Opini

Mampukah Gibran Jadi Wakil Presiden?

Oleh: Guntur Soekarnoputra

Jakarta, KABNews.id – Udara perpolitikan saat ini setiap harinya bertambah gerah bahkan panas. Harapan Presiden Jokowi agar udara perpolitikan pada Pilpres 2024 dapat dijaga agar tidak menjadi panas ternyata gagal. Belum tiba saatnya hari pemilihan, udara sudah terasa pengap dan panas.

Hampir semua kalangan menjadi resah, termasuk penulis, hal ini banyak disebabkan oleh keinginan Presiden Jokowi yang bertindak ke arah persiapan dinasti politiknya antara lain dengan mendorong dan mempersiapkan putra tertuanya, Gibran Rakabuming Raka untuk dapat menjadi wakil presiden dengan menjadi pasangan Prabowo Subianto sebagai calon presiden.

Terus terang bila benar Presiden Jokowi menginginkan Gibran menjadi wakil presiden, atau secara sistematis menyusun dinasti politiknya, penulis dapat memakluminya mengingat ajaran Bung Karno bahwa politik tidak lain tidak bukan adalah, “Penyusunan kekuatan dan kekuasaan yang bila sudah tersusun digunakan untuk mencapai tujuan tertentu.” (Soekarno: Mencapai Indonesia Merdeka).

Guntur Soekarnoputra. (Foto: Kompasiana.com)

Yang mengusik pikiran penulis adalah mampukah Gibran Rakabuming Raka menjadi wakil presiden? Dalam hal ini sebagai seorang wakil presiden yang sebenar-benarnya berprofesi sebagai pembantu presiden, dan bukan seorang wakil presiden yang fungsinya sekadar ban serep, yang hanya tampil pada acara-acara seremonial belaka, itu pun sekadar “setor muka”.

Syarat Mutlak Presiden dan Wakil Presiden

Menurut Bung Karno, seorang warga negara Indonesia yang pantas menjadi presiden atau wakil presiden Indonesia haruslah mempunyai tiga prasyarat mutlak, yaitu pemberani, berhati bijak (wise atau arif), dan menguasai dengan baik dan konsisten melaksanakan Pancasila 1 Juni 1945 dan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 asli (sebelum amandemen).

Siapa yang tidak memenuhi syarat tersebut tidak mungkin dapat melaksanakan tugas-tugas kepresidenan atau pun wakil presiden Indonesia dengan baik, yang secara geopolitik terhampar di antara dua benua dan dua samudera, dengan 17.000 pulau di dalamnya serta populasi 278,8 juta jiwa (BPS).

Hal tersebut berlaku bagi Gibran khususnya, bahkan calon-calon presiden dan wakil presiden yang lainnya seperti Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, Anies Baswedan juga para cawapresnya.

Di samping syarat-syarat tersebut di atas masih ada syarat lain yang juga amat penting, yang menurut Bung Karno adalah kemampuan intelektualitasnya harus cukup memadai.
Satu hal lagi menurut Bung Karno yang harus dipenuhi oleh para calon-calon tadi yaitu pengalaman berpolitik praktisnya harus cukup. Tidak mungkin seseorang menjadi presiden/wakil presiden dengan pengalaman berpolitik praktisnya hanya 3-4 tahun saja.

Untuk mengetahui apakah Gibran memenuhi syarat-syarat seperti disebutkan Bung Karno, baiklah kita kupas satu per satu untuk mengetahui kualitas Gibran: mampukah yang bersangkutan mengemban tugas sebagai wakil presiden?

Mengukur Kemampuan Gibran sebagai Wakil Presiden

Bila kita perinci syarat-syarat Bung Karno bagi seseorang yang akan menjadi wakil presiden adalah sebagai berikut:

• Sifatnya harus pemberani.
• Sifatnya harus bijak (wise/arif).
• Menguasai dan melaksanakan secara konsekuen Pancasila 1 Juni 1945 dan UUD 1945 asli.
• Kemampuan intelektualitasnya harus memadai.
• Harus cukup berpengalaman dalam berpolitik praktis.

Kini kita bahas bagaimana watak dan sifatnya Gibran apakah yang bersangkutan seorang yang bersifat dan berwatak pemberani?

Menurut hemat penulis yang bersangkutan wataknya maupun sifatnya bukan seorang pemberani mengingat sejauh yang penulis amati belum pernah Gibran membuat gebrakan yang signifikan sebagai Walikota Surakarta, Jawa Tengah. Yang bersangkutan jelas-jelas sukses karena dibantu oleh kekuasaan sang ayah dan partai pengusungnya, PDI Perjuangan.

Gibran jelas bukan seorang yang sifat dan wataknya petarung andal. Ia lebih “pedagang” ketimbang politikus. Oleh sebab itu, yang bersangkutan jelas tidak memenuhi syarat pertama dari Bung Karno.

Kedua, apakah ia mempunyai sifat dan watak bijak? Karena antara sifat bijak (wise) dan bijaksana jauh berbeda. Gibran sebagai Walikota Surakarta dan pedagang martabak adalah seorang bijaksana, namun belum tentu bijak.

Kalau saja ia bijak, seharusnya menolak usulan pada saat itu agar menjadi Walikota Surakarta, walaupun direstui oleh sang ayah yang Presiden, dan diusung oleh partai terbesar dan terkuat saat ini, yakni PDI Perjuangan. Namun ia sebaliknya memilih menjadi walikota daripada menolak. Hal ini di mata penulis adalah tidak bijak.

Selanjutnya syarat harus menguasai dan melaksanakan dengan konsekuen Pancasila yang diutarakan oleh Bung Karno pada 1 Juni 1945 juga UUD 1945 asli. Ketika penulis mengetahui bahwa Gibran diusung oleh PDI Perjuangan dengan persetujuan Presiden, penulis menulis sebuah artikel yang isinya ditujukan kepada Gibran yaitu agar yang bersangkutan membaca dan memahami dahulu beberapa artikel dan buku yang ditulis oleh Bung Karno, antara lain, “Di Bawah Bendera Revolusi jilid 1 dan 2”, “Surat-surat Islam dari Ende”, “Pancasila sebagai Dasar Negara” dan lain-lain, sebanyak kurang lebih 7 buku. Nyatanya walaupun sudah dimuat di media massa (surat kabar), agaknya Gibran luput membacanya sehingga dalam suatu sesi wawancara ia mengaku belum paham masalah-masalah ideologi dan masih harus belajar banyak dari para seniornya, bahkan harus konsultasi terlebih dahulu kepada konsultannya yang entah siapa sosoknya.

Mengenai syarat kemampuan intelektualitasnya, walaupun Gibran dikenal sebagai seorang yang menurut sahibul hikayat jebolan sekolah tinggi di luar negeri (Singapura), penulis sejauh ini belum pernah menemukan karya tulisnya yang bersifat ilmiah maupun topik tertentu sehingga dari situ kita sebenarnya dapat mengukur kemampuan daya pikir yang bersangkutan.

Apakah ia dapat dikategorikan sebagai seorang “Mahawikan”? Mengikuti hampir seluruh wawancara-wawancaranya, keseluruhannya jawabannya boleh dikatakan merupakan jawaban-jawaban yang biasa-biasa saja dan bersifat umum, tidak muncul jawaban yang spesifik dan ilmiah.

Terakhir, syarat berpengalaman dalam berpolitik praktis. Ketika yang bersangkutan diangkat menjadi Walikota Surakarta, rekam jejaknya di dalam politik praktis boleh dikatakan belum ada, yang ada adalah rekam jejaknya yang sukses sebagai pengusaha martabak. Menjadi anggota PDI Perjuangan pun belum lama, mungkin kurang dari setahun ia mengantongi KTA partai. Singkat kata, pengalaman berpolitik praktis Gibran sangat minim.

Kesimpulan

Dari berbagai faktor seperti yang sudah penulis utarakan di atas maka bila ditinjau dari pikiran-pikiran dan ajaran-ajaran Bung Karno, sekali lagi pikiran-pikiran dan ajaran-ajaran Bung Karno, lebih tegasnya dari ideologi Marhaenismenya Bung Karno, maka jelas-jelas Gibran tidak memenuhi persyaratan-persyaratan yang dibutuhkan sehingga pasti tidak akan mampu melaksanakan kewajiban konstitusionalnya sebagai wakil presiden RI.

Yang perlu kita pertanyakan adalah apakah Prabowo Subianto sebagai calon presiden sadar dan tahu akan hal ini? Jangan-jangan Gibran hanya dijadikan batu loncatan yang nantinya bila Prabowo berhasil menjadi presiden, yang bersangkutan akan di-“ban serep”-kan bahkan diperlakukan habis manis sepah dibuang.

Sebagai sesama patriot dan senior, penulis berpesan kepada Ananda Gibran segeralah banting setir ke arah tuntutan massa yang berada di basis-basis massa terutama di Pulau Jawa, khususnya Jawa Tengah, lebih khusus lagi di basis massa Kota Surakarta (Solo) sebelum terlambat!

Guntur Soekarnoputra, Ketua Dewan Ideologi DPP PA GMNI/Pemerhati Sosial.

Comment here