Hukum

Kontroversi Kasus Dugaan Pemerkosaan di Luwu Timur, Ini Kata Kompolnas!

Editor: Karyudi Sutajah Putra

Jakarta, KABNews.id Kasus dugaan pemerkosaan tiga anak di bawah umur oleh ayah kandungnya sendiri berinisial S, seorang Aparatur Sipil Negara (ASN), di Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan, menuai kontroversi. Pasalnya, hanya dua bulan pasca-kasus tersebut dilaporkan L, ibu korban ke Kepolisian Resort (Polres) Luwu Timur, polisi langsung menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) Nomor: S.Tap/02/XII/2019 pada 10 Desember 2019. Dalihnya, tidak cukup alat bukti. Kasus tersebut kemudian melahirkan tagar #PercumaLaporPolisi di media sosial. Setelah viral, Mabes Polri menyatakan kasus tersebut bisa dibuka kembali jika ditemukan alat bukti baru. Bagaimana hal-ihwal kasus tersebut? Berikut wawancara KABNews.id dengan Komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Poengky Indarti di Jakarta, Selasa (12/10/2021). Petikannya:

Bagaimana dengan adanya #percumalaporpolisi?

Terkait tagar #PercumaLaporPolisi, saya melihat di satu sisi sangat penting bagi Polri untuk mendengar suara masyarakat, karena memang harus diakui, polisi adalah aparat yang paling banyak bersentuhan dengan masyarakat. Maka polisi harus siap melayani masyarakat 24 jam sehari.

Tetapi di sisi lain, saya melihat pesimisme yang diusung tagar tersebut justru tidak menyelesaikan masalah. Yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta undang-undang (UU) lainnya untuk melakukan penegakan hukum adalah Polri. Masak iya, masyarakat diajak tidak patuh pada aturan? Sebaiknya masyarakat mendukung Polri untuk dapat melaksanakan tugasnya secara profesional dan mandiri.

Komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Poengky Indarti.(Foto: Dokumen pribadi)

Faktanya, banyak yang tidak puas dengan layanan Polri, termasuk dalam kasus dugaan pemerkosaan di Luwu Timur itu?

Kami melihat, Polri sudah meningkatkan kualitas pelayanannya dengan memanfaatkan kemajuan teknologi. Untuk mempermudah masyarakat melapor, misalnya, Polri sudah menyediakan pelaporan berbasis online dan dapat lebih cepat memproses pengaduan.

Apa termasuk untuk kasus kekerasan seksual dan anak?

Untuk kasus-kasus kekerasan dengan korban perempuan dan anak, Polri juga sudah punya unit PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak). Nah, dalam kasus Luwu Timur tersebut, kami melihat polisi sudah cepat melayani, termasuk dengan melakukan VER (visum et repertum), pemeriksaan psikologi dan mendengar keterangan saksi-saksi, sehingga tidak benar jika polisi lambat menangani kasus ini. Jika dilihat bukti-bukti VER, hasil tes psikologi dan psikiatri serta asesmen, Polres Luwu Timur sudah bergerak cepat, namun ternyata tidak cukup bukti.

Polres Luwu Timur tampaknya tergesa-gesa dan tidak mau lebih teliti mencari alat bukti?

Dalam melaksanakan lidik-sidik (penyelidikan dan penyidikan) perkara pidana, memang asas praduga tak bersalah harus dihormati. Oleh karena itu penting sekali bagi penyidik untuk menguatkan lidik-sidiknya, harus didukung dengan scientific crime investigation (suatu metode pendekatan penyidikan dengan mengedepankan berbagai disiplin ilmu pengetahuan guna mengungkap suatu kasus yang terjadi). Yang menjadi komplain pengadu adalah penyidik dianggap tidak profesional karena mengeluarkan SP-3. Padahal menurut pengadu, kasusnya memenuhi syarat untuk dilanjutkan. Oleh karena itu untuk menyelesaikan konflik ini, Polres Luwu Timur membuka diri kepada pelapor untuk memberikan bukti baru. Apalagi saat ini Polres Luwu Timur sudah diasistensi oleh Mabes Polri.

Mungkinkah ada kongkalikong antara polisi dan terduga pelaku yang seorang ASN sehingga terbit SP3?

Saya tidak melihat kemungkinan kongkalikong. Ini masalah kekuatan pembuktian. Jika ada alat bukti, dipersilakan kepada pelapor dan kuasa hukumnya untuk menyampaikan bukti baru ke penyidik.

Comment here