Opini

Otak-Atik Syarat Usia Capres-Cawapres

Oleh: Mei Susanto

Jakarta, KABNews.id – Pengujian UU Pemilu di Mahkamah Konstitusi (MK) tentang syarat usia calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) yang dilakukan tiga kelompok yakni Partai Solidaritas Indonesia (Perkara No. 29/PUU-XXI/2023), Partai Garuda (Perkara No. 51/PUU-XXI/2023) dan sejumlah kepala daerah yang berusia di bawah 40 tahun (Perkara No. 55/PUU-XXI/2023) menjadi ujian penting “kenegarawanan” Hakim Konstitusi.

Upaya menurunkan syarat usia capres-cawapres dari 40 tahun menjadi 35 tahun bukan tanpa argumentasi yang jelas dan berkelas. Tidak hanya tren pengaturan di berbagai negara yang memberi syarat minimum berusia 35 tahun untuk menjadi kandidat presiden, melainkan konteks sosiologis demografi pemilih Indonesia yang hari ini diisi oleh mayoritas kelompok muda sehingga “selayaknya” diberikan kesempatan hak turut serta berkontestasi.

Namun, pertanyaannya, apakah dasar “hak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan” sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 dapat menjadi batu uji yang tepat? Kalau sebagai hak, mengapa tetap dibatasi pada usia 35 tahun misalnya? Atau, adakah alasan lainnya yang lebih tepat dan rasional?

Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta. (detik.com)

Rasionalitas Demokrasi

Sejatinya, seorang pejabat yang menduduki posisi tertentu dalam pemerintahan tidak hanya berbicara mengenai hak dan peluang yang sama (equality before the law and equal opportunity), melainkan juga dimensi kedewasaan, kecakapan, dan kematangan.

Khususnya dalam negara demokratis, menjadi prasyarat penting antara idealitas setiap orang diposisikan sama pada satu sisi, juga soal tanggung jawab, kecakapan, dan profesionalitas seseorang yang akan mengemban suatu amanah jabatan publik pada sisi lain. Tanpa itu, demokrasi yang hanya berbicara hak akan terjerembab pada problem egoisme, pejabat yang tidak kapabel, dan lepas dari tanggung jawab yang pada akhirnya membahayakan demokrasi itu sendiri.

James Madison, salah satu founding fathers Amerika Serikat dalam Federalist Paper No. 62 mengungkap bahwa usia Senator harus 30 tahun, lebih tua lima tahun dari usia minimum House of Representative-DPR (25 tahun) karena berkaitan dengan senatorial trust yang membutuhkan tingkat pengetahuan dan stabilitas karakter yang lebih kuat dan dewasa. Untuk itu pula, mengapa Presiden dan Wakil Presiden Amerika syarat usianya juga lebih tinggi dibandingkan Senat maupun DPR Amerika yakni 35 tahun.

General Comment 25 atas International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) yang disusun oleh United Nations Human Rights Committee mengatakan: Any conditions which apply to the exercise of the rights protected by article 25 should be based on objective and reasonable criteria. For example, it may be reasonable to require a higher age for election or appointment to particular offices than for exercising the right to vote, which should be available to every adult citizen.

Jadi dalam pelaksanaan hak warga negara harus didasarkan pada kriteria yang objektif dan masuk akal, misalnya mewajibkan usia yang lebih tinggi untuk pemilihan dan pengangkatan jabatan tertentu daripada hak memilih yang tersedia bagi setiap warga negara yang telah dewasa.

Dari sinilah rasionalitas menentukan syarat usia minimum capres dan cawapres harus didasarkan pada nalar dan rasionalitas agar demokrasi yang merupakan cara masyarakat dewasa menjalankan pemerintahan dapat berjalan dengan baik. Sayangnya, soal berapa usia yang tepat untuk sebuah jabatan belum ada kajian yang secara akurat mampu menjawabnya termasuk oleh para psikolog.

Robert Smither dalam artikel berjudul Leadership: Does Age Matter mengatakan relasi antara usia dan kepemimpinan, khususnya kepemimpinan politik, masih sulit disimpulkan: it doesn’t look like psychological research can help us much if we’re thinking about age and presidential politics… there aren’t many generalizations we can make about age and other forms of leadership.

Hal ini diperkuat dari hasil penelitian saya pada 2020 bersama Prof Susi Dwi Harijanti dkk melalui perbandingan 195 konstitusi negara, menemukan secara umum ada 58 negara yang tidak mencantumkan syarat usia calon kepala negara/kepala pemerintahan dalam konstitusi. Selebihnya mencantumkan syarat tersebut dalam konstitusi. Indonesia masuk kategori yang tidak mencantumkan syarat usia dalam UUD 1945.

Sementara negara yang mencantumkan syarat usia sangat beragam. Mulai dari 18 tahun seperti di Albania, Inggris, Maroko, Kanada, ada yang 20 tahun (Nauru), ada yang 21 tahun (Vietnam), ada yang 23 tahun (Rumania), ada yang 25 tahun (Peru), ada yang 30 tahun (Argentina), 35 tahun (Amerika, Austria), 40 tahun (Mesir, Korea), ada yang 45 tahun (Mongolia, Pakistan) ada pula yang 50 tahun (Italia).

Tidak hanya syarat minimum, melainkan juga ada syarat maksimum seperti di Senegal yang membatasi sampai usia 75 tahun. Hasil perbandingan ini sekali lagi menunjukkan tidak adanya batasan yang jelas mengenai usia minimum untuk dapat menjadi kepala negara/kepala pemerintahan, walau memperoleh pelajaran soal kemungkinan perlunya pembatasan usia maksimal.

Pembatasan Kekuasaan

Uraian sebelumnya menunjukkan bahwa soal usia minimum sebagai kepala negara/kepala pemerintahan amat beragam. Hal yang sangat bergantung konteks masyarakat suatu negara, lebih khusus dimensi kepentingan politik dan sistem bernegara yang dipertahankan. Lalu bagaimana merespons “otak-atik syarat capres-cawapres” yang hari ini sedang bergulir di MK?

Mengenai hal ini layak dipertimbangkan peringatan Prof Bagir Manan yang mengatakan bahwa Presiden Indonesia yang melekat di dalamnya dua jabatan sekaligus yakni kepala negara dan kepala pemerintahan, adalah jabatan yang sentral dan sangat penting dalam penyelenggaraan ketatanegaraan Indonesia. Karena itu, orang yang menduduki jabatan presiden haruslah memiliki kematangan, kearifan, dan wawasan.

Semua itu memerlukan pengalaman dan pengetahuan serta kearifan lainnya yang cukup (Bagir Manan, Lembaga Kepresidenan, 2006). Dari pendapat Prof Bagir ini, kematangan dan wawasan saja sejatinya tidak cukup. Penting juga dimensi kearifan dan kebijaksanaan, apalagi dalam konteks Indonesia yang memiliki karakter masyarakat yang plural dan beragam sehingga seorang presiden mampu merangkul dan diterima oleh seluruh elemen masyarakat Indonesia yang beragam.

Dengan demikian, apakah permintaan untuk mengubah syarat capres-cawapres pada usia 35 tahun sudah mampu merefleksikan konteks kearifan dan kebijaksanaan tersebut? Hal yang penting dipertimbangkan para Hakim Konstitusi.

Selain itu, layak juga dipertimbangkan perkataan James Monroe, Presiden ke-5 Amerika yang mengomentari syarat usia capres: The Constitution has provided, that no person shall be eligible to the office, who is not thirty-five years old; and in the course of nature very few fathers leave a son who has arrived to that age. J

adi menurut Monroe, usia capres minimal 35 tahun di Amerika adalah dalam kerangka mencegah kemungkinan anak dari presiden berkuasa dapat langsung mencalonkan diri pada pemilihan berikutnya, karena sangat sedikit ayah yang meninggalkan anak yang telah mencapai usia tersebut. Pandangan Monroe ini dapat dipahami, karena model sistem presidensial Amerika dibangun atas dasar semangat republikanisme dan mencegah “dinasti” sebagaimana dikatakan Akhil Reed Amar (2006), profesor hukum tata negara di Universitas Yale dalam bukunya America’s Constitution.

Apakah di Indonesia ada dimensi soal “dinasti politik”? Penelusuran sejarah perdebatan usia capres dalam Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) memang pernah ada. Prataklykrama misalnya pernah mengusulkan usia paling sedikit Presiden Indonesia adalah 40 tahun, hal yang kemudian secara tidak langsung ditolak Soepomo dengan mengatakan bahwa hal tersebut pada pokoknya tidak perlu karena bersifat membatasi dan mungkin saja ada ada yang berusia di bawah itu namun memiliki tingkat kebijaksanaan, kepandaian, dan keluhuran budi yang tinggi.

Pada saat amendemen UUD 1945 tahun 2000, usulan syarat usia capres juga mengemuka sebagaimana diusulkan Hamdan Zoelva dari Partai Bulan Bintang dengan berbekal pengalaman pengangkatan Muhammad sebagai Nabi dan Rasul juga pada usia 40 tahun. Walau tidak disepakati diletakkan dalam UUD 1945, namun ada kesepakatan untuk diletakkan pada pengaturan yang bersifat lebih teknis pada level undang-undang.

Dari penelusuran sejarah ini, memang tidak ada penegas dari the framers of the constitution yang mengaitkan dengan isu “dinasti politik”. Dalam pengujian syarat capres-cawapres di MK hari ini, upaya menurunkan usia menjadi 35 tahun tidak dapat lepas dari konteks sosial-politik, khususnya kemungkinan banyaknya kepala daerah muda yang potensial menjadi capres-cawapres khususnya Gibran Rakabuming Raka, putra sulung Presiden Joko Widodo.

Konteks sosial-politik ini juga tentu harus diperhatikan betul oleh para negarawan Hakim Konstitusi, karena ketokan palu mereka akan memberi dampak hukum dan politik pada hajatan lima tahunan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2024 mendatang. Akankah usia capres-cawapres didasarkan pada nilai hak dan pengalaman semata, atau juga memasukkan dimensi kearifan dan kebijaksanaan termasuk upaya membatasi kekuasaan. Kita tunggu.

Mei Susanto, dosen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung.

Dikutip dari detik.com, Kamis 24 Agustus 2023.

Comment here