Hukum

Lapas Tangerang yang Terbakar Berisi 2.069 Napi, Penjaganya 13 Orang

Editor: Karyudi Sutajah Putra

Jakarta, KABNews.id – Kebakaran maut yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Tangerang, Banten, diselimuti masalah klasik overcapacity atau kelebihan kapasitas. Jumlah narapidana lebih banyak dari kapasitas lapas. Pada saat kejadian kebakaran, Rabu (8/9/2021) dini hari, lapas itu dihuni 2.069 orang narapidana (napi) dan tahanan. Padahal, seharusnya hanya berisi 900-an orang. Sementara penjaganya hanya 13 orang.

“Kalau kondisi lapas, tentunya overkapasitas ya. Dari kapasitas yang seharusnya 900-an, ini terisi 2.069 orang,” kata Kepala Bagian Humas dan Protokol Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen Pas) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Rika Apriyanti seperti dilansir CNNIndonesia.com, Rabu (8/9/2021).

“Penjagaan totally dari Lapas Kelas 1 Tangerang itu ada 13 orang, itu dibagi 4 blok,” jelas Rika.

Terdapat 4 blok tahanan di lapas itu, tetapi kebakaran hanya terjadi di Blok C2 yang merupakan blok khusus untuk napi kasus narkoba. Untuk Blok C2 disebut Rika seharusnya berisi 38 orang, tetapi saat kejadian berisi 122 orang. “Blok lain alhamdulillah dalam keadaan aman. Blok C2 ada 122 orang, kapasitasnya 38 orang,” ucap Rika.

Meski overkapasitas, Rika menyatakan standar penjagaan di lapas tetap berjalan. “Tentunya memang bukan jadi alasan, tetapi itulah tantangan yang kami hadapi. SOP (standard operating procedure) tentunya tetap berjalan. Apalagi SOP penanganan kebakaran seperti ini,” imbuh Rika.

Kebakaran di Lembaga Permasyarakatan kelas 1 Tangerang. (Foto: CNN Indonesia)

Sebanyak 41 orang napi tewas akibat kebakaran ini. Penyebab sementara adalah korsleting atau hubungan pendek arus listrik. Hal ini pun dibenarkan Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Metro Jaya Inspektur Jenderal Fadhil Imran dalam jumla pers di Tempat Kejadian Perkara (TKP), Rabu (8/9/2021).

Kepala Bidang Hubungan Masyarakat (Kabid Humas) Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus mengatakan kebakaran bermula dari Blok C2. “Dari kamar di Blok C2 kemudian merembet ke yang lain. (Sebanyak) 41 tewas, 8 luka, sisanya luka ringan dirawat di Poliklinik Lapas,” kata Yusri.

Seluruh Korban Narapidana

Kebakaran terjadi pukul 02.00 WIB dini hari tadi. Api dapat dipadamkan pada pukul 04.00 WIB. Penyebab kebakaran sementara ini diduga akibat korsleting listrik. Sebanyak 41 korban tewas dalam kebakaran Lapas Kelas I Tangerang seluruhnya adalah narapidana. “Napi semua sementara ini,” ujar Yusri Yunus.

Yusri mengatakan para korban tewas dievakuasi ke rumah sakit. Saat ini proses identifikasi korban masih berlangsung. “Masih diidentifikasi sama RSUD dan didata oleh Lapas,” katanya.

Kebakaran di Blok C2

Yusri menjelaskan kebakaran awalnya terjadi di salah satu sel di Blok C-2 yang khusus diperuntukkan bagi napi kasus narkotika. Di blok tersebut ada 7 sel. “Masing-masing blok itu jaraknya 50-100 meter di dalam Lapas itu. Kalau blok itu berarti sel ya. Di blok itu ada C-1 dan C-2. Yang terbakar adalah C-2 isinya, 122 orang napi,” jelas Yusri.

Dari 122 napi tersebut, 41 korban tewas, 73 luka ringan dan 8 luka berat. “Yang luka berat ke RSUD, yang meninggal juga dibawa ke RSUD untuk diidentifikasi. Yang 73, luka ringan, di Poliklinik Lapas,” ujarnya.

Saat ini tim Puslabfor Polri tengah melakukan olah TKP di lokasi kebakaran. Dugaan sementara kebakaran terjadi akibat hubungan arus pendek listrik.

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Banten Agus Toyib mengatakan total penghuni Lapas Kelas I Tangerang 2.072 orang. “(Jumlah) 2.072 penghuni, tapi kalau yang kejadian kebakaran satu blok C-2 itu penghuninya 122 orang,” kata Agus dikutip dari Kompas.com, Rabu (8/9).

Data Sistem Database Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM per 7 September 2021, jumlah penghuni Lapas Kelas 1 Tangerang mencapai 2.072 orang. Mereka terdiri dari 5 orang tahanan dan 2.067 narapidana.

Sementara kapasitasnya adalah 600 orang. Jika merujuk data penghuni dari Agus Toyib dan Ditjen PAS, maka lapas Tangerang kelebihan penghuni alias overkapasitas 1.472 orang atau 245,3 persen.

Sebelumnya, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengungkapkan, kondisi tahanan di lapas-lapas di Indonesia sudah melebihi kapasitas. Per Februari 2021, ada 252.861 narapidana, sedangkan kapasitas daya tampung maksimal hanya 135.704 orang.

“Jadi saya harus mengatakan bahwa 117.157 tahanan yang tersisa tidak ditampung dengan baik. Di beberapa lapas, terutama di kota-kota besar, tingkat hunian berlebihan berkisar antara 300-600,” ungkap Yasonna dalam acara virtual Kantor PBB urusan Narkoba dan Kejahatan yang dikutip dari Kompas.com, Kamis (11/3/2021).

Restorative Justice

Sementara itu, Pakar Hukum Tata Negara yang juga mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshiddiqie mengatakan, kondisi lapas kini mengalami over kapasitas (kelebihan penghuni). Dia menilai, salah satu penyebabnya karena semua tindak pidana diselesaikan dengan sistem penghukuman. “Kalau semua diselesaikan dengan hukum, beban hukum sudah terlalu berat, penjara pun telah penuh. Sekitar 300 persen sekarang kalau di kota besar, lapas over kapasitas,” ujar Jimly saat memberikan materi di acara Konferensi Nasional II Kehidupan Berbangsa yang ditayangkan secara daring, Rabu (11/11/2020). “Secara nasional penjara sekitar 208 persen over-kapasitas,” lanjutnya.

Dari keseluruhan mantan tahanan yang telah selesai menjalani masa hukuman, hanya sekitar 30 persen saja yang tidak mengulangi kesalahannya lagi. Sekitar 30 persen lainnya merasakan dendam. “Apalagi kalau masuk penjara hanya karena perbedaan pendapat, karena salah, maka penegak hukum hanya cari orang salah, bukan cari orang jahat,” ungkap Jimly.

Jika kondisinya seperti itu, pada mantan tahanan yang telah keluar dari lapas berpotensi besar masih menyimpan dendam. Akan tetapi, Jimly mengingatkan ada sekitar 40 persen mantan tahanan yang semakin banyak melakukan kejahatan setelah keluar lapas. “Yang paling gawat, 40 persen sisanya keluar penjara jadi semakin menjadi. Pencopet (bisa) jadi perampok, pemakai narkoba (bisa) berubah jadi bandar,” kata Jimly.

Sehingga, menurutnya, pendekatan peradilan di Indonesia sudah saatnya diimbangi dengan pendekatan etika dan pendidikan publik. “Mudah-mudahan ini jadi pegangan bagi kita generasi penerus untuk kehidupan kenegaraan agar jadi semakin baik ke depannya,” tandas Jimly.

Dihimpun dari berbagai sumber, sebagai salah satu subsistem peradilan pidana, lapas memiliki peran dalam pelaksanaan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan melalui sistem pemasyarakatan berbasis pendidikan, rehabilitasi, dan reintegrasi.

Dalam Undang-Undang (UU) Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan disebutkan bahwa sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat. Namun dalam perkembangannya pembinaan yang dilakukan tersebut menjadi tidak optimal karena kompleksnya permasalahan yang terjadi di dalam lapas. Salah satu yang menjadi akar permasalahan di apas/rutan adalah kelebihan daya tampung (over capacity).

Upaya yang mungkin lebih tepat dilakukan untuk menanggulangi kelebihan daya tampung di lembaga pemasyarakatan ini salah satunya adalah pendekatan restorative justice, yaitu pergeseran pemidanaan dalam sistem peradilan pidana yang lebih mengutamakan keadilan bagi korban dan pelaku tindak pidana, selain bisa juga dengan alternatif hukuman seperti kerja sosial dan lainnya.

Bagir Manan, mantan Ketua Mahkamah Agung (MA) dan mantan Ketua Dewan Pers, menguraikan, substansi restorative justice yang berisi prinsip-prinsip: membangun partisipasi bersama antara pelaku, korban, dan kelompok masyarakat menyelesaikan suatu peristiwa atau tindak pidana; menempatkan pelaku, korban, dan masyarakat sebagai ‘stakeholders’ yang bekerja bersama dan langsung berusaha menemukan penyelesaian yang dipandang adil bagi semua pihak (win-win solutions).

Munculnya wacana restorative justice merupakan jawaban atas hancurnya sistem pemidanaan yang ada saat ini di mana sistem tersebut sudah tidak efektif dalam menekan tingginya angka kriminalitas yang berujung pada over kapasitas di lapas. Konsep peradilan pidana konvensional yang hanya berfokus pada pemidanaan dan penghukuman pelaku kejahatan belum menyentuh kepentingan korban dan/atau masyarakat yang dirugikan akibat tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku kejahatan.

Restorative justice lebih memandang pemidanaan dari sudut yang berbeda, yaitu berkaitan mengenai pemenuhan atas kerugian yang diderita oleh korban sehingga kedamaian menjadi tujuan akhir dari konsep ini. Konsep ini tidak serta-merta menghilangkan pidana penjara, namun dalam kasus-kasus tertentu yang menimbulkan kerugian secara massal dan berkaitan dengan nyawa seseorang, maka pidana penjara masih dapat digunakan.

Polri pun sudah mulai menerapkan restorative justice. Keadilan restoratif merupakan usaha mencapai proses keadilan untuk kasus biasa di luar kasus besar seperti peredaran narkoba, terorisme, dan korupsi serta kasus yang tidak merugikan publik, dengan harapan dapat mengurangi tahanan di penjara yang kini sudah melebihi kapasitas. Polri mengedepankan asas restorative justice dalam menangani kasus tindak pidana seperti pernah ditegaskan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo tak lama setelah dilantik menjadi Kapolri.

Sampai akhir Juni 2021, Polri telah menghentikan 1.864 perkara tindak pidana baik pada tingkat Mabes Polri maupun Polda dengan mempertimbangkan asas restorative justice atau keadilan restoratif.

Comment here