Hukum

Perundungan di Binus Serpong: Kedepankan Diversi!

Editor: Karyudi Sutajah Putra

Jakarta, KABNews.id – “Saya merasa prihatin atas peristiwa yang terjadi. Saya mengingatkan penyidik agar dalam penangan kasus tersebut harus menggunakan perspektif anak. Jadi, baik anak korban maupun anak pelaku harus sama-sama menjadi perhatian. Sebab, perundungan tesebut memberikan dampak yang mengancam semua pihak yang terlibat, tidak hanya bagi anak yang menjadi korban, tetapi juga bagi pelaku. Bahkan anak-anak yang menyaksikan perundungan tersebut juga terkena dampaknya. Lebih luas lagi, bahkan berdampak pada seluruh warga sekolah,” kata Halimah Humayrah Tuanaya, Dosen Hukum Pidana, dan Hukum Perempuan dan Anak Fakultas Hukum Universitas Pamulang, Tangsel, Banten, kepada KABNews.id, Kamis (22/2/2024).

Halimah Humayrah Tuanaya, Dosen Hukum Pidana, dan Hukum Perempuan dan Anak Fakultas Hukum Universitas Pamulang, Tangsel, Banten. (Istimewa)

Sebelumnya, seorang siswa Binus School di Bumi Serpong Damai (BSD), Serpong, Tangerang Selatan, Banten, dilarikan ke rumah sakit karena diduga menjadi korban “bullying” atau perundungan oleh seniornya sebagai syarat untuk masuk geng Thai. Aksi perundungan tersebut viral di media sosial dan diduga terjadi di warung belakang Binus School. Korban yang merupakan calon anggota geng disebut harus melakukan beberapa hal yang diminta oleh senior termasuk mendapati kekerasan fisik.

Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Tangsel Ipda Galih Dwi Nuryanto menyebutkan pelaku perundungan di Binus Serpong itu lebih dari satu orang. Korban tidak hanya mengalami luka memar, tatapi juga terdapat bekas luka bakar di tubuh korban. Polres Tangsel telah menaikkan status perkara ini dari penyelidikan ke penyidikan.

“Penyidik harus memperhatikan betul Undang-Undang (UU) No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Jadi, polisi harus mengedepankan diversi,” pinta Halimah.

Diversi, jelas Halimah, merupakan pengalihan penyelesaian perkara pidana anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana yang bertujuan mencapai perdamaian antara korban dan anak. “Penyelesaian pidana anak melalui diversi dilakukan dengan pendekatan restorative, sehingga diperlukan suatu musyawarah dan melibatkan semua pihak orang tua/wali, korban dan/atau orang tua/walinya, pekerja sosial (peksos) dan tokoh masyarakat,” paparnya.

Di sisi lain, kata Halimah, sekolah perlu membangun sistem pencegahan dan penanganan tindak kekerasan di satuan pendidikan dengan didasarkan pada Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan.

“Perlu dipastikan apakah sistem ini sudah dibentuk sekolah, sudah disosialisasikan dan sudah diimplementasikan? Terjadinya ‘bullying’ ini mungkin karena warga satuan pendidikan yang tidak atau belum teredukasi, atau mungkin sudah teredukasi tetapi tidak tersedia layanan aduan yang mendukung. Di situlah pentingnya dibuat sistem pencegahan dan penanganan kekerasan di setiap satuan Pendidikan,” urainya.

Walaupun lokasi kejadian di luar sekolah, lanjut Halimah, namun pelakunya berasal dari sekolah yang sama. “Terhubung karena pertemanan di sekolah. Ada bentuk relasi yang perlu dievaluasi oleh sekolah, baik antara siswa satu angkatan maupun antara kakak kelas dengan adik kelasnya. Ada relasi kuasa yang perlu dimonitor dan dievaluasi sekolah,” tandasnya.

Comment here