Politik

Perludem: Hati-Hati Tunjuk TNI/Polri Penjabat Kepala Daerah

Editor: Karyudi Sutajah Putra

Jakarta, KABNews.id – Anggota Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraeni mengingatkan pemerintah agar berhati-hati menunjuk penjabat kepala daerah (kada) dari TNI/Polri aktif menjelang Pilkada 2024 yang akan digelar serentak. Menurut Titi, hal tersebut dapat membuka kotak Pandora.

“Penjabat kepala daerah TNI-Polri aktif bisa jadi kotak pandora, membuka kotak Pandora yang menggoda pada ekses yang lebih luas. Misal, memberikan toleransi dan upaya memberi legitimasi lebih besar pada keterlibatan TNI-Polri di politik dengan argumen kompetensi, kapasitas, profesional dan lain-lain,” kata Titi dalam diskusi daring, dikutip dari Republika.co.id, Selasa (12/10/2021).

Titi menjelaskan, TNI-Polri aktif yang sedang ditugaskan pada institusi tertentu tidak boleh dialihstatuskan/dialihfungsikan untuk menjadi penjabat kepala daerah. Hal itu lantaran permintaan penugasannya bukan untuk menjadi penjabat kepala daerah.

Anggota Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraeni. (Foto: Republika..co.id)


“Melainkan untuk mengisi kebutuhan di kementerian lembaga yang meminta penugasan mereka, dan penugasan mereka oleh TNI/Polri adalah untuk posisi di kementerian lembaga itu, bukan untuk penugasan menjadi penjabat kepala daerah. Jadi ini yang memang harus kita pegang ya, karena rambu-rambunya di UU TNI Polri dan di PP (Peraturan Pemerintah) No 11 Tahun 2017 itu sudah tegas,” ujarnya.

Oleh karena itu, Titi menambahkan, potensi terjadinya dwifungsi TNI-Polri harus dihindari. Jangan sampai penunjukan penjabat kepala daerah dari kalangan TNI-Polri justru menggoda mereka untuk memberikan perlakuan yang lebih permisif pada akses politik praktis.

“Ini bukan menjadi keraguan pada legitimasi peran TNI/Polri, tapi justru
sebagai penghormatan dan menjaga marwah TNI/Polri sebagai penjaga pertahanan, pengayoman masyarakat, dan penegakan hukum masyarakat,” tuturnya.

Perludem tetap mendukung adanya normalisasi jadwal pilkada. Namun kalau pilkada tetap digelar 2024, maka pilihan yang lebih kondusif, penjabat kepala daerah yang ditunjuk untuk provinsi adalah jabatan pimpinan madya atau sekretaris daerah (sekda).

“Di setiap daerah itu, kalau provinsi, sekda itu adalah JPT Madya atau jabatan pimpinan tinggi madya. Kalau di kabupaten/kota, sekda itu adalah jabatan pimpinan tinggi pratama. Mereka saja yang langsung menjadi penjabat kepala daerah,” tandasnya.

Comment here