Opini

Menangkap Koruptor itu Kampungan?

Oleh: Dominikus Dalu Sogen

Jakarta, KABNews.id – Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan (LBP) melontarkan pendapatnya bahwa penindakan korupsi dengan operasi tangkap tangan (OTT) oleh KPK itu “kampungan”. Menurut saya itu ndeso. Keberhasilan KPK pada saat ini menurutnya dapat dilihat dari adanya sistem digitalisasi yang bisa mengurangi potensi korupsi, seperti pengadaan dengan e-katalog.

Pemikiran tersebut tidak salah, namun di tengah masifnya korupsi, penindakan dengan OTT maupun hasil pengembangan perkara mulai dari penyelidikan sampai pada penyidikan dan penetapan tersangka juga sama pentingnya. Pendeknya, tindakan pencegahan dan penindakan kasus korupsi seharusnya paralel dilakukan untuk mengurangi korupsi di negeri ini.
Terbaru, terjadi polemik antara TNI dan KPK terkait penangkapan anggota TNI dan penetapan tersangka pejabat Basarnas menjadi headline pemberitaan. Polemik tersebut akhirnya bisa juga reda setelah pernyataan bersama kepada publik antara pimpinan KPK dan TNI sebagai bentuk sinergi dalam OTT di Kantor Basarnas (31/7).

Ilustrasi penangkapan koruptor. (detik.com)

Polemik tersebut kiranya segera diakhiri agar terjadi koordinasi yang lebih baik ke depannya khususnya oleh KPK agar kasus yang sama tidak terulang. Terkhusus kepatuhan atas ketentuan hukum yang berlaku bahwa bagi anggota TNI yang melakukan pelanggaran hukum termasuk dugaan tindak pidana korupsi, penindakan hukumnya oleh POM TNI sepanjang belum terjadi perubahan atas UU 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Polemik juga diharapkan tidak mengaburkan substansi permasalahan yaitu pengusutan tuntas atas dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan Basarnas, baik oleh oknum anggota TNI maupun pihak swasta atau sipil yang terlibat. Hakikat dari pernyataan tersebut adalah urusan penindakan bukan merupakan hal utama dalam upaya pemberantasan korupsi, justeru melalui upaya atau langkah-langkah pencegahan korupsi dapat diberantas.

Belum Berhasil

Pemberantasan korupsi di Indonesia boleh dikatakan belum berhasil pascaera reformasi. Sebuah ironi yang harus dijawab dengan upaya yang sungguh-sungguh serta dilakukan secara komperehensif. Bukankah tumbangnya rezim Orde Baru karena persoalan KKN, sehingga lahir orde Reformasi? Padahal instrumen untuk itu sudah relatif lengkap sejak awal reformasi, yakni dari peraturan perundang-undangan sampai dukungan politik, kehadiran lembaga seperti KPK, KY, Ombudsman, Kompolnas, Komisi Kejaksanaan, PPATK, LPSK diharapkan memberikan kontribusi pada pemberantasan korupsi.

Selain itu terjadi penguatan kewenangan pada lembaga penegak hukum yang sudah ada yaitu Polri dan Kejaksaan serta perluasan kewenangan lembaga yudisial dengan pembentukan peradilan tipikor yang menjadi bagian dari sistem peradilan pidana korupsi. Publik kemudian sangat berharap dengan hadirnya KPK pada 2003 lalu, sebagai mandat dari pelaksanaan UU Nomor 30/2002. KPK diharapkan menjadi lokomotif dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Maka dimulailah babak baru upaya negara melawan korupsi, selanjutnya mengalami pasang surut selama kurang lebih 20 tahun hingga pada saat ini.

Kinerja KPK dalam pencegahan korupsi, seperti berbagai supervisi yang dilakukan pada kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, tidak menjadi perhatian utama publik. Padahal langkah pencegahan tersebut sangat penting dilakukan secara terus menerus dan berkelanjutan. Kinerja penindakan atau upaya represif KPK melalui berbagai OTT pada para koruptor mulai dari politisi, pejabat negara, bahkan penegak hukum juga kalangan swasta menjadi momok tersendiri dan disegani.

Tetapi kinerjanya kemudian mengalami berbagai kendala dan tantangan baik dari pihak eksternal yang merasa terancam karena ruang geraknya dalam korupsi terus diawasi, maupun datang dari internal KPK sendiri karena berbagai permasalahan. Terbaru adalah mundurnya Direktur Penindakan KPK karena merasa bertanggung jawab atas kurangnya koordinasi dalam OTT yang terduga pelaku korupsinya oknum anggota TNI.

Keberadaan KPK terus disoroti publik bukan karena kinerjanya namun berbagai persoalan dimaksud. Tantangannya semakin besar, terjadi berbagai permasalahan internal seperti pelanggaran kode etik oleh pimpinan KPK, perilaku korupsi, persoalan kepegawaian yang menguras energi, polemik tentang periodisasi masa kepemimpinan pascaputusan MK dan permasalahan internal lainnya. Hal itu secara langsung maupun tidak langsung menghambat kinerja dan citra KPK secara keseluruhan dimata publik yang pada akhirnya melemahkan upaya pemberantasan korupsi.

Dukungan Luar Biasa

Carut-marut korupsi di negeri ini tidak pernah tuntas bila pemberantasannya dilakukan secara parsial dan tidak dilakukan secara komprehensif. Dibutuhkan dukungan yang luar biasa dari semua elemen bangsa. Kinerja pencegahan korupsi tidak cukup dilakukan hanya oleh KPK sendiri perlu dukungan berbagai lembaga lain di luar KPK, untuk itu diperlukan sinergi termasuk komitmen nyata dari pemerintah.

Salah satu indikator yang menjadi ukuran belum berhasilnya upaya pemberantasan korupsi adalah IPK korupsi Indonesia yang pada 2022 menurut hasil survei lembaga Transparency International berada pada angka 34, menempati peringkat 110, dari 2021 pada angka 34 dan peringkat 96 dari 180 negara yang disurvei. Sebagai contoh silang sengkarut mengenai ratusan triliun rupiah aliran dana diduga merupakan hasil korupsi oleh pejabat terkait di lingkungan Kementerian Keuangan yang diumumkan oleh Menkopolhukam beberapa waktu lalu kiranya juga secara transparan disampaikan kepada publik progres penanganan dan penegakan hukumnya.

Hal yang perlu menjadi skala prioritas untuk segera dilakukan; pertama, upaya pemberantasan korupsi melalui pencegahan dan penindakan harusnya didukung tanpa kecuali oleh semua pihak termasuk kolaborasi antara penegak hukum (KPK, Polri, Kejaksaan), TNI, dan Mahkamah Agung. Kedua, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perampasan aset, pembatasan transaksi tunai serta ketentuan hukum terkait lainnya agar segera menjadi prioritas pengundangan.

Ketiga, perlu dibangun sistem yang akuntabel serta penindakan yang tegas dalam pelaporan harta kekayaan oleh pejabat publik sebagai kewajiban yang tidak bisa ditawar. Keempat, perbaikan sistem pelayanan publik, terdapat tanggung jawab pribadi pejabat yang terbukti tidak memberikan pelayanan publik yang baik kepada masyarakat untuk memberikan ganti rugi kepada warga yang dirugikan. Mengingat bahwa pelayanan publik yang buruk dan perilaku maladministrasi turut memberikan kontribusi atas rendahnya angka IPK Korupsi Indonesia setiap tahunnya.

Kelima, masyarakat agar sadar kewajibannya untuk memilih pemimpin yang rekam jejaknya bersih dan tidak tersangkut paut dalam urusan korupsi dan maladministrasi dalam pemilihan umum yang akan datang. Terbukti bahwa masih banyak pejabat publik (menteri, kepala daerah, kepala lembaga, anggota parlemen yang terlibat korupsi dan dipenjara).

Dominikus Dalu Sogen, Asisten Utama Ombudsman pada Ombudsman Republik Indonesia.

Dikutip dari detik.com, Selasa 22 Agustus 2023.

Comment here