kepentingan politik pada pemilu berikutnya.

Dengan situasi ini, dipastikan kontestasi belum selesai. Akan muncul ambiguitas-ambiguitas, misalnya partai pengusung menerima hasil pemilu tetapi kandidat presidennya melanjutkan proses gugatan pemilu, atau ada partai yang menyatakan oposisi tetapi tetap mempertahankan portofolio kabinetnya, atau bisa jadi ada partai yang mulai berkomunikasi dengan kandidat pemenang pemilu, tetapi cukup vokal untuk bersuara miring.

Atraksi ini sangat terkait dengan kontestasi politik yang belum usai, masing-masing akan mencoba mengartikulasika pengalaman politik dalam pilpres dan pileg untuk memastikan hasil optimal menuju pilkada nanti. Sebaliknya, konfigurasi politik nasional akan benar-benar kokoh pascapilkada usai.

Dengan melihat karakter Prabowo-Gibran yang relatif mudah berkomunikasi dengan multipihak, serta partainya yang tidak dominan, jelas pemerintahan berikutnya akan dibangun dengan kolaborasi besar mengajak seluruh komponen partai politik bergabung. Prabowo memiliki hubungan cukup baik dengan seluruh pihak termasuk PDIP dan PKS, dua partai yang sangat mungkin dan terbukti mampu survive di oposisi masing-masing selama 10 tahun meski pada periodenya masing-masing.

Adapun partai-partai lain, seperti Nasdem dan PKB agaknya mudah dipastikan akan segera bergabung ke pemerintahan, saat ini ataupun di kabinet berikutnya. Kalau saja ada poros oposisi akan relatif menjadi oposan temporer hingga pilkada usai nanti. Yang jelas, pilkada akan menjadi ajang pembuktian keandalan masing-masing partai politik dalam memainkan kartunya dan apapun nanti. Hasil pilkada akan menjadi daya tawar untuk proposal masing-masing partai salam mengajukan portofolio menteri di kabinet Prabowo-Gibran ke depan. Mari kita tunggu, pemilu sekali lagi.

Hafidz Arfandi, alumni Young Political Leader Golkar Institute.

Sumber: detikcom, Kamis 28 Maret 2024.

Comment here