Politik

Kubu Moeldoko: Demokrat Kubu AHY Trauma Kalah di PN Jakpus

Editor: Dwi Badarmanto

Jakarta, KABNews.id -Pengacara Moeldoko, Rusdiansyah, membantah isu adanya perpecahan di kubu pendukung Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di Deliserdang, Sumatera Utara, usai penunjukan Yusril Ihza Mahendra sebagai kuasa hukum yang melakukan judicial review terhadap Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat Tahun 2020 ke Mahkamah Agung (MA).Rusdiansyah menilai, isu itu hanya bentuk kecemasan dari Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

“Saya menduga AHY dan para hulubalangnya tengah mengidap gangguan kecemasan karena kepanikan yang berlebihan serta trauma kekalahan gugatan PMH di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat,” kata Rusdiansyah dikutip dari Republika.co.id, Selasa (5/10/2021).

Rusdiansyah membantah tudingan perpecahan di kubu Moeldoko usai penunjukkan Yusril Ihza Mahendra dalam uji materiil ke MA. Ia menganggap berita itu hanyalah hoaks belaka. “AHY dengan para hulubalangnya telah membuat kebohongan besar dengan maksud tipu daya menyampaikan keterangan yang sesat dan menyesatkan bahwa tidak benar DPP Demokrat pimpinan Jenderal TNI (Purn) Dr H Moeldoko terbagi tiga soal penunjukan pengacara,” ujarnya.

Rusdiansyah (kemeja putih). (Foto: Republika.id)

Rusdiansyah menyatakan dirinya masih sebagai pengacara Moeldoko. Adapun Yusril mendampingi 4 kader Demokrat yang dipecat kubu AHY. Ia balik menyinggung kubu AHY yang malah terbelah dua.

“Ketika AHY kalah gugatan PMH di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melawan 12 orang kader Demokrat akibat AHY beritikad tidak baik, tidak lantas kami mengatakan bahwa AHY dengan bapaknya terbelah dua soal penunjukan Hamdan Zoelva sebagai kuasa hukum mereka menggantikan Bambang Widjojanto setelah gugatan PMH yang mereka ajukan keok,” singgung Rusdiansyah.

Selanjutnya, Rusdiansyah meralat isu mengenai mundurnya Max Sopacua dari kubu Moeldoko. Ia menegaskan Max tetap berada di kubunya.  “Saya masih berhubungan baik dengan beliau (Max) dan beliau tidak pernah mundur dari Demokrat pimpinan Jenderal Moeldoko,” tandas Rusdiansyah.

Di pihak lain, kuasa hukum Partai Demokrat kubu AHY, Hamdan Zoelva, mengklaim punya ratusan fakta hukum untuk membuktikan keputusan Menteri Hukum dan HAM yang menolak pengesahan hasil KLB Moeldoko adalah sudah tepat menurut hukum. Pernyataan ini disampaikan Hamdan menjelang Sidang gugatan Moeldoko di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta.

Pada 31 Maret 2021, Menkumham Yasonna Laoly mengeluarkan surat perihal penolakan pengesahan AD/ART dan Kepengurusan hasil KLB Deliserdang dikarenakan pihak Moeldoko tidak dapat memenuhi persyaratan diselenggarakannya KLB. Termasuk membuktikan kehadiran pemilik suara sah sesuai AD/ART Partai Demokrat. 

“Upaya hukum apa pun yang dilakukan oleh Moeldoko, tidak akan berhasil selama dia tidak dapat membuktikan daftar nama yang hadir di KLB Deliserdang. Kami mempunyai fakta hukum bahwa para Ketua DPD dan Ketua DPC  Partai Demokrat yang sah dan tercatat dalam SIPOL (Sistem Informasi Partai Politik) yang dikelola oleh KPU, tidak ada yang hadir saat KLB ilegal tersebut diselenggarakan,” tegas Hamdan dalam keterangan persnya, dikutip dari Republika.co.id, Kamis (7/10/2021).

Comment here