Opini

Pengakuan Agus Rahardjo Vs Penyangkalan Jokowi

Oleh: Hamid Awaludin, Mantan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Duta Besar Indonesia untuk Rusia dan Belarusia.

Jakarta, KABNews.id – Perhatian publik yang belakangan ini sangat menonjol adalah auman mantan Ketua KPK, Agus Rahardjo. Orang yang dikenal lurus ini membuat kejutan dengan pengakuannya bahwa ia pernah dimarahi oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) karena tidak mau menghentikan penyidikan kasus Setya Novanto terkait kasus korupsi e-KTP.

Pihak Istana membantah bahwa pertemuan yang dimaksudkan oleh Agus tidak pernah tercatat.
Menteri Sekretaris Negara Pratikno, yang katanya ikut mendampingi Presiden Jokowi, mengaku lupa dengan kejadian tersebut. Ini adalah sikap yang berikhtiar mencari posisi aman. Yang hebat, reaksi Presiden Jokowi: “Pak Setya Novanto juga sudah dihukum, divonis berat, 15 tahun. Terus untuk apa diramaikan itu? Kepentingan apa diramaikan itu? Untuk kepentingan apa?”

Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dan Ketua DPR Republik Indonesia Setya Novanto pada pembukaan Konferensi Asia Afrika di Gedung Parlemen, Jakarta, Kamis (23/4/2015). Konferensi Asia Afrika ke-60 akan berlangsung hingga 24 April mendatang. (Kompas.com)

Singkatnya, Yang Mulia Presiden RI menyangkal terlibat atau mengintervensi kasus Setya Novanto. Presiden, karena itu, mengharapkan isu Setya Novanto ini, dihentikan dan tak perlu lagi diwacanakan lagi. Enough and enough. Begitu kira-kira jalan pikiran presiden.

Posisi dan sikap presiden yang diekspresikan itu, secara logika, belum menjawab persoalan sepenuhnya. Masalahnya, kasus Setya Novanto memang diproses dan dihukum. Ia pun sedang menjalani hukuman tersebut hingga kini. Namun, proses dan penghukuman itu bukan dari presiden, tetapi yang melakukannya adalah KPK. Di sinilah masalahnya.

Saat Agus bertemu Presiden Jokowi, Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (Sprindik) kasus e KTP dengan tersangka Setya Novanto sudah terbit tiga minggu sebelumnya. Sementara, saat itu dalam aturan hukum di KPK tidak ada mekanisme Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3). Jadi, penyidikan harus tetap berjalan.

Untuk diproses dan dihukum, sekali lagi, menurut pengakuan Agus Rahardjo, Presiden Jokowi marah dan minta diberhentikan proses itu. Artinya, justru terbalik dengan pernyataan presiden. Proses hukum dan penghukuman atas diri Setya Novanto, sama sekali tidak ada peran presiden. Justru sebaliknya yang terjadi: Presiden mengharapkan penyidikan dihentikan.

Pernyataan Agus Rahardjo tersebut disahuti dan diaminkan oleh dua orang mantan komisioner KPK, Alex Marwata dan Saut Situmorang. Keduanya pernah diberitahu oleh Agus Rahardjo tentang pertemuan dirinya dengan presiden serta bagaimana reaksi presiden saat pertemuan itu.

Satu hal lagi yang patut mendapat agenda untuk diwacanakan, adalah pengakuan mantan Menteri ESDM, Sudirman Said. Orang yang sangat jujur dan lurus ini, juga mengakui bahwa Presiden Jokowi pernah meninggikan suaranya karena Sudirman Said melaporkan Setya Novanto ke Mahkamah Kehormatan DPR RI karena ada rekaman yang memperdengarkan suara Setya Novanto, meminta saham Freeport atas nama presiden dan wakil presiden. Kasus ini dikenal dengan nama “Papa minta saham.”

Pangkalan pendaratan dari pengakuan kedua orang tersebut, adalah sama. Publik menilai dan berkesimpulan, Presiden Jokowi amat terampil memerintah dan cekatan mendiktekan kehendak. Dan yang paling penting, dan ini mana tahan, Jokowi memiliki talenta luar biasa untuk mengelakkan diri dari hal ikhwal. Begitu kesan banyak orang sekarang.

Ikhwal penyangkalan Istana tentang terjadinya pertemuan Agus Rahardjo dengan presiden, ini juga sangat rapuh. Sudirman Said juga pernah menuturkan ke media secara terbuka, pada 6 Oktober 2015, dirinya dipanggil Presiden Jokowi ke Istana. Di sana ada Mensekneg dan Menseskab. Sudirman, sekitar pukul 20.30, bertemu Presiden Jokowi, membicarakan mengenai desakan memperpanjang kontrak Freeport.

Sudirman mengaku bahwa pertemuan tersebut dianggap oleh Istana tidak pernah ada. Sangat rahasia. “Sebelum masuk ke ruang kerja, saya dibisiki aspri (asisten presiden), ‘Pak menteri, pertemuan ini tidak ada’. Saya ungkap ini karena ini hak publik untuk mengetahui di balik keputusan ini. Jadi bahkan Setneg tidak tahu, Setkab tidak tahu,” kata Sudirman Said.

Ini artinya, ada saja pertemuan presiden dengan orang-orang dan waktu tertentu yang tidak dicatat secara administratif. Biar tidak ada pertanggungjawaban bila kelak hari muncul masalah. Lalu orang pun bertanya, apakah pengakuan Agus Rahardjo dan Sudirman Said itu bisa dipercaya? Apakah tidak ada kemungkinan mereka berbohong?

Orang berbohong bila ada motif. Saya hingga kini, belum menemukan adanya motif kebohongan itu. Dari segi rekor, Agus Rahardjo dan Sudirman Said nihil cela. Mereka berdua sangat surplus dengan kejujuran. Keduanya sangat tidak terampil berkata dan bersikap di luar kebenaran. Mereka berdua tidak punya talenta mengelabui publik dengan cara mengabu-abukan kebenaran.

Lagi pula, tatkala Agus Rahardjo memberitahu Alex Marwata dan Saut Sitomorang, saat itu belum ada hiruk-pikuk politik yang bisa ditafsirkan bahwa Agus Rahardjo punya motif politik. Ia menyampaikan peristiwa yang dialiminya itu kepada kedua koleganya semata-mata dengan motif pertanggungjawaban kolegial semata. Dan kedua orang tersebut juga tidak pernah memanfaatkan informasi Agus Rahardjo untuk kepentingan apa pun.

Saya percaya bahwa Agus Rahardjo tidak memiliki nyali berkata tidak jujur pada kedua koleganya saat itu, yang membawa-bawa nama presiden. Saya hanya khawatir, bisa jadi masalah pengakuan Agus dan penyangkalan Jokowi ini diseret ke ranah politik.

Para politisi di DPR RI bisa saja mengagendakannya secara serius dan sistematis melalui mekanisme interpelasi lalu mendesak agar ada pengusutan lebih lanjut. Ini masalah serius karena pasti akan terjadi kegaduhan. Pihak Istana harus sungguh-sungguh menyiapkan data otentik yang bisa meyakinkan publik bahwa memang pertemuan yang dimaksud Agus Rahardjo tersebut, tidak pernah terjadi.

Pihak Istana sebaiknya tidak membangun alibi penyangkalan dengan pendekatan administrasi pencatatan jadwal presiden. Alibi terebut tidak kuat karena faktanya, banyak pertemuan presiden dengan berbagai orang, tidak ada dalam daftar. Alibi Istana sekarang ini, bisa jadi memicu munculnya gelombang kesaksian pengalaman lain yang menunjukkan bahwa Presiden Jokowi bertemu si Polan, berjumpa si Badu, tanpa ada dalam daftar kegiatan rutin dan formal presiden.

Masalahnya, Menteri Sekretaris Negara Pratikno tidak memberi jawaban pasti tentang kehadirannya. Ia memilih jalan tengah, “lupa kejadiannya.” Ada baiknya Mensekneg kita ini tidak menjawab dalam wilayah abu-abu yang gampang sekali ditafsirkan secara liar, dan mudah memicu fitnah berkepanjangan.

Dikutip dari Kompas.com, Kamis 7 Desember 2023.

Comment here