Hukum

Pasca-putusan MK dan MA, Wakil Ketua KPK: Pegawai Tak Lolos TWK Diberhentikan dengan Hormat

Editor: Karyudi Sutajah Putra

Jakarta, KABNews.id – Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata menyatakan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) menegaskan bahwa Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.


Adapun MA menolak permohonan judicial review atau uji materi Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi (Perkom) Nomor 1 Tahun 2021 yang diajukan oleh pegawai KPK.
Perkom ini menjadi dasar pelaksanaan TWK sebagai bagian dari alih status pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).


Sementara itu, MK menolak permohonan uji materi Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK terkait pasal peralihan status pegawai.


“Artinya, pegawai yang tidak lolos TWK tidak dapat diangkat menjadi ASN. UU KPK hasil revisi menetapkan pegawai KPK adalah ASN,” ujar Alex dikutip dari Kompas.com, Jumat (10/9/2021).
“Konsekuensinya, yang tidak bisa diangkat menjadi ASN harus keluar/diberhentikan dengan hormat dari KPK,” ujar dia.

Gedung Mahkamah Konstitusi (MK). (Foto: National Geographic Indonesia)


Tak Jauh Berbeda


Sebelumnya, Ketua Wadah Pegawai (WP) KPK Yudi Purnomo Harahap menilai, putusan MA tidak jauh berbeda dengan putusan MK terkait polemik TWK.
“Bahwa secara formal TWK bisa dilakukan KPK. Artinya, walaupun boleh dilakukan tapi proses pelaksanaannya harus dilakukan dengan transparan dan akuntabel,” ujar Yudi.
Selain itu, menurut Yudi, pelaksanaan TWK juga memiliki banyak masalah. Misalnya, temuan Ombudsman RI terkait maladminstrasi pelaksanaan TWK serta 11 pelanggaran HAM dari hasil pemantauan dan penyidikan Komnas HAM atas pelaksanaan TWK.


Oleh karena itu, ujar dia, pegawai KPK yang dinonaktifkan imbas adanya TWK menunggu kebijakan Presiden Joko Widodo terkait nasib mereka setelah adanya temuan-temuan dan hasil uji materi yang telah dikeluarkan sejumlah lembaga tersebut.


“Bahwa putusan hakim MA ini secara tegas dan jelas menyatakan bahwa tindak lanjut dari hasil asesmen TWK merupakan kewenangan pemerintah, bukan KPK,” ucap Yudi.
“Kami menunggu kebijakan dari Presiden terhadap hasil asesmen TWK pegawai KPK yang saat ini belum diangkat sebagai ASN sesuai dengan perintah Undang-Undang KPK mengenai alih status pegawai KPK menjadi ASN,” kata Yudi.


Menanti Sikap Jokowi


Semua pihak kini tengah menanti sikap pemerintah, dalam hal ini Presiden Jokowi untuk menindaklanjuti hasil asesmen TWK yang menjadi syarat pengalihan status menjadi ASN.
Sebelumnya, Staf Khusus Presiden Bidang Hukum Dini Purwono menegaskan, sikap Presiden Jokowi terkait TWK tak berubah.


Jokowi menilai alih status kepegawaian tak boleh merugikan hak pegawai KPK sebagaimana yang tertuang dalam putusan uji materi MK mengenai UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK.
Kemudian, dalam arahannya Jokowi juga meminta hasil tes wawasan kebangsaan tidak digunakan sebagai alasan memberhentikan 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak memenuhi syarat.
Namun, kata Dini, Jokowi belum akan melaksanakannya karena menunggu proses hukum di MK dan MA terkait gugatan alih status pegawai KPK menjadi ASN.
“Mengingat pada saat ini sedang berlangsung proses hukum di MK dan MA terkait isu ini, kita hormati proses hukum tersebut dan kita tunggu hasil putusan MK dan MA,” kata Dini.

Comment here