Ekonomi

Nestapa Banyak Korban Jadi Gila Gegara Skandal Rp106 T Indosurya, Kok Bisa?

Editor: Dwi Badarmanto

Jakarta, KABNews.id – Kasus Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Indosurya yang disidangkan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Barat mencetak kerugian hingga Rp106 triliun. Bahkan korbannya pun banyak yang jadi gila. Kok bisa?

Sebagaimana diketahui, Kejagung telah menyatakan perkara kasus KSP Indosurya atas nama tersangka Henry Surya dkk sudah lengkap atau P-21. Henry Surya dkk langsung disidang.

“Jumat, 29 Juli 2022, berkas perkara atas nama tiga orang tersangka, yaitu Tersangka HS, Tersangka JI, dan Tersangka SA, telah lengkap secara formil dan materiil (P-21),” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Ketut Sumedana dalam keterangan pers tertulisnya, Jumat (29/7/2022), dikutip dari detik.com.

Ketut menerangkan berkas perkara telah lengkap baik formil maupun materiilnya. Jaksa peneliti juga sebelumnya telah melakukan penelitian atau P-16.

Gedung KSP Indosurya yang disita Bareskrim di Jakpus. (Foto: detikcom)

Henry Surya dkk disangkakan melanggar Pasal 46 ayat 1 UU (UU) Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau Pasal 378 KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP atau Pasal 372 KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Pasal 2 juncto Pasal 10 UU Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) atau Pasal 3 juncto Pasal 10 UU tentang TPPU.

Korban 23 Ribu Orang

Kejagung mengatakan korban dari kasus dengan tersangka Henry Surya dkk sebanyak 23 ribu orang dengan kerugian mencapai Rp106 triliun. “Bahwa jaksa melindungi korban, korbannya biar saudara tahu nih pada kesempatan ini, kurang lebih 23 ribu orang korban,” kata Jampidum Kejagung Fadil Zumhana saat konferensi pers di Kejagung, Rabu (28/9/2022).

Fadli mengatakan kerugian dari kasus tersebut mencapai Rp106 triliun. Jumlah kerugian yang dialami korban tersebut dinyatakan sebagai yang terbesar di Indonesia. “Kerugiannya yang berdasarkan LHA PPATK Indosurya mengumpulkan dana secara ilegal sebanyak Rp 106 triliun, ini kasus yang menarik perhatian nasional karena kerugian sepanjang sejarah, belum ada kerugian Rp 106 triliun yang dialami masyarakat Indonesia,” ucapnya.

Selanjutnya, Fadil mengatakan pihaknya sempat mengalami kendala saat proses pra-penuntutan. Dia menyebut Kejagung memang mengejar agar kerugian korban bisa diselamatkan.

“Bahwa dulu proses pra penuntutan agak tersendat karena kami berupaya gimana kerugian korban bisa kami selamatkan, sehingga berdasarkan berkas perkara bisa disita Rp 2,5 triliun dari SPD Rp 192 miliar. Ini upaya jaksa bagaimana mengungkap peristiwa pidana, membangun kasus case building, sehingga terbangunlah kasus itu bisa kita limpahkan ke pengadilan dengan alat bukti cukup kuat,” ujarnya.

Siasat Indosurya

Koordinator Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU), Syahnan Tanjung, mengungkapkan modus yang digunakan bos KSP Indosurya Henry Surya dan June Indria dalam menarik nasabah. Syahnan menyebut nasabah awalnya ditawari menanam uang dalam bentuk koperasi.

“Menurut para marketing (saksi) bahwa korban ini mau menanamkan seperti bank layaknya, tapi modusnya koperasi,” kata Syahnan usai sidang di PN Jakarta Barat, Jumat (28/10/2022).

“Kenapa beralih ke koperasi? Karena tidak ada lagi, dilarang oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan), tidak diperkenankan untuk menghimpun dana dengan nilai kecil, harus di atas Rp50 miliar, produk seperti itu dihentikan di tahun 2012,” sambungnya.

Syahnan mengatakan bos Indosurya kemudian mulai mencari pegawai untuk marketing. Para marketing itu, katanya, diminta mengumpulkan dana dengan batas maksimal Rp10 miliar. “Akal-akalannya dimunculkanlah atau dengan cara marketing-nya yang pegawainya juga, dan sebagian dari orang-orang bank dari luar gabung di situ untuk menggunakan marketing dengan menghimpun dana Rp10 miliar ke bawah,” katanya.

Syahnan mengatakan banyak korban mengalami kerugian mulai dari ratusan juta hingga miliaran rupiah. Dia mengatakan status koperasi hanya digunakan sebagai tameng. “Korbannya mulai dari ratusan juta sampai Rp10 miliar, tapi ada yang sampai Rp170 miliar, ada yang Rp30 miliar. Jadi tidak ada suatu keterbatasan karena memang aturannya tidak ada, suka-suka dia, menghimpun dana tidak izin, liar koperasi dengan tameng koperasi padahal bukan koperasi,” katanya.

Menurutnya, koperasi yang legal akan memiliki kartu keanggotaan dan para anggotanya terlibat aktif dalam proses pengelolaan koperasi. Namun, para korban Indosurya tersebut tidak mendapatkannya.

“Kan kita tanya apakah menggambarkan marketing kepada masyarakat nasabah? Bentuk-bentuk koperasi uang, kewajiban-kewajiban seorang masuk anggota koperasi, ada kartu anggota, ada iuran, kewajiban-kewajiban lain, dilibatkan dalam aksi-aksi besar, dalam rapat pemegang saham, tidak ada, semua tidak ada,” katanya.

“Dari 50 orang lebih dari para nasabah pun tidak menceritakan adanya kewajiban itu, marketing pun gitu menyampaikan, lalu apa yang kita pertimbangkan?” sambungnya.

Para Korban Jadi Gila

Syahnan juga mengungkap banyak orang stres hingga meninggal gegara menjadi korban skandal dua bos Indosurya itu. “Semua aset kita uber supaya korban dapat pulih kembali uangnya karena di antaranya ada yang meninggal, stres, gila, hanya karena ulah terdakwa,” ucapnya.

Sejauh ini, menurut Syahnan, jaksa sudah mengajukan penyitaan 300 aset di kasus Indosurya. Permohonan penyitaan tersebut telah diajukan sejak sebulan lalu.

Dia menyebut jika penyitaan 300 aset telah dikabulkan, pihaknya akan melanjutkan ke pengajuan penyitaan Rp 40 triliun. Rencananya permohonan penyitaan aset tersebut akan dimasukkan hari ini. “Kalau itu dikabulkan kita akan ajukan lagi, yang kita dapat kurang lebih Rp 40 triliun,” katanya.

Syahnan mengatakan, saat ini pihaknya telah menyita aset Rp 2,5 triliun. Dia menyebut permohonan penyitaan itu diajukan setelah memperoleh bukti tambahan. “Pertama kita dapat aset Rp 2,5 triliun, kita ajukan lagi karena kita dapat data dan bukti dari penyidikan,” ujarnya.

Comment here