Hukum

KPK: Telegram Panglima TNI Tak Akan Hambat Proses Hukum

Editor: Karyudi Sutajah Putra

Jakarta, KABNews.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak mempersoalkan telegram Panglima TNI perihal pemanggilan prajurit TNI dalam proses hukum harus melalui persetujuan dari komandan atau kepala satuan. Lembaga antirasuah ini meyakini aturan baru tersebut tidak akan menghalangi proses penegakan hukum yang berjalan.

“Kami yakin aturan tersebut tidak akan menghambat proses-proses penegakan hukum yang dilakukan oleh APH (Aparat Penegak Hukum), termasuk KPK,” ujar Pelaksana Tugas (Plt) Juru Bicara KPK Bidang Penindakan KPK Ali Fikri dikutip dari CNNIndonesia.com, Selasa (23/11/2021).

Ali menegaskan dalam konteks pemberantasan korupsi sebagai kejahatan luar biasa dibutuhkan komitmen, dukungan, dan sinergi seluruh elemen masyarakat melalui peran, tugas, dan fungsi masing-masing, baik melalui pendekatan pencegahan, penindakan, maupun pendidikan untuk memupuk pribadi yang berintegritas dan antikorupsi. “KPK dan TNI punya semangat yang sama untuk mendukung pemberantasan korupsi,” ucap dia.

KPK tak mempersoalkan telegram Panglima TNI perihal pemanggilan prajurit TNI dalam proses hukum harus melalui persetujuan dari komandan atau kepala satuan. (Foto: CNN Indonesia)

Sebelumnya, Panglima TNI menerbitkan Surat Telegram (ST) Nomor ST/1221/2021 tertanggal 5 November 2021 yang ditandatangani oleh Kepala Staf Umum (Kasum) TNI Letnan Jenderal Eko Margiyono atas nama Panglima TNI.

Pada 5 November, Panglima TNI masih dijabat oleh Marsekal Hadi Tjahjanto, sementara Jenderal Andika Perkasa resmi dilantik pada 17 November 2021. Meski demikian, Presiden Joko Widodo telah mengirimkan Surat Presiden berisikan nama Andika sebagai calon tunggal Panglima TNI pada 4 November.

Dalam telegram itu termaktub setidaknya empat poin penegasan Panglima terkait dengan proses hukum. Di antaranya disebutkan pemanggilan yang dilakukan terhadap prajurit TNI oleh aparat penegak hukum untuk memberikan keterangan atas suatu peristiwa hukum harus melalui persetujuan komandan atau kepala satuan.

Kemudian, prajurit TNI yang memberikan keterangan kepada aparat dapat dilakukan di satuannya atau di kantor aparat penegak hukum dimaksud dengan didampingi oleh perwira hukum atau perwira satuan.

Comment here