Opini

Latahnya Dewan Pengawas KPK

Oleh: Karyudi Sutajah Putra, Analis Politik pada Konsultan dan Survei Indonesia (KSI).

Jakarta, KABNews.id – Latah. Itulah yang terjadi dengan Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Betapa tidak?

Begitu Polda Metro Jaya menetapkan Ketua KPK Firli Bahuri, kini nonaktif, sebagai tersangka pemerasan kepada Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, kini mantan, Rabu (22/11/2023), Dewas langsung mengagendakan sidang etik, Kamis (14/12/2023) pekan depan.

Bahkan lembaga yang dipimpin mantan Wakil Ketua KPK Tumpak Hatorangan Panggabean ini sudah berancang-ancang untuk menjatuhkan sanksi terberat bagi Firli: undur diri! Tak ada pemberhentian tidak dengan hormat, kata Tumpak.

Ketua Dewan Pengawas KPK Tumpak Hatorangan Panggabean bersama dua anggota Dewas KPK, Harjono (kanan) dan Albertina Ho (kiri). (Tempo.co)

Padahal sebelum polisi menetapkan Firli sebagai tersangka, yang diikuti dengan penonaktifan mantan perwira tinggi Polri bintang tiga itu dari jabatan Ketua KPK oleh Presiden Joko Widodo, Dewas selalu tarik-ulur bahkan terkesan ogah-ogahan untuk menyidangkan Firli.

Betapa banyak pengaduan yang masuk ke Dewas soal Firli, namun lembaga itu selalu mandul. Kalaupun pernah menjatuhkan sanksi bagi Firli, itu sanksi yang sangat ringan bahkan teramat ringan, yakni teguran.

Sederet dugaan pelanggaran pernah dilakukan Firli. Sebut saja kasus jemput saksi. Diberitakan, pada 2018 saat masih menjabat Deputi Penindakan KPK, Firli dilaporkan karena menjemput saksi yang hendak diperiksa, yakni Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Bahrullah Akbar. Meskipun Firli menganggap tindakan tersebut wajar karena BPK adalah mitra kerja KPK, pada 2019 ia dinyatakan melanggar kode etik terkait hal ini.

Lalu, kasus pertemuan dengan Tuan Guru Bajang, saat itu Gubernur Nusa Tenggara Barat, yang Bernama asli Zainul Majdi. Pada 2018, KPK sedang menyelidiki dugaan korupsi kepemilikan saham PT Newmont yang melibatkan Pemerintah Provinsi NTB. Pertemuan ini dianggap sebagai pelanggaran etik yang melibatkan Firli.

Kemudian, kasus penggunaan helikopter. Pada 2020, Firli terbukti melanggar kode etik dengan menggunakan helikopter untuk pergi ke Baturaja, Sumatera Selatan. Alasannya, untuk mempersingkat waktu. Namun tindakan tersebut tidak sesuai dengan tata tertib yang berlaku di KPK. Akibatnya, Dewas KPK memberikan sanksi ringan berupa teguran tertulis terhadapnya.

Berikutnya, kasus pertemuan dengan Gubernur Papua. Pada 2022, saat Firli menemui Gubernur Papua Lukas Enembe di kediamannya, Dewas KPK memutuskan tidak ada pelanggaran etik yang terjadi dalam pertemuan tersebut.

Berikutnya lagi, kasus pembocoran dokumen penyelidikan. Pada Maret 2023, Firli diduga membocorkan dokumen penyelidikan kasus korupsi tunjangan kinerja di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Namun, setelah penyelidikan dilakukan Dewas KPK, tidak ditemukan cukup bukti untuk membawa Firli ke sidang etik.

Berikutnya lagi dan lagi, polemik kasus pemberhentian Brigjen Endar Priantoro, Direktur Penyelidikan KPK. Laporan dugaan pelanggaran etik oleh Firli Bahuri dan rekan-rekannya terkait pemberhentian Endar Priantoro tidak memiliki bukti yang cukup sehingga tidak dilanjutkan ke sidang etik oleh Dewas KPK.

Mungkin karena ibarat jeruk tidak mungkin akan makan jeruk. Mungkin juga karena saat itu Firli masih berkuasa, sehingga Dewas tak berani. Kini ketika Firli sudah terdepak dari kursi panasnya, walaupun masih sementara, “dewa-dewa” yang ada di Dewas mulai berani unjuk gigi bahkan taring.

Dewas mengidentifikasi, ada tiga kasus dugaan pelanggaran etik Firli yang membuatnya akan disidangkan untuk diambil keputusan. Pertama, pertemuan Firli Bahuri dengan Syahrul Yasin Limpo (SYL) dan beberapa komunikasi Firli dengan SYL.

Kedua, berhubungan dengan adanya harta kekayaan yang tidak dilaporkan secara benar semuanya di Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Nehara (LHKPN), termasuk utang Firli. Ketiga, berhubungan dengan penyewaan rumah di Jalan Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Lalu, seperti apa kira-kira keputusan Dewas KPK? Apa pun keputusannya, tidak akan banyak berpengaruh. Sebab, Firli Bahuri sudah ditetapkan Polda Metro Jaya dan kini tinggal menahannya. Apa pun Keputusan Dewas KPK nanti, publik akan membacanya sudah basi. Sebab, Dewas KPK hanya sekadar latah!

Comment here