Hukum

Penyebar Konten Porno di WA dan Instagram Bisa Dipidana 12 Tahun atau Denda Rp 6 M

Editor: Karyudi Sutajah Putra

Jakarta, KABNews.id – Para pengguna aplikasi perpesanan WhatsApp (WA) dan Telegram kini tak bisa iseng atau main-main lagi. Jika mengirim atau menyebarkan konten porno, termasuk stiker, mereka bisa dipidana hingga 12 tahun penjara atau denda hingga Rp 6 miliar.

“Kalau masuk kategori pornografi seperti yang diatur di UU Pornografi atau UU ITE, pasti melanggar hukum dan masyarakat yang mengetahui hal itu bisa melaporkan ke kami atau polisi,” tulis Direktur Jenderal Aplikasi dan Informatika (Dirjen Aptika) Kementerian Komunikasi dan Informasi Samuel Abrijani Pangerapan di laman resmi Kemkominfo baru-baru ini.

Bagi yang melanggar Undang-Undang (UU) No 44 Tahun 2008 tentang Pornografi akan disanksi pidana penjara paling singkat enam bulan dan paling lama 12 tahun, dan/atau denda sebesar minimal Rp 250 juta dan maksimal Rp 6 miliar. Hal ini juga diatur dalam Pasal 45 UU No 19 Tahun 2016 sebagai perubahan atas UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Ilustrasi WhatsApp. (Foto: detikcom)

Samuel menyatakan pihaknya akan bertindak tegas terkait banyaknya konten porno seperti stiker dan sebagainya yang bertebaran di dalam aplikasi perpesanan WA dan Telegram. Namun, Samuel tidak menjelaskan ada atau tidaknya laporan terkait konten porno tersebut ke kementeriannya.

Pasal 27 ayat (1) UU ITE mengatur larangan mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi atau dokumen elektronik yang bermuatan melanggar kesusilaan.

Pasal 1 angka 1 UU No 44 Tahun 2008 tentang Pornografi lebih jelas memberikan definisi mengenai pornografi, yaitu gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.

Pasal 4 ayat (1) UU Pornografi melarang setiap orang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang; kekerasan seksual; masturbasi atau onani; ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan; alat kelamin; atau pornografi anak.

Namun, yang dimaksud dengan “membuat” adalah tidak termasuk untuk dirinya sendiri dan kepentingan sendiri.

Comment here