Opini

Panglima TNI, Sebutan yang Tertukar dan Doa Wapres

Oleh: Dwi Badarmanto, Direktur Kajian Pertahanan Lembaga Kajian Anak Bangsa (LKAB)

Doa yang tertukar. Eh, maksudnya sebutan yang tertukar. Tapi sebutan yang tertukar itu bisa saja menjadi doa.
Adalah Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin yang melontarkan sebutan yang tertukar yang dapat dikaknai sebagai doa itu.


Ketika menghadiri acara vaksinasi Covid-19 di Serang, Banten, Sabtu (18/9/2021), yang diselenggarakan oleh TNI Angkatan Laut (AL), dan karena itu dihadiri pula oleh Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Yudo Margono, Wapres KH Ma’ruf Amin menyebut KSAL sebagai Panglima TNI. Padahal, saat itu Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto tidak hadir di lokasi.


Juru Bicara Wapres, Masduki Baidlowi kemudian menimpali bahwa sebutan yang tertukar oleh Kiai Ma’ruf itu sebagai doa. Artinya, Laksamana Yudo Margono didoakan Kiai Ma’ruf agar menjadi Panglima TNI menggantikan Hadi Tjahjanto. Maklum, saat ini jabatan Panglima TNI sedang diperebutkan karena Marsekal Hadi akan pensiun November nanti.


Selain KSAL, Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Andika Perkasa juga disebut sebagai calon kuat Panglima TNI. Adapun Kepala Staf TNI Angkatan Udara (KSAU) Marsekal Fadjar Prasetyo berpotensi menjadi kuda hitam yang bisa menyalip keduanya di tikungan. Maklum, Marsekal Fadjar kelahiran Solo, Jawa Tengah, sebagaimana Presiden Joko Widodo. Jadi, ada ikatan emosional yang lebih kuat ketimbang dengan KSAD dan KSAU.


Jubir Wapres, Masduki Baidlowi kemudian mengklarifikasi “slip of tongue” atau selip lidah Kiai Ma’ruf itu yang menurutnya tak perlu ditanggapi serius dengan spekulasi yang bermacam-macam.


Mungkin Masduki benar. Tapi lebih benar lagi adalah pernyataan Masduki sebelumnya yang disampaikan secara spontan bahwa tertukarnya sebutan KSAL dengan Panglima TNI adalah doa. Artinya, Laksamana Yudo didoakan menjadi Panglima TNI.


Bagi Wapres, doa bukan sekadar doa. Itu adalah sebentuk dukungan bagi Yudo. Apalagi statemen politik sering kali harus dimaknai sebaliknya. Ketika dikatakan “slip of tongue”-nya Wapres tak perlu ditanggapi serius, yang sesungguhnya terjadi adalah harus ditanggapi serius. Artinya, calon Panglima TNI yang didukung Kiai Ma’ruf adalah Laksamana Yudo.


Dukungan itu memang tak boleh disampaikan terus terang, karena Presiden Jokowi belum mengirim nama calon Panglima TNI ke DPR RI, yang merupakan hak prerogratif Presiden. Apalagi sebagai Wapres, Kiai Ma’ruf tidak punya hak prerogratif untuk mencalonkan Panglima TNI. Wapres hanya sebatas memberikan pendapat atau mengusulkan kepada Presiden. Pendapat atau usulan itu diterima atau ditolak, itu hak Presiden. Wapres harus “sami’na wa ato’na”.


Secara implisit, “slip of tongue” Wapres itu dapat dimaknai sebagai usulannya kepada Presiden agar memilih Panglima TNI pengganti Marsekal Hadi dari matra laut. Tapi, karena ada “ralat” dari Jubir Wapres, maka hal itu tak bisa dimaknai sebagai “fait accomply” (mendikte) Presiden. Wapres sekadar menyampaikan pendapat atau paling banter usul.


“Doa”, pendapat, usul atau apa pun namanya dari Wapres itu juga sejalan dengan situasi dan kondisi kekinian yang dihadapi Indonesia, yakni ancaman perang di wilayah Laut China Selatan di Natuna, Kepulauan Riau. Melihat potensi ancaman itu, pengamat militer Connie Rahakundini Bakrie pun berpendapat perlunya Panglima TNI dari Angkatan Laut. Jadi, “doa” Wapres itu klop dengan pendapat pengamat yang tentu saja objektif dan tak punya kepentingan politik dan ekonomi.


Klop pula dengan amanat undang-undang. Pasal 13 ayat (4) UU No 34 Tahun 2004 tentang TNI menyebut, “Jabatan Panglima sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dijabat secara bergantian oleh Perwira Tinggi aktif dari tiap-tiap Angkatan yang sedang atau pernah menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan.”
Meskipun tidak harus, tapi alangkah bijaknya jika Panglima TNI mendatang adalah berasal dari matra laut. Jadi ada semacam giliran demi “keadilan”.


Secara personal, Laksamana Yudo juga bukan “anak bawang”. Dilihat dari track records (rekam jejak) dan prestasinya, yang bersangkutan tidak kalah dengan Jenderal Andika Perkasa. Begitu pun dari sisi integritas dan loyalitas. Jadi, tidak salah jika Presiden Jokowi memilih Laksamana Yudo sebagai Panglima TNI.


Jangan pula diragukan kapasitas matra laut, karena Panglima TNI juga pernah dijabat Laksamana Widodo AS dan Laksamana TNI Agus Suhartono yang saat itu KSAL, dan ternyata tak ada masalah. Jalesveva Jayamahe (di laut kita jaya)!


Alhasil, dilihat dari fakta empirik dan tantangan yang dihadapi Indonesia di Laut Natuna, serta secara yuridis, sudah saatnya KSAL diberi kepercayaan lagi menjadi Panglima TNI. 


Tapi semua itu kita serahkan kepada Pak Jokowi, karena Presiden-lah yang punya hak prerogratif untuk mengangkat Panglima TNI. Sebagai Panglima Tertinggi TNI, pasti Presiden lebih paham apa yang dibutuhkan TNI dan bangsa ini ke depan dalam menghadapi permasalahannya.

Comment here