Editor: Karyudi Sutajah Putra
Jakarta, KABNews.id – Rapat penetapan anggaran pertahanan tahun anggaran 2022 di Komisi I DPR RI diwarnai interupsi. Musababnya, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto tak hadir dalam rapat tersebut.
Anggota Komisi I DPR dari Fraksi PDI Perjuangan TB Hasanuddin mulanya menyoroti surat dari Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto yang mengutus Kepala Badan Intelijen Strategis (Kabais) TNI Letnan Jenderal Joni Supriyanto. Menurutnya, rapat kali ini untuk menetapkan anggaran pertahanan, namun Panglima TNI asal menunjuk penggantinya untuk mewakili hadir di Komisi I.
“Dengan segala hormat, sebetulnya surat Panglima TNI ini perlu dikoreksi untuk urusan-urusan anggaran dan final membuat keputusan dalam bentuk transkrip kesimpulan Komisi I dengan pemerintah. Artinya ini kepentingan negara, Panglima TNI tidak bisa asal menunjuk saja,” kata Hasanuddin dalam rapat di Kompleks Parlemen, Jakarta, dikutip dari CNNIndonesia.com, Kamis (23/9/2021).
Menurutnya, rapat kali ini harus dihadiri langsung oleh Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto. Sebab, kata dia, dalam rapat ini akan dibuat draf anggaran untuk dilaporkan ke Badan Anggaran (Banggar) DPR dan hari terakhir untuk membuat kesimpulan mengenai anggaran pertahanan.
Senada dengan Hasanuddin, anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Demokrat, Syarief Hasan menilai rapat pengambilan keputusan masalah anggaran pertahanan yang tak dihadiri oleh Menhan dan Panglima baru pertama kali terjadi.
“Saya melihat bahwa ini preseden yang pertama terjadi, sementara yang dibahas di Komisi I adalah salah satu sangat strategis untuk kepentingan bangsa dan negara,” tutur Syarief.
Dalam rapat kali ini, Prabowo diwakili oleh Wakil Menteri Pertahanan Muhammad Herindra. Sementara Panglima TNI diwakili oleh Kabais TNI Letjen Joni Supriyanto bersama dengan para Asisten Perencana (Asrena) dari masing-masing matra.
Permasalahkan Undangan
Dalam kesempatan itu, Wamenhan Herindra buka suara soal kehadiran Asrena dari masing-masing matra. Menurutnya, kehadiran Asrena, bukan kepala staf, merujuk undangan rapat dari Komisi I DPR. “Sesuai dengan undangan yang dikirim ke kami di sini yang diundang Menhan, Panglima TNI, kemudian tidak diundang Kepala Staf. Di sini menyampaikan Panglima TNI hanya mengikutkan Asrena Kasad, Asrena Kasau, dan Asrena Kasal. Jadi di sini Kepala Staf tidak diundang,” ujar Herindra.
Menanggapi hal itu, TB Hasanuddin menilai ada yang salah dari undangan tersebut. Menurutnya, undangan tersebut tidak sesuai dengan kebiasaan.
Anggota Komisi I DPR dari Fraksi PKS Sukamta juga mempertanyakan surat undangan tersebut. Sebab, menurutnya baru kali ini undangan rapat pengambilan keputusan anggaran menyertakan Asrena.
“Baru kali ini undangan kepada asrena. Sementara Asrena, Asrenum kita sudah rapat minggu lalu. Ngapain juga diundang pekan ini,” ujar Sukamta.
Pimpinan rapat yang juga Wakil Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis Almasyhari akhirnya memutuskan untuk menskors rapat hingga 11.30. Namun, rapat baru dibuka kembali pukul 11.54 WIB.
Comment here