Politik

DPR Pilih Anggota BPK yang Tak Penuhi Syarat

Editor: Karyudi Sutajah Putra

Jakarta, KABNews.id – Nyoman Adhi Suryadnyana resmi ditetapkan oleh Komisi XI DPR RI sebagai anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terpilih. Nyoman dipilih lewat proses voting atau pemungutan suara usai menjalani fit and proper test atau uji kepatutan dan kelayanan di depan anggota komisi yang membidangi keuangan tersebut. Padahal sebelumnya ia dianggap tidak memenuhi syarat.


“Dengan demikian calon anggota BPK terpilih yaitu Saudara Nyoman Adhi Suryadnyana, dan ini akan kita proses sesuai mekanisme,” kata Ketua Komisi XI DPR RI Dito Ganinduto dalam rapat pengambilkan keputusan di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (9/9/2021) seperti dilansir Tempo.co.


Dalam voting, Nyoman memperoleh suara terbanyak yaitu mencapai 44 dari 56 suara anggota komisi yang hadir. 


Dengan demikian, Nyoman pun akan menjadi anggota BPK, menggantikan posisi Bahrullah Akbar yang masa jabatannya berakhir pada Oktober 2021.

Gedung Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). (Foto: jakarta.bpk.go.id)


Beberapa informasi soal karier Nyoman dipublikasikan di laman resmi Direktorat Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan. Agustus 2016, Nyoman tercatat menjabat sebagai Kepala Kantor Bea Cukai Ternate, Maluku Utara. Jabatan ini masih dipegang Nyoman sampai September 2017.


Sebulan kemudian, 3 Oktober 2018, Nyoman diketahui sudah menjabat sebagai Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Manado, Sulawesi Utara. Jabatan ini dipegangnya sampai 20 Desember 2019.


Lalu pada 6 Januari 2020, Kantor Wilayah Bea Cukai Sulawesi Bagian Utara menggelar acara serah terima jabatan. Salah satunya Nyoman yang digantikan oleh M Anshar.


Lalu pada September 2020, Nyoman tercatat menjabat sebagai Kepala Bidang Kepabeanan dan Cukai, Kanwil Bea Cukai Sulawesi Bagian Selatan (Sulbagsel). Sampai April 2021, Nyoman masih menduduki posisi tersebut.
Status dan posisi Nyoman inilah yang membuatnya menjadi sorotan karena dianggap tidak memenuhi syarat sebagai calon anggota BPK. Salah satunya dari Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) dan Lembaga Pengawasan, Pengawalan, dan Penegakan Hukum Indonesia (LP3HI).


Mereka menggugat Ketua DPR RI Puan Maharani ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta. Sebab, Surat Ketua DPR RI Nomor PW/09428/DPR RI/VII/2021 memuat nama Nyoman dalam 16 daftar calon anggota BPK.


Gugatan muncul karena Pasal 13 huruf j Undang-Undang (UU) No 15 Tahun 2006 tentang BPK menegaskan bahwa salah satu syarat menjadi calon anggota BPK adalah: paling singkat telah 2 (dua) tahun meninggalkan jabatan sebagai pejabat di lingkungan pengelola keuangan negara.
Sementara MAKI dan LP3HI menyebut Nyoman sebelumnya menjabat sebagai Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Manado pada 3 Oktober 2017 sampai 20 Desember 2019. Jabatan itu termasuk kepala satuan kerja eselon III yang notabene adalah pengelola keuangan negara.


Hingga pada 26 Agustus 2021, Majelis Hakim PTUN Jakarta juga mengeluarkan putusan soal gugatan MAKI dan LP3HI. Hasilnya, PTUN Jakarta menolak gugatan tersebut.


“Hakim PTUN Jakarta menetapkan tidak menerima gugatan dikarenakan Penggugat MAKI dan LP3HI belum secara resmi mengajukan keberatan kepada Ketua DPR terkait seleksi calon Anggota BPK yang tidak memenuhi syarat,” kata Koordinator MAKI Boyamin Saiman.

Comment here