Opini

PON Papua dan Pertaruhan Integritas Bangsa

Oleh: Dwi Badarmanto, Wakil Pemimpin Umum KABNews.id

Pekan Olah Raga Nasional (PON) XX dan Pekan Paralimpiade Nasional (Peparnas) XVI di Papua yang sedianya digelar pada 2020, karena pandemi Covid-19, diundur ke 2021, tepatnya 2-15 Oktober. Namun meski pesta olah raga se-Nusantara ini sudah di depan mata, gangguan keamanan masih terus saja terjadi di Papua. Akankah PON dan Peparnas ini terlaksana tanpa hambatan dan gangguan? Atau akan sukses dan lancar? Di sinilah integritas bangsa Indonesia dipertaruhkan.

Jika tidak lancar atau bahkan gagal, kredibilitas dan integritas Indonesia di mata dunia akan jatuh ke titik nadir. Sebab selama ini Indonesia mengklaim mampu mengendalikan keamanan Papua. Sebaliknya jika berhasil, maka keraguan masyarakat internasional akan kendali Jakarta atas Papua bakal tertepiskan.

PON XX dan Peparnas XVI, dengan demikian, menjadi ujian berat bagi Indonesia.

Kita ingin di Papua terjadi pesta olah raga yang juga mendorong kemajuan kita bersama sebagai bangsa. Dengan PON, pemerintah ingin agar di Papua negara benar-benar hadir, sebagaimana hadir di daerah-daerah dan provinsi-provinsi lain. Demikian Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud Md memberi alasan mengapa PON XX dan Peparnas XVI digelar di Bumi Cendrawasih.

Presiden Jokowi sendiri telah menyatakan PON harus sukses, sehingga harus dilakukan antisipasi semua persoalan dan persiapan semua kebutuhan.

PON harus dipastikan berjalan dengan baik, lancar, dan aman, sesuai amanat Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2021 tentang Dukungan Penyelenggaraan Pekan Olah Raga Nasional XX dan Pekan Paralimpiade Nasional XVI Tahun 2021 di Provinsi Papua.

Dalam Inpres tersebut, secara khusus Presiden menginstruksikan Menko Polhukam untuk melaksanakan tiga hal.

Pertama, melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian atas pemetaan risiko gangguan politik dan keamanan pada penyelenggaraan PON XX dan Peparnas XVI Papua.

Kedua, mengoordinasikan percepatan penyelesaian masalah pertanahan di lokasi pembangunan venue penyelenggaraan PON XX dan Peparnas XVI.

Ketiga, melaporkan pelaksanaan Inpres kepada Presiden paling sedikit satu kali dalam satu bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Menteri Pemuda dan Olahraga Zainudin Amali mengklaim fisik pendukung kelancaran PON, baik itu venue pertandingan maupun akomodasi atlet dan ofisial sudah sangat siap digunakan. Kelengkapan pertandingan pun secara bertahap mulai didatangkan ke Papua agar pada saat pelaksanaan semuanya sudah siap 100 persen. Saat ini persiapan sudah 97 persen.

Panitia Besar (PB) PON juga sudah memberikan jaminan keamanan kepada seluruh kontingen yang hadir di Papua. Situasi di lokasi-lokasi pertandingan yang akan digunakan dalam PON Papua diklaim bebas dari gangguan keamanan. Beberapa kejadian, termasuk kerusuhan dan rentetan penembakan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB), diklaim tidak berada dekat dengan venue PON. Begitu pula dengan insiden kebakaran Mapolsek Bandara Sentani.

Yakinkah kita dengan klaim demi klaim itu? Biarlah waktu yang membuktikan. Yang pasti, semua stakeholders harus bekerja keras untuk menyukseskan PON dan Peparnas Papua. Semua komponen bangsa juga harus mendukungnya.

Mengingat PON XX dan Peparnas XVI digelar di tengah pandemi Covid-19, maka semua pihak yang terlibat
dalam penyelenggaraan, terutama pemerintah dan PB PON harus menerapkan protokol kesehatan Covid-19 secara ketat. Aparat keamanan, baik TNI maupun Polri, juga harus bisa mengantisipasi segala ancaman dan gangguan keamanan yang mungkin terjadi.

Satu lagi, sesuai instruksi Presiden Jokowi, semua atlet, ofisial, panitia, penonton dan aparat keamanan yang terlibat harus sudah diberikan vaksin Covid-19.

Semua itu kita lakukan karena PON dan Peparnas, yang merupakan salah satu sarana pemersatu bangsa, merupakan pertaruhan integritas dan martabat kita sebagai bangsa. Apalagi pelaksanaannya di Papua.

Comment here