Ekonomi

Pembahasan RUU HKPD Harus Hati-hati dan Cermat

Editor: Karyudi Sutajah Putra

Jakarta, KABNews.id – “Harus hati-hati dan cermat, disertai pembahasan yang mendalam mengingat kedua UU tersebut memiliki landasan yuridis dan rezim tata kelola yang berbeda,” tulis anggota Komisi XI DPR RI Agun Gunandjar Sudarsa dalam pesan teks yang dikirim kepada KABNews.id, Rabu (15/9/2021).

Saat ini, komisi yang membidangi keuangan tersebut bersama pemerintah sedang membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD). Agun yang berasal dari Fraksi Partai Golkar itu mengaku fraksinya setuju untuk terus melanjutkan pembahasan RUU HKPD bersama pemerintah.

“Pembahasan RUU HKPD ini bila disetujui menjadi UU nantinya akan mencabut dua UU sebelumnya, yakni UU No 30 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dan UU No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,” jelas Kang Agun, panggilan akrab wakil rakyat dari Daerah Pemilihan Jawa Barat X yang meliputi Kabupaten Ciamis, Kabupaten Kuningan dan Kota Banjar ini.

Anggota Komisi XI DPR RI Agun Gunadjar Sudarsa. (Foto: Kumparan.com)

Agun menjelaskan, UU No 33/2004 yang diatur dengan landasan yuridis Pasal 18A ayat (2) UUD 1945 sesungguhnya adalah konsekuensi dari Pasal 18A ayat (1) UUD 1945 yang mengatur tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

“Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-­undang,” kata Agun mengutip bunyi Pasal 18A ayat (2) UUD 1945.

Adapun ketentuan Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah (PDRD) yang tertuang dalam UU No 28/2009 adalah pemenuhan atas Pasal 23A UUD 1945 yang mengamanatkan pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. “Diksi yang digunakan adalah dengan, bukan dalam,” cetus Agun.

Agun menegaskan, mengingat RUU HKPD menggabungkan urusan hubungan keuangan pada Pasal 18A ayat (2) UUD 1945 dan urusan pajak pada Pasal 23A UUD 1945, maka pembahasannya harus dilakukan secara hati-hati dan cermat agar ketika sudah disahkan menjadi UU nanti tidak justru menimbulkan persoalan baru di kemudian hari.

Dengan UU baru itu nantinya, katanya, alokasi dan distribusi penerimaan negara ke daerah (kebijakan fiskal) akan lebih adil dan selaras bagi semua provinsi, kabupaten dan kota, tidak lagi uang negara berpusat di Jakarta pada kementerian/lembaga. “Seyogyanya pemerintah pusat cukup 50 persen saja untuk menangani proyek/kegiatan yang berskala nasional, sedangkan yang 50 persennya disebarkan ke 34 provinsi, 415 kabupaten, 93 kota serta 74.953 desa dan 8.408 kelurahan,” paparnya.

“Kebijakan menciptakan ketergantungan daerah kepada pusat, apalagi diberi ruang melakukan pinjaman (utang), akan semakin menjauhkan daerah dari cita-cita kemandirian. Bahkan potensi korupsi akan semakin besar, karena untuk memenuhi janji-janji kampanyenyam kepala daerah akan mencari dana ke pusat atau ke mana saja,” tandas Kang Agun.

Comment here