Hukum

Proyek Strategis Nasional Kangkangi Penghormatan HAM Masyarakat

Editor: Karyudi Sutajah Putra

Jakarta, KABNews.id – Selasa (31/8/2021), pihak Kepolisian Sektor Kuta, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB) menahan seorang warga Dusun Bungah, Desa Sengkol, Lombok Tengah, atas nama Sali. Penahanan ini dilakukan karena yang bersangkutan melakukan pengadangan terhadap kendaran proyek yang akan melakukan pengerjaan jalan Bypass Mandalika. 

Direktur Eksekutif Setara Institute Ismail Hasani menilai tindakan pihak kepolisian yang melakukan penahanan tentu tidak dapat dibenarkan. “Sikap kepolisian menunjukkan bahwa ada upaya untuk membungkam aksi-aksi protes dari masyarakat yang masih bertahan di sekitar proyek pembangunan Mandalika. Padahal, lahan yang mereka perjuangkan merupakan tanah adat yang sudah turun- temurun ditinggali jauh sebelum pihak ITDC (Indonesia Tourism Development Corporation) mengklaim dan melaksanakan proyek pembangunan,” kata Ismail Hasani dalam rilisnya, Ahad (5/9/2021). 

Sebelumnya, pada Maret lalu, proyek Sirkuit Mandalika sejatinya sudah mendapat sorotan dari laporan pakar HAM PBB, Olivier De Schutter yang mendesak pemerintah agar menghormati hak asasi manusia (HAM) dan hukum dalam pelaksanaan proyek Mandalika. Dalam laporan itu disebutkan, proyek Mandalika telah menimbulkan perampasan tanah yang agresif, penggusuran paksa terhadap Masyarakat Adat Sasak, dan intimidasi serta ancaman terhadap pembela hak asasi manusia. 

Direktur Riset Setara Institute Ismail Hasani (kiri). (Foto: Setara Institute)

Berkaitan dengan peristiwa ini, Setara Institute menyampaikan beberapa pernyataan. Pertama, perlu dilakukan uji tuntas (due dilligence) terhadap penghormatan HAM masyarakat yang terdampak dari proyek Mandalika. “Dampak sosial yang ditimbulkan terhadap masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi proyek harus dihormati dan diakomodir. Praktik pembangunan yang dilakukan mesti mengedepankan pendekatan humanis,” pinta Ismail yang juga dosen hukum tata negara Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidyatullah, Jakarta. 

Dalih kepentingan ekonomi nasional, kata Ismail, tidak bisa menjadi alasan untuk membenarkan praktik pelanggaran HAM terhadap masyarakat. “Begitu pun kajian FPIC atau persetujuan dengan informasi awal tanpa paksaan dalam proses awal pelaksanaan proyek Mandalika harus ditinjau Kembali,” jelasnya.

FPIC dimaksud adalah “Free, Prior and Informed Consent” atau hak masyarakat adat untuk mengatakan “ya, dan bagaimana” atau “tidak” untuk pembangunan yang mempengaruhi sumber daya dan wilayah mereka. Hal ini berbasis pada hukum internasional dan hukum nasional di beberapa negara. 

Kedua, hak atas wilayah adat telah termasuk ke dalam bagian yang diakui dalam konstitusi dan Undang-Undang (UU) No 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, serta Peraturan Presiden (Perpres) No 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria yang menjadi Nawacita pemerintahan Presiden Joko Widodo. “Hal ini akan kontraproduktif ketika masyarakat justru kehilangan lahan dan sumber penghidupan dari pelaksanaan program strategis nasional,” terang Ismail.  

Ketiga, hentikan mobilisasi aparat penegak hukum dengan tujuan pengamanan dan menjaga kondusivitas di sekitar proyek pembangunan Mandalika. “Hal ini menunjukkan bahwa ada upaya paksa untuk membungkam aksi protes masyarakat. Upaya kriminalisasi yang dilakukan terhadap masyarakat sekitar proyek Mandalika yang selama ini terjadi sangat bertentangan dengan semangat penghormatan HAM, dan merupakan intimidasi terhadap kebutuhan manusia untuk memperoleh rasa aman,” tandas Ismail. 

Comment here