Hukum

Penangkapan 10 Mahasiswa UNS: Pemberangusan Kebebasan Berekspresi di Negara Demokrasi

Editor: Karyudi Sutajah Putra

Jakarta, KABNews.id – Sepuluh mahasiswa Universitas 11 Maret (UNS) Solo yang sedang menyuarakan aspirasi melalui poster saat kunjungan Presiden Joko Widodo ke kampus tersebut, Senin (13/9/2021), ditangkap oleh petugas keamanan. Penangkapan kesepuluh mahasiswa tersebut lagi-lagi menunjukkan betapa melempemnya demokrasi di negara hukum ini.


‘Sebagai anak kandung demokrasi, penyampaian kritik oleh mahasiswa sebagai bentuk aspirasi merupakan sebuah keniscayaan. Terlebih, sejarah reformasi telah menunjukkan bagaimana bangsa ini telah keluar dari pembungkaman atas budaya demokrasi,” kata Ismail Hasani, Direktur Eksekutif Setara Institute yang juga Pengajar Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Jakarta, kepada KABNews.id, Senin (13/9/2021) di Jakarta.


Lebih dari itu, kata Ismail, konstitusi juga telah mengamanatkan bagaimana kebebasan berpendapat dilindungi dan dijamin sebagaimana terejawantahkan dalam Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.


“Pun ketika freedom of expression (kebebasan berekspresi) adalah bagian dari derogable rights yang dapat dibatasi pemenuhannya, dalam kasus penangkapan 10 mahasiswa UNS ini, jelas tidak ada pernyataan yang menegaskan dalam pertimbangan apa hak-hak konstitusional mereka dibatasi sebagaimana amanat Pasal 28J ayat (2) konstitusi,” jelas Ismail.

Direktur Eksekutif Setara Institute Ismail Hasani. (Foto: Setara Institute)


Derogable rights adalah hak- hak yang tercakup dalam hak sipil dan politik yang tidak bersifat absolut, yang boleh dikurangi pemenuhannya oleh negara.


Kedua, lanjut Ismail, dalam konstruksi hukum pidana, penangkapan adalah bagian dari upaya paksa yang hanya dapat dilakukan dengan syarat adanya surat tugas. Pun, dalam hal polisi berdalil “tertangkap tangan”, kata Ismail, KUHAP mengharuskan adanya barang bukti. 


“Ketika yang dimaksud oleh aparat ‘barang bukti’ tersebut adalah poster, maka polisi telah gagal dalam memahami konteks apa yang menjadi substansi dalam poster,” cetusnya.


Berkaitan dengan hal tersebut, sambung Ismail, perlu kiranya mengingat kembali bahwa dalam hukum pidana, setidaknya ada lima kepentingan hukum yang dilindungi, yaitu nyawa, badan, kehormatan, kemerdekaan, dan harta benda. “Apabila yang dimaksud oleh aparat adalah kesepuluh mahasiswa UNS tersebut telah mencederai kehormatan Presiden Jokowi melalui posternya, maka aparat lagi-lagi telah gagal memahami substansi dari kritik yang disampaikan melalui visualisasi poster. Sejatinya, tidak ada satu kalimat pun dalam poster yang mengarah pada pereduksian kehormatan Presiden,” paparnya


Vice versa (dan sebaliknya), tegas Ismail, pemerintah seharusnya menjadikan kritik para mahasiswa sebagai alarm betapa masih banyaknya pekerjaan rumah bagi negara untuk segera dituntaskan, terlebih perihal pelanggaran hak asasi manusia (HAM) masa lalu. 


Menurut Ismail, ketika aparat berdalil penangkapan dilakukan karena para mahasiswa tidak mematuhi aturan dan syarat dalam menyampaikan pendapat, perlu kiranya menilik lebih lanjut UU No 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. 


“Pasal 10 UU a quo memang mensyaratkan adanya surat pemberitahuan secara tertulis kepada Polri sebelum penyampaian pendapat. Namun, tidak ada satu klausula pun yang menyebutkan bahwa pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum yang tidak memenuhi ketentuan dapat dilakukan penangkapan. Pasal 15 UU a quo justru hanya menyebutkan adanya sanksi pembubaran ketika penyampaian pendapat di muka umum tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang,” urainya. 


Oleh karena itu, tutur Ismail, penangkapan yang dilakukan oleh aparat terhadap 10 mahasiswa UNS terang-benderang sebagai bentuk excessive abuse of power (penyalahgunaan keluasaan yang berlebihan)
“Penangkapan terhadap mahasiswa UNS ini semakin menambah deretan panjang kasus pembungkaman aspirasi masyarakat terhadap rezim saat ini. Lagi-lagi, apa yang dilakukan oleh pemerintah telah merefleksikan betapa anti-kritiknya rezim ini,” tegasnya. 


Oleh karena itu, Ismail mendesak pemerintah, khususnya Presiden Jokowi untuk lebih membuka diri terhadap berbagai kritik dan aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat. 


“Lebih-lebih, Presiden menjadikan berbagai kritik tersebut sebagai pelecut dalam menyelesaikan berbagai pekerjaan rumah yang belum tuntas hingga kini. Lebih lanjut, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo perlu mengevaluasi dan mengingatkan aparat kepolisian untuk tidak bersikap excessive abuse of power atau sewenang-wenang terhadap masyarakat maupun mahasiswa, terlebih saat dilakukan penyampaian aspirasi perihal kinerja pemerintah di muka umum,” tandasnya.


Sementara itu, polisi akhirnya melepas 10 mahasiswa UNS Solo yang sempat diamankan karena membentangkan poster berisi kritikan ke Presiden Jokowi, Senin (13/9/2021).


“Sudah diantar kembali ke UNS untuk ke-10 mahasiswa tersebut,” kata Kapolresta Surakarta Kombes Pol Ade Safri Simanjuntak dikutip dari Kompas.com, Senin (13/9/2021) petang.

Comment here