Hukum

KPK Memanggil, Menkumham Berkilah

Editor: Karyudi Sutajah Putra

Jakarta, KABNews.id – “Anak polah, bapa kepradah”. Anak bertingkah, orangtua kena getah. Itulah amsal yang menimpa Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H Laoly. Gegara Wakil Menkumham Edward Omar Sharif Hieriej alias Eddy Hiariej menjadi tersangka gratifikasi, kini Yasonna ikut terseret-seret. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan memanggil Yasonna untuk diperiksa sebagai saksi atas kasus Eddy. Namun, Yasonna berkilah.

Kader PDI Perjuangan itu mengeklaim dirinya tidak memiliki hubungan dengan kasus dugaan suap dan gratifikasi Eddy Hiariej. Eddy sudah mengundurkan diri dari jabatan Wamenkumham setelah ditetapkan sebagai tersangka dugaan suap dan gratifikasi oleh KPK.

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (29/11/2023). (Kompas.com)

Yasonna lantas menepis kemungkinan dirinya dipanggil KPK sebagai saksi bagi perkara Eddy. “Oh enggak lah. Mana ada urusannya dengan saya,” kilah Yasonna usia menghadiri Peringatan Hari HAM Sedunia di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Minggu (10/12/2023), seperti dilansir Kompas.com.

Adapun Eddy diduga menerima suap dan gratifikasi sebesar Rp8 miliar dari Direktur Utama PT Citra Lampia Mandiri (CLM) Helmut Hermawan, pengusaha yang bergerak di bidang tambang. Helmut tengah menghadapi perselisihan di internal perusahaan terkait kepemilikan saham. Ia lantas meminta konsultasi hukum terkait administrasi hukum umum (AHU) kepada Eddy. Eddy dan dua orang dekatnya, Yogi Arie Rukmana selaku asisten pribadi dan pengacara bernama Yosi Andika Mulyadi pun menyanggupi permintaan Helmut. Mereka mendapatkan bayaran Rp4 miliar.

Pada waktu berikutnya, Helmut meminta bantuan Eddy untuk membuka hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT CLM yang terblokir karena sengketa. Pemblokiran itu menyangkut sistem di Direktorat Jenderal AHU, Kemenkumham.

Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan, pihaknya bakal memanggil siapa pun saksi untuk dimintai keterangan jika mereka dinilai memiliki informasi yang dibutuhkan penyidik. Informasi itu dibutuhkan untuk melengkapi informasi yang dikumpulkan penyidik guna menyusun konstruksi utuh dugaan korupsi Eddy.

Pernyataan itu Asep sampaikan saat ditanya mengenai peluang memanggil Yasonna sebagai saksi. “Tentunya setiap pihak yang datang ke sini sebagai saksi untuk dimintai keterangan penyidik memiliki alasan,” kata Asep.

Sementara itu, ditemui awak media saat hendak dibawa ke tahanan, Helmut mengaku dirinya telah mengirim surat terkait pencaplokam saham perusahaannya yang dinilai tidak sah kepada Yasonna dan Direktur Jenderal (Dirjen) AHU. Namun, surat keberatan itu sampai saat ini belum juga direspons oleh Yasonna dan Dirjen AHU.

“Harapan saya sebelum ini mencuat, surat keberatan yang kami sampaikan kepada Dirjen AHU, kepada Menkumham itu digubris, karena ini melawan hukum, melawan undang-undang,” kata Helmut, Kamis (7/12/2023).

Comment here