Jaga Budaya

PNS Dilarang Cuti dan Bepergian 18-22 Oktober 2021, Ini Alasannya!

Editor: Dwi Badarmanto

Jakarta, KABNews.id -Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Tjahjo Kumolo melalui Surat Edaran (SE)-nya melarang Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk bepergian ke luar daerah dan cuti, 18-22 Oktober 2021.

Hal itu menanggapi kebijakan pemerintah yang secara resmi menggeser Hari Libur Maulid Nabi 2021, yang sebelumnya jatuh pada 19 Oktober 2021 menjadi 20 Oktober 2021.Larangan ASN bepergian atau cuti secara rinci terdapat dalam SE MenPAN-RB No 13 Tahun 2021.

“Dalam rangka mencegah dan memutus rantai penyebaran Covid-19 yang berpotensi meningkat dikarenakan perjalanan orang dalam masa pandemi, perlu dilakukan pembatasan kegiatan bepergian ke luar daerah dan/atau cuti bagi ASN selama hari libur nasional tahun 2021,” tulis SE tersebut dikutip dari detik.com, Rabu (13/10/2021).
Pada beleid itu dijelaskan, PNS dilarang melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah selama hari libur nasional dan pada hari-hari kerja lainnya di minggu yang sama dengan hari libur. Berlaku juga saat sebelum atau sesudah hari libur nasional.

Adapun larangan tersebut dikecualikan bagi ASN yang bertempat tinggal dan bekerja di instansi yang berada di wilayah aglomerasi dan melaksanakan tugas kedinasan di kantor. Contohnya seperti wilayah Jabodetabek, Bandung Raya, Yogyakarta Raya, Solo Raya, Kedungsepur, maupun Mebidangro.

Selain itu, dikecualikan juga bagi ASN yang melakukan tugas kedinasan namun harus membawa Surat Tugas yang ditandatangani oleh minimal Pejabat Tinggi Pratama (Eselon II) atau Kepala Kantor Satuan Kerja.

Bagi yang melanggar SE tersebut, ASN akan mendapatkan sanksi berupa hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah (PP) No 53 Tahun 2010 dan PP No 49 Tahun 2018. Sanksi akan diberikan langsung oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK).

“Betul hukuman disiplin akan diberikan oleh PPK masing-masing instansi. Mengenai jenisnya tergantung dari catatan ASN yang melanggar,” kata Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Hukum, dan Kerja Sama Badan Kepegawaian Negara (BKN) Satya Pratama.

PPK juga diminta untuk melaporkan penerapan SE kepada Menteri PANRB melalui laman s.id/larangan bepergian ASN, paling lambat tiga hari kerja sejak tanggal libur nasional.

Comment here