Jaga Budaya

Paradigma Baru Selesaikan Papua: Diplomasi Budaya ke Melanesia!

Editor: Karyudi Sutajah Putra

Jakarta, KABNews.id – Ada paradigma menarik yang ditawarkan pegiat budaya soal Papua. Tentu saja dari kacamata budaya. Untuk menarik simpati negara-negara serumpun ras Melanesia agar tidak terlalu keras menyerang Indonesia dalam mendukung Papua, bisa dilakukan dengan diplomasi budaya.

“Diplomasi budaya ini penting ketika diplomasi politik, bahkan operasi militer nyaris menemukan jalan buntu seperti sekarang ini,” ungkap pegiat budaya Ellyanthi Tambunan saat berkunjung ke redaksi KABNews.id di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan, Kamis (2/9/2021).

Operasi militer dan diplomasi politik untuk menyelesaikan persoalan Papua memang terus dilakukan Pemerintah RI. Namun hingga kini belum membuahkan hasil gemilang. Konflik antara penduduk Papua dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) terus terjadi. Teranyar, sebanyak empat anggota TNI Angkatan Darat (AD) ditemukan meninggal dunia akibat diserang kelompok Orang Tidak Dikenal (OTK) di Posramil Kisor Distrik Aifat Selatan, Kabupaten Maybrat, Papua Barat, Kamis (2/9/2021) dini hari.

Setelah security approach (pendekatan keamanan) dan prosperity approach (pendekatan kesejahteraan) untuk Papua dan Papua Barat tak kunjung membuahkan hasil gemilang, Yanthi, panggilan akrab Ellyanthi Tambunan, menawarkan paradigma baru, yakni culture approach (pendekatan budaya). “Berapa lama operasi militer telah dilakukan di Papua? Berapa triliun anggaran negara dikucurkan untuk Otsus (Otonomi Khusus) Papua? Semua itu hingga kini belum membuahkan hasil gemilang,” jelas Yanthi.

Ellyanthi Tambunan (dokumen pribadi).

“Mengapa tidak kita coba dengan pendekatan budaya? Itu untuk rakyat Papua. Untuk negara-negara pendukung Papua di Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB), kita lakukan diplomasi budaya atau culture diplomation,” saran Yanthi yang juga dikenal sebagai pengurus Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (Iwapi) dan Master Kopi Indonesia ini.

Dana Otsus

Data Kementerian Keuangan, penyaluran dana Otsus dan Dana Tambahan Infrastruktur (DTI) untuk Papua dan Papua Barat selama 20 tahun terakhir atau 2002-2021 sebesar Rp 138,65 triliun. Jika dilihat dalam enam tahun terakhir, mayoritas dana Otsus diberikan kepada Papua sebesar Rp 47 triliun, sedangkan sisanya untuk Papua Barat sebesar Rp 21,27 triliun.

Mengingat situasi di Papua masih sangat sensitif, Yanthi menyarankan pendekatan budaya kepada rakyat Papua bisa dilakukan kemudian. Saat ini yang mendesak dilakukan adalah diplomasi budaya ke negara-negara Melanesia yang imbasnya akan ke domestik Papua. “Kita ibarat makan bubur panas, dari tepi dulu. Kita lakukan pendekatan budaya kepada negara-nagara Melanesia. Mereka itu satu ras dengan mayoritas penduduk Papua,” tutur wanita ayu ini.

Dengan adanya pendekatan kepada negara-negara yang penduduknya ras Melanesia, kata Yanthi, niscaya mereka akan lebih bersahabat dengan Indonesia, sehingga lebih utuh dalam memandang konflik Papua versus Indonesia. “Maka suara mereka di PBB pun tak akan senyaring saat ini lagi dalam mendukung kemerdekaan Papua,” cetusnya.

Menurut Yanthi, saat ini populasi ras Melanesia di seluruh dunia jumlahnya berkisar 21 juta jiwa. Sekitar 15 juta jiwa di antaranya ada di Indonesia, terutama di Papua, Maluku dan Nusa Tenggara Timur (NTT). Sedangkan enam juta jiwa lainnya tersebar di negara-negara Melanesia, yakni Papua Nugini, Kepulauan Solomon, Vanuatu, Kaledonia Baru, dan Fiji. “Papua Nugini dan Vanuatu selama ini paling kencang menyerang Indonesia dalam soal Papua. Mungkin diplomasi budaya bisa dimulai dari Fiji,” paparnya.

Diplomasi budaya tersebut, lanjut Yanthi, meliputi pengenalan timbal-balik adat-istiadat, tradisi, kesenian, pakaian, bahkan kuliner. “Makanan pokok mereka dengan orang Papua, Maluku dan NTT relatif sama. Mereka juga sama-sama makan singkong,” cetusnya.

Dari Fiji, masih kata Yanthi, diplomasi budaya kemudian berlanjut ke negara-negara Melanesia lainnya, sampai benar-benar dicapai pemahaman yang sama tentang posisi Indonesia terhadap Papua, di mana Papua dan Papua Barat merupakan bagian integral dari Indonesia yang tak dapat dipisahkan.

“Kesan di mata ras Melanesia, Indonesia itu menjajah Papua. Nah, kesan ini yang harus dihilangkan melalui diplomasi budaya. Jika negara-negara itu sudah tidak mendukung kemerdekaan Papua, maka keberadaan Papua sebagai bagian Indonesia akan kian kokoh. Suara-suara lantang di PBB tak akan ada lagi. Rakyat Papua pun damai dan tenang,” urainya.

Sejatinya, kata Yanthi, rakyat Papua selama ini diprovokasi oleh invisible hands atau tangan-tangan tak kelihatan yang berkepentingan dengan langgengnya konflik di Papua, baik dari luar negeri maupun dalam negeri. “Rakyat Papua sendiri tak masalah bergabung dengan Indonesia. Cuma ada yang memprovokasi, termasuk OTK dan KKB (Kelompok Kriminal Bersenjata),” tandas Yanthi yang namanya disebut-sebut sebagai calon duta besar untuk Fiji ini.

Comment here