Hukum

KPK Sebut Wamenkumham Eddy Hiariej Mafia Hukum, Kok Bisa?

Editor: Karyudi Sutajah Putra

Jakarta, KABNews.id– “Inilah yang istilahnya mafia hukum atau apa, dan lain sebagainya, kan seperti itu memang kejadiannya,” ujar Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata seperti dilansir Kompas.com, Sabtu (9/12/2023).

Ya, mantan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej alias Eddy Hiariej disebut KPK sebagai mafia hukum, setela ditetapkan Lembaga antirasuah itu sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi. Eddy Hiariej diduga menerima uang senilai total Rp8 miliar dari seorang pengusaha bernama Helmut Hermawan yang juga berstatus tersangka dan sudah ditahan oleh KPK.

Edward Omar Sharif Hiariej alias Eddy Hiariej. (Kompas.com)

Alexander Marwata mengungkapkan, sebagian uang yang diberikan Helmut kepada Eddy merupakan biaya fee jasa konsultasi hukum terkait administrasi hukum umum (AHU). “Besaran fee yang disepakati untuk diberikan Helmut Hermawan pada Eddy sejumlah sekitar Rp4 miliar,” kata Alex dalam konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Kamis (7/12/2023).

Lalu, Rp1 miliar lagi untuk keperluan pribadi Eddy dan Rp3 miliar lain setelah Eddy menjanjikan bisa menghentikan kasus hukum yang membelit Helmut di Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri.

Alex menyampaikan, duit Rp4 miliar itu diberikan kepada Eddy untuk membuka blokir hasil Rapat Usaha Pemegang Saham (RUPS) PT Citra Lampia Mandiri (CLM). Helmut Hermawan merupakan Direktur PT CLM, perusahaan yang bergerak di bidang nikel.

Adapun hasil RUPS itu terblokir di Sistem Administrasi Badan Usaha (SABH) pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) karena ada perselisihan di internal perusahaan tersebut. “Atas kewenangan Eddy selaku Wamenkumham maka proses buka blokir akhirnya terlaksana. Informasi buka blokir disampaikan langsung Eddy pada Helmut,” kata Alex.

Ia menuturkan, Helmut dan Eddy mulai berkomunikasi ketika Helmut mencari konsultasi terkait AHU dan mendapat rekomendasi untuk menghubungi Eddy. Keduanya bertemu pada April 2022, atau saat Eddy memerintahkan asisten pribadinya, Yogi Arie Rukmana, dan pengacara bernama Yosi Andika Mulyadi untuk menangani persoalan itu setelah disepakati fee Rp4 miliar. Yogi dan Yosi juga sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini.

Selain itu, transaksi antara Eddy dan Helmut berkaitan dengan kasus dugaan memberikan keterangan palsu terkait pemegang izin usaha pertambangan yang menjerat Helmut di Bareskrim Polri. Alex menyebutkan, Eddy menjanjikan Helmut lepas dari kasus tersebut atau terbitnya surat perintah penghentian penyidikan (SP3) dengan iming-iming uang.

“Ada juga permasalahan hukum lain yang dialami HH di Bareskrim Polri dan untuk itu EOSH bersedia dan menjanjikan proses hukumnya dapat dihentikan melalui SP3,” kata Alex.

Eddy disebut menerima uang Rp3 miliar untuk mengusahakan terbitnya SP3. Alex menduga Eddy punya koneksi dengan Bareskrim Polri sehingga membuat ia dapat menjanjikan dapat menghentikan kasus yang menjerat Helmut. “Kan namanya juga barangkali kenal baik dengan pihak Bareskrim atau penyidiknya, bisa saja, ya dalam banyak kasus kan seperti itu,” kata Alex.

“Meskipun tidak punya kewenangan untuk menerbitkan SP3, tapi kalau dia punya link atau relasi atau hubungan baik dengan pihak-pihak yang berkepentingan semuanya bisa, kan begitu,” ucap dia.

Menurut Alex, siapa pun bisa mengurus dan mempengaruhi proses hukum yang bergulir di lembaga penegak hukum asalkan memiliki uang. Dalam kasus di lembaga peradilan misalnya, seorang pengacara bisa memengaruhi hakim untuk mengondisikan suatu putusan.

Di samping itu, KPK juga menduga Helmut memberikan uang Rp1 miliar kepada Eddy untuk kepentingan Eddy mencalonkan diri sebagai Ketua Umum Pengurus Pusat (PP) Persatuan Tenis Lapangan Seluruh Indonesia (Pelti).

Comment here