Hukum

Putusan MK dan MA Tamparan Keras Bagi Ombudsman, Komnas HAM dan 57 Pegawai KPK

Editor: Karyudi Sutajah Putra

Jakarta, KABNews.id – Putusan Mahkamah Agung (MA) dalam perkara uji materi No: 26 P/HUM/2021 tanggal 9 September 2021, yaitu, “Menolak Gugatan Uji Materiil” yang dilayangkan oleh pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) nonaktif terhadap Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi (Perkom) Nomor 1 Tahun 2021, merupakan tanparan keras sekaligus harus menjadi pembelajaran berharga bagi Ombudsman RI, Komnas HAM dan 57 pegawai KPK nonaktif.

Demikian Petrus Selestinus, Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI), dalam rilisnya, Sabtu (11/9/2021).

Juga, kata Petrus, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No: 70/PUU-XVII/2019 dan Putusan MK No: 34/PUU-XIX/2021 serta Putusan MA No: 26/P/HUM/2021 yang amarnya “Menolak Permohonan Keberatan Hak Uji Materiil Pemohon I, Yudi Purnomo dan Pemohon II, Farid Andhika,” sekaligus menutup ambisi 57 pegawai KPK nonaktif dapat menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) pada KPK meski Tidak Memenuhi Syarat (TMS). “Bahkan mereka menganggap Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) KPK tidak memiliki landasan hukum,” jelas Petrus.

Padahal, kata Petrus, putusan MK dan MA dimaksud telah mempertimbangkan semua aspek, baik pembentukan normanya maupun aspek pelaksanaan TWK, sehingga upaya 57 pegawai KPK nonaktif menjadi ASN pada KPK sudah tertutup. “Sedangkan bagi impinan KPK, sudah tidak ada lagi hambatan yuridis dan psikologis untuk segera menerbitkan surat pemberhentian secara definitif terhadap 57 pegawai KPK nonaktif tanpa harus menunggu hingga batas waktu berakhir,” paparnya.

Petrus Salestinus. (Foto: dokumen pribadi)

Implikasi Hukum

Menurut Petrus, MA dalam pertimbangan hukumnya menegaskan bahwa Perkom No 1 Tahun 2021 tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu Undang-Undang (UU) No 19 Tahun 2019 tentang KPK, Peraturan Pemerintah (PP) No 41 Thaun 2020, dan Putusan MK No: 70/PUU-XVII /2019 serta Putusan MK No: 34/PUU-XIX/20 21. “Sedangkan hasil asesmen TWK yang mengakibatkan para pemohon tidak memenuhi syarat, hal itu merupakan kewenangan pemerintah, karena itu MA menolak permohonan uji Materiil Perkom No 1 Tahun 2021 dimaksud,” tegas Petrus.

Putusan MA dan MK dimaksud, lanjut Petrus, telah berimplikasi hukum pada Laporan Hasil Akhir Pemeriksaan (LHAP) Ombudsman dan rekomendasi Komnas HAM dalam soal TWK KPK, yakni menjadi mandul atau tidak mempunyai kekuatan hukum lagi, karena bertentangan dengan UU No 19 Tahun 2019; PP No 41 Tahun 2020; Putusan MK No: 70/PUU-XVII/2019; Putusan MK No 34/PUU-XIX/2021; Putusan MA No: 26 P/HUM/2021; dan Perkom No 1 Tahun 2021.

“Karena itu, sikap Aliansi Jurnalis Indonesia (AJI) dan sejumlah pihak lain yang mendesak agar Presiden Jokowi mengambil alih tanggung jawab dan tetap mengangkat 57 pegawai KPK nonaktif harus dihentikan, karena desakan itu mengandung itikad tidak baik, yaitu sebagai ranjau politik atau jebakan politik agar Presiden terjebak dalam suatu perbuatan melanggar hukum, demi 57 pegawai KPK nonaktif yang telah TMS dan telah diuji oleh putusan MK dan MA,” pintanya.

Minta Maaf

Pimpinan Ombudsman dan Komnas HAM, tutur Petrus, harus meminta maaf kepada pimpinan KPK, Badan Kepegawaian Negara (BKN), Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, bahkan kepada Presiden Jokowi, karena rekomendasi Komnas HAM dan LHAP Ombudsman yang menuduh pimpinan KPK melakukan maladministrasi dan pelanggaran HAM ternyata tidak terbukti. “Yang terbukti justru sebaliknya, di mana Komnas HAM dan Ombudsman-lah yang melakukan maladimistrasi ketika memproses tuntutan 57 pegawai KPK nonaktif,” sindir Petrus.

Desakan AJI Indonesia dan beberapa pihak lain agar Presiden Jokowi memerintahkan pimpinan KPK untuk mengikuti segala rekomendasi yang dihasilkan Komnas HAM dan LHAP Ombudsman terkait TWK, kata Petrus, tidak memiliki dasar hukum apa pun, karena segala peraturan perundang-undangan terkait TWK berikut proses pelaksanaannya telah diuji dan dibenarkan oleh MK dan MA dalam putusannya yang mengikat semua pihak.

“Oleh karena itu, Presiden Jokowi atas nama pemerintah harus mengabaikan desakan sejumlah pihak yang bersifat politis, agar 57 pegawai KPK nonaktif diangkat menjadi ASN pada KPK, karena Putusan MK No: 34/PUU-XIX/2021 dan Putusan MA No: 26 P/HUM/2021 telah menyatakan bahwa pasal-pasal tentang pengalihan status pegawai KPK menjadi ASN dan TWK di dalam peraturan perundang-undangan adalah konstitusional (formil dan materiil),” tandas Petrus.

Comment here