Opini

Panglima TNI adalah Jabatan Politis

Oleh: Karyudi Sutajah Putra, Pemimpin Redaksi KABNews.id

SIAPA pun boleh mengusulkan sesiapa menjadi Panglima TNI. Tapi keputusannya tetap menjadi hak prerogratif Presiden. Apalagi Panglima TNI itu jabatan politis. Betapa tidak?

Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang (UU) No 34 Tahun 2004 tentang TNI menyebut, “Panglima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Presiden setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.”

Jadi, selain ditunjuk oleh Presiden, calon Panglima TNI pun harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari DPR. Nah, kalau sudah ada campur tangan DPR, jabatan apa pun tak bisa dielakkan dari nuansa politik.

Maka selain chemistry (kesenyawaan) dengan Presiden, calon Panglima TNI harus memiliki relasi yang baik dengan DPR. Jika tidak, bisa ditolak.

Kini, menjelang Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto pensiun per 1 November nanti, ada yang mengusulkan Panglima TNI dijabat bergilir antar-matra, darat, laut dan udara seperti yang pernah terjadi pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Di era Presiden KH Abdurrahman Wahid alias Gus Dur, Panglima TNI dijabat Laksamana TNI Widodo Adi Sutjipto (AL). Di era SBY, Panglima TNI dijabat Jenderal TNI Endriartono Sutarto (AD), Marsekal TNI Djoko Suyanto (AU), Jenderal TNI Djoko Santoso (AD), Laksamana TNI Agus Suhartono (AL), dan Jenderal TNI Moeldoko (AD).

Di era Jokowi, Panglima TNI dijabat oleh Jenderal Gatot Nurmantyo (AD), dan kini Marsekal Hadi Tjahjanto (AU). Desakan agar Jokowi mengangkat KSAL Laksamana TNI Yudo Margono sebagai pengganti Hadi pun menguat.    

Tapi itu soal fatsoen atau kepatutan semata, bukan sebuah keharusan. Pasal 13 ayat (4) UU TNI menyebut, “Jabatan Panglima sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dijabat secara bergantian oleh Perwira Tinggi aktif dari tiap-tiap Angkatan yang sedang atau pernah menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan.

“Dapat” berarti tidak “harus”. Ini soal fatsoen politik. Karena fatsoen, maka tak ada keharusan bagi Presiden Joko Widodo untuk mengangkat Panglima TNI dari matra darat ataupun laut untuk menggantikan Hadi Tjahjanto.

Si vis pacem para bellum

Pasal 13 ayat (4) tersebut lahir dalam suasana kebatinan di mana selama Orde Baru, Panglima TNI selalu dijabat oleh perwira tinggi dari matra darat. Bahkan TNI AD mendapat semacam privilege. Di awal era reformasi, privilege semacam itu hendak dihilangkan. Lalu lahirlah Pasal 13 ayat (4) itu.

Kini, apakah suasana kebatinan tersebut masih relevan? Sejauh ini ada dua nama yang menonjol sebagai calon Panglima TNI, yakni Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Andika Perkasa, dan Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Yudo Margono. Sementara Kepala Staf TNI Angkatan Udara (KSAU) Marsekal Fadjar Prasetyo tidak masuk hitungan. Mungkin karena Panglima TNI saat ini berasal dari matra udara.


Pasal 13 ayat (3) UU TNI menyebut, “Pengangkatan dan pemberhentian Panglima dilakukan berdasarkan kepentingan organisasi TNI.” Dari sisi ini kita memahami pengangkatan Panglima TNI didasarkan atas profesionalitas. Jadi, suasana kebatinan tersebut sudah tidak relevan lagi.

Namun, sekali lagi, karena pencalonannya tidak bisa dilepaskan dari nuansa politis, maka calon Panglima TNI pun harus bisa bermain politik, terutama dalam pendekatannya kepada Presiden dan DPR. Seprofesional apa pun, kalau secara politik tidak dikehendaki Presiden dan/atau DPR, maka para Kepala Staf atau mantan Kepala Staf tidak akan bisa menduduki jabatan Panglima TNI.

Begitu pun soal matra. Bagi Presiden, tak ada keharusan untuk mengangkat KSAD atau KSAL sebagai pengganti Hadi Tjahjanto yang sebelumnya KSAU. Yang penting calon tersebut sesuai dengan kebutuhan organisasi TNI, dan satu hal lagi, punya chemistry dengan Presiden, sehingga lebih mudah mengimplementasikan visi-misi-program Presiden sebagai Panglima Tertinggi TNI dalam pertahanan dan keamanan negara.

Bahwa politisi-politisi di Senayan punya jagoan masing-masing, itu hak konstitusional mereka yang diberikan oleh UU TNI, khususnya Pasal 13 ayat (2). Termasuk bila ada “sponsor” untuk mencalonkan nama tertentu, itu juga hak mereka. Sah-sah saja. Yang penting, pemilihan Panglima TNI harus sesuai undang-undang.

Campur tangan DPR dalam pemilihan Panglima TNI secara ideal dapat dimaknai sebagai upaya mencegah TNI disalahgunakan untuk kepentingan kekuasaan. Tapi dalam konteks komposisi kursi di DPR saat ini didominasi oleh koalisi pendukung pemerintah, apa gunanya campur tangan DPR itu? Jika terjadi voting, toh suara mayoritas pasti akan seirama dengan suara Presiden.

Bagi Presiden, dalam menunjuk calon Panglima TNI, pertimbangan utama selain profesionalitas dan chemistry mestinya adalah faktor “merah-putih”. Di masa lalu ada istilah “tentara hijau”, “tentara merah”, dan tentara “merah-putih”. Tentara hijau dikonotasikan sebagai tentara yang cenderung ke ektrem kanan, tentara merah sebagai tentara yang cenderung ke ekstrem kiri, dan tentara merah-putih sebagai tentara nasionalis yang berpegang teguh kepada Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.

Pertimbangan lain mestinya adalah sosok calon Panglima TNI haruslah melek teknologi. Sebab ancaman ke depan tidak hanya perang konvensional yang melibatkan fisik dan senjata, melainkan proxy war atau perang tanpa bentuk.

Proxy War adalah sebuah konfrontasi antar-dua kekuatan besar dengan menggunakan pemain pengganti untuk menghindari konfrontasi secara langsung dengan alasan mengurangi risiko konflik langsung yang berisiko pada kehancuran fatal. Medianya bisa teknologi digital, dengan menyebar hoax untuk memecah belah, narkotika, pornografi, dan sebagainya.

Alhasil, siapa pun Panglima TNI-nya, Indonesia harus siap menghadapi perang, baik perang konvensional maupun proxy war. “Si vis pacem para bellum,” kata Publius Flavius Vegetius Renatus, yang artinya, “Jika mau berdamai, bersiaplah untuk perang.”

Comment here