Hankam

Pilih Panglima TNI, Jokowi Diminta Hindari Pendekatan Politik

Editor: Karyudi Sutajah Putra

Jakarta, KABNews.id – Ketua Badan Pengurus Centra Initiative Al Araf menyarankan Presiden Joko Widodo dan DPR RI menghindari pendekatan politik dalam memilih calon panglima TNI. Menurutnya pendekatan itu tidak baik untuk masa depan TNI.

Al Araf menilai, jika pendekatan politik digunakan, ada potensi Panglima TNI yang dipilih didasarkan pada kedekatan dengan Presiden. Selain itu, ada juga kemungkinan kandidat terpilih punya utang politik sebelumnya dan meminta posisi tersebut sebagai imbalan.

“Kedekatan itu terkait dengan, ‘kami dulu ikut pemenangan sehingga kami boleh dong mendorong si A, B untuk Panglima TNI’,” kata Al Araf dalam diskusi Pergantian Panglima TNI dan Transformasi TNI, Kamis (9/9/2021), dikutip dari CNNIndonesia.com, Jumat (10/9/2021).

Ketua Badan Pengurus Centra Initiative Al Araf. (Foto: Realita Rakyat)

“Belum juga partai politik, Parpol juga akan memengaruhi proses pergantian Panglima. Dalam pendekatan politik akan terjadi intervensi-intervensi kekuatan politik di dalamnya,” imbuhnya.

Dia meminta agar Jokowi dan DPR RI menggunakan pendekatan substantif dalam memilih calon panglima TNI, yakni memilih calon yang bisa mendorong reformasi dan transformasi di tubuh TNI. “Kalau pendekatan substantif ini dilakukan maka Panglima TNI dan Presiden membutuhkan input yang cukup banyak dari lembaga-lembaga negara,” kata dia.

Lembaga negara dimaksud Al Araf antara lain Komnas HAM dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), untuk mengetahui komitmen calon mengenai HAM dan pemberantasan korupsi, dan Indonesia Corruption Watch (ICW) untuk mengetahui transparansi dan akuntabilitas.

Dari TNI AL

Lebih lanjut Al Araf mengatakan Panglima TNI pengganti Marsekal Hadi Tjahjanto seharusnya berasal dari kalangan TNI Angkatan Laut (AL). Dia merujuk pada Undang-Undang (UU) No 34 Tahun 2004 tentang TNI.

Pasal 13 ayat (4) UU TNI menyebutkan, Panglima dapat dijabat secara bergantian oleh perwira tinggi aktif dari tiap-tiap angkatan yang sedang atau pernah menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan.

Saat ini Panglima TNI dijabat Hadi Tjahjanto yang berasal dari TNI Angkatan Udara. Sebelumnya, dijabat oleh Gatot Nurmantyo yang berasal dari TNI Angkatan Darat, dan Moeldoko yang juga berasal dari TNI AD. “Jadi kalau pergantian Panglima TNI terjadi pada saat ini, maka bila pola rotasi dilakukan, sepantasnya posisi Panglima TNI dijabat oleh Angkatan Laut,” kata Al Araf.

Menurut Al Araf, pergantian Panglima TNI memang seharusnya dilakukan secara bergiliran. Hal itu dimaksudkan agar menumbuhkan rasa kesetaraan antarmatra dan berdampak positif pada kekuatan soliditas TNI. “Supaya tidak ada kecemburuan, supaya tidak ada keretakan dalam tubuh TNI kalau kemudian Panglima TNI-nya didominasi oleh salah satu angkatan,” ucapnya.

Sebelumnya, muncul beberapa nama yang disebut-sebut berpotensi menggantikan Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto yang memasuki masa pensiun 1 November 2021. Salah satunya adalah Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Andika Perkasa.

Andika disebut oleh beberapa anggota Komisi I DPR seperti Effendi Simbolon dari PDIP, dari Fadli Zon dari Partai Gerindra, dan Syarief Hasan dari Partai Demokrat.

Kedua, Kepala Staf TNI AL (KSAL) Laksamana TNI Yudo Margono. Yudo dinilai punya potensi besar jika Presiden dan DPR menggunakan pendekatan normatif. Pendekatan itu mengacu pada Pasal 13 ayat (4) UU TNI yang mengamanatkan jabatan Panglima dijabat secara bergantian antarmatra.

Selain Andika dan Yudo, Kepala Staf TNI Angkatan Udara (KSAU) Marsekal Fadjar Prasetyo juga masih memiliki peluang menggantikan Hadi sebagai Panglima TNI.

Comment here