Hukum

Obsesif Kuasai 2.050 Ha Kebun Petani, PTPN V Terus Menebar Ancaman

Erick Thohir Mesti Bertindak

Editor: Karyudi Sutajah Putra

Jakarta, KABNews.id – Laporan atas dugaan penyerobotan tanah kepada Satuan Tugas (Satgas) Anti-Mafia Tanah Bareskrim Polri dan laporan dugaan tindak pidana korupsi pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang dilakukan oleh 997 petani yang terhimpun dalam Koperasi Petani Sawit Makmur (Kopsa-M) dan Tim Advokasi Keadilan Agraria-Setara Institute, akan menjadi pembuka kotak Pandora buruk rupa tata kelola PTPN V, yang sebelumnya tidak pernah terusik, khususnya kemitraan yang tidak setara antara PTPN V dan petani-petani plasma di Kabupaten Kampar, Riau.  

Upaya 997 petani memperjuangkan haknya yang meminta pertanggungjawaban PT Perkebunan Nusantara (PTPN) V dalam pembangunan kebun gagal dan beralihnya kepemilikan lahan petani, telah meningkatkan ancaman kepada para pengurus Kopsa-M, pekerja kebun dan petani. Apalagi Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri telah menyelesaikan pemeriksaan awal terhadap 37 saksi pada 30 Agustus-3 September 2021. “Setara Institute mengapresiasi langkah Polri yang cepat merespons pelaporan petani,” ungkap Ketua Setara Institute Hendardi dalam rilisnya, Senin (6/9/2021). 

Ketua Setara Institute Hendardi. (Foto: Setara Institute)

Menurut Hendardi, serangan PTPN V terhadap petani dilakukan dengan (1) tuduhan penggelapan penjualan hasil kebun yang sebenarnya milik petani, (2) menyandera dana lebih dari Rp 3 miliar milik petani atas penjualan buah kepada PTPN V, (3) mengadu domba petani dengan membentuk kepengurusan koperasi abal-abal, (4) upaya-upaya pengambilan kantor dan properti koperasi yang berpotensi menimbulkan kekerasan, (5) melumpuhkan pengurus Kopsa-M periode 2016-2021 yang sah dan legitimated dengan intervensi yang melawan hukum dan menggunakan tangan-tangan alat negara, termasuk (5) menggunakan alat negara memaksa pengesahan pengurus koperasi tandingan yang dibentuk oleh PTPN V.

“Serangan membabi buta yang dilakukan PTPN V ini telah melengkapi dugaan tata kelola yang tidak akuntabel PTPN V yang bertindak sebagai pendamping koperasi dan petani dengan menggelembungkan utang petani yang bersumber dari pinjaman Bank Mandiri, yang hingga kini mencapai lebih Rp 150 miliar. Modus ini akan berujung pada potensi perampasan 2.050 hektare (ha) kebun petani yang dijaminkan di Bank Mandiri,” jelas Hendardi.

Menteri BUMN Erick Thohir, pinta Hendardi, wajib bertindak dan memerintahkan PTPN V untuk menghentikan cara-cara bisnis BUMN yang bertentangan dengan semangat Erick membangun BUMN yang bersih, dan bertentangan pula dengan semangat Presiden Joko Widodo yang justru menggalakkan reforma agraria, agar petani-petani memiliki akses tanah untuk penghidupan.

“Cara-cara yang diperagakan PTPN V adalah cara purba bisnis BUMN sebagaimana dilakukan di masa lalu yang tidak berorientasi pada perlindungan rakyat, dan menggunakan alat-alat kekuasaan untuk memproteksi kepentingan bisnisnya. Padahal, BUMN diciptakan untuk membangun negeri, termasuk di dalamnya menjadi instrumen peningkatan kesejahteraan rakyat,” paparnya.

Hendardi mengingatkan berbagai pihak untuk bersikap profesional dan netral, karena apa yang terjadi saat ini antara PTPN V dan Kopsa-M adalah hubungan keperdataan antara ‘Anak Angkat’ (Kopsa M), yang tidak dikehendaki karena kritis memperjuangkan hak, dan ‘Bapak Angkat’ (PTPN V) yang tidak bertanggung jawab dalam tata kelola kemitraan Kredit Koperasi Primer Anggota (KKPA).     

“Erick Thohir semestinya tidak hanya menghentikan cara-cara purba PTPN V, tetapi lebih dari itu, yakni mendukung upaya-upaya 997 orang petani yang sedang memperjuangkan hak-haknya yang dirampas lebih dari 10 tahun. Kasus yang dialami oleh Kopsa-M ini adalah salah satu dari kasus serupa yang dialami lebih dari 10 koperasi yang juga bermitra dengan PTPN V. Erick Thohir bisa menjadikan langkah petani ini sebagai momentum dan entry point reformasi tata kelola BUMN di sektor perkebunan yang selama ini sering kali menjadi beban APBN dibanding menjadi sektor yang kontributif bagi peningkatan pendapatan negara,” tandas Hendardi.

Comment here