Hukum

Pigai Isu Nasional, Polda Arahkan BaraNusa Lapor ke Mabes Polri

Editor: Dwi Badarmanto

Jakarta, KABNews.id – Kelompok Barisan Relawan Nusantara (BaraNusa) diminta melapor ke Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri terkait dugaan rasialisme oleh Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Kamnas HAM) Natalius Pigai.
“Kita tadi sudah ke SPKT (Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu) dan ini Polda tidak menolak. Tapi penting menurut kami, ini diperkuat di Mabes Polri,” kata pengacara kelompok BaraNusa, Muhammad Zaenal Arifin, di Polda Metro Jaya, Jakarta, dikutip dari CNNIndonesia.com, Senin (4/10/2021).

Menurutnya, koordinasi dengan Mabes Polri ini diperlukan karena yang dilaporkannya merupakan isu nasional. “Karena ini isu nasional, dan kedua ini ada terkait Jawa Tengah di situ, kemudian ada Jokowi dan Ganjar,” ucap Zaenal.

Sementara itu, Ketua Umum BaraNusa Adi Kurniawan menyampaikan laporan ini dibuat lantaran pernyataan yang disampaikan Pigai telah membahayakan keutuhan dan persatuan bangsa. “Ada orang seperti ini menjadi sebuah ancaman, jadi menurut kita Pigai ini racun. Justru Pigai bisa membahayakan orang-orang Papua, Pigai bisa membangun konflik yang semakin tajam antara orang-orang dari Pulau Jawa dengan Papua. Jadi menurut kita penting Pigai ditindak hukum,” tutur Adi.

Barisan Relawan Nusantara (Baranusa) melaporkan mantan Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Natalius Pigai, ke Polda Metro Jaya, Senin (4/10/2021). (Foto: Kompas.com)

Diketahui, Pigai sebelumnya mengunggah video kunjungan Ganjar Pranowo ke Papua. Ia juga membubuhkan tulisan agar tidak mempercayai Ganjar dan Jokowi sambil menyinggung soal pembunuhan rakyat Papua.

“Jangan percaya orang Jawa Tengah Jokowi, Ganjar. Mereka merampok kekayaan kita, setelah itu mereka bunuh rakyat papua, bahkan mereka injak2 harga diri bangsa Papua dengan kata2 rendahan Rasis, monyet dan sampah,” tulis Pigai dalam akun Instagram @natalius_pigai, Jumat (1/10/2021).

Pigai pun telah membantah berujar rasialis kepada Jokowi dan Ganjar. Ia mengaku hanya menyebut asal daerah dari Jokowi dan Ganjar. Menurutnya, unggahan itu dibuat untuk mengkritik sistem politik Indonesia yang menimbulkan ketimpangan kesempatan dalam berpolitik. Misalnya, kepala negara selalu berasal dari suku Jawa.

“Kan tidak ada koma di situ. Kalau (saya sebut), ‘Jawa Tengah, Jokowi, dan Ganjar Pranowo’, nah itu baru tiga hal variabel yang berbeda-beda. Dua adalah subjek ke individu, satu subjek pulau,” dalihnya.

Comment here