Politik

Pemilu Ditunda, Gedung MPR Bisa Dibakar

Editor: Karyudi Sutajah Putra

Jakarta, KABNews.id – Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) menegaskan, jika akhirnya nanti disepakati, proses amandemen terbatas UUD 1945 tak akan menjadi bola liar untuk mengubah pasal-pasal lain. Amandemen juga dijamin tak akan membuka ‘kotak pandora’ seolah praktik sistem kenegaraan dan pemerintahan akan kembali seperti masa lalu. Bambang antara lain menanggapi isu seolah amandemen akan membahas soal penundaan pemilu agar masa jabatan presiden saat ini bisa diperpanjang beberapa waktu.


“Soal penundaan pemilu, itu enggak dibahas di MPR, tapi oleh pemerintah dan DPR. Harus dideklarasikan ke publik alasannya apa. Misalnya karena krisis, itu harus dibuktikan dengan data oleh pemerintah. Tidak bisa MPR tiba-tiba menetapkan pemilu ditunda. Bisa dibunuh semua kita, bisa dibakar gedung ini karena melanggar aturan,” papar Bamsoet dalam program Blak-blakan di detikcom, dikutip dari portal berita tersebut, Jumat (10/9/2021).


Wakil Ketua Umum Partai Golkar itu kembali menegaskan amandemen, bila disepakati, hanya akan membahas soal PPHN (Pokok-Pokok Haluan Negara). Isu ini sudah muncul sejak 12 tahun dan direkomendasikan MPR yang dipimpin Hidayat Nur Wahid dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS). 

Gedung Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) tahun 1998. (Foto: suaranusantara.com)


Selanjutnya juga ikut direkomendasikan oleh MPR di bawah Zulkifli Hasan dari Partai Amanat Nasional (PAN).
Badan Pengkaji yang diketuai Djarot Saiful Hidayat pun sejauh ini hanya membahas soal PPHN, bukan isu lain.

Dengan demikian, sama sekali tidak terbuka peluang menyisipkan gagasan amandemen di luar materi PPHN yang sudah diagendakan. Semisal, penambahan masa jabatan presiden dan wakil presiden menjadi tiga periode. “Karena MPR RI juga tidak pernah membahas hal tersebut,” tegas Bamsoet.

Comment here