Hukum

Putusan MK Soal TWK KPK Mesti Dipatuhi sebagai Acuan Bernegara

Editor: Karyudi Sutajah Putra

Jakarta, KABNews.id – Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) ihwal konstitusionalitas norma terkait alih status pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mempertegas bahwa secara normatif Pasal 69B ayat (1) dan Pasal 69C Undang-Undang (UU) No 19 Tahun 2019 tentang KPK tidak bermasalah.

Oleh karena itu, Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi (Perkom) No 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalihan Pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang merupakan turunan dari ketentuan UU KPK, yang saat ini sedang diuji Mahkamah Agung (MA), besar kemungkinan akan diputus sama oleh MA, yakni bahwa Perkom No 1/2021 memiliki dasar hukum kokoh pada Pasal 69 ayat (1) dan Pasal 69C UU KPK dimaksud.

Demikian diungkapkan Hendardi, Ketua Setara Institute yang juga Inisiator Human Security Initiative (HSI) kepada KABNews.id di Jakarta, Rabu (1/9/2021).

Sebagai produk hukum turunan (derivatif) dari UU KPK, kata Hendardi, semestinya Perkom No 1/2021 tidak akan mengandung masalah legalitas, apalagi sebelumnya MA juga telah memutus legalitas dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 61 Tahun 2018 tentang Optimalisasi Pemenuhan Kebutuhan/Formasi PNS dalam Seleksi PNS 2018, yang pada intinya mengatur Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) untuk calon ASN dianggap sah dan konstitusional.

“Putusan-putusan terkait pengujian norma sebagaimana di MK dan MA diharapkan menjadi pengadil yang tegas ihwal kebijakan alih status pegawai KPK yang sudah dijalankan,” jelas Hendardi.

Langkah-langkah yudisial, lanjut Hendardi, tetap masih bisa ditempuh oleh warga negara yang merasa dirugikan atas implementasi norma yang ada dalam UU KPK maupun Perkom No 1/2021. “Jika ada dugaan kekeliruan pada implementasi norma, maka itu domain administrasi negara yang tetap bisa dipersoalkan,” tegas Hendardi.

Sebelumnya, MK memutuskan TWK bagi pegawai KPK sah dan konstitusional.

Putusan itu untuk menjawab KPK Watch Indonesia yang mengajukan judicial review (uji materi) atas UU KPK dan meminta MK menyatakan TWK inkonstitusional.

Pemohon juga meminta MK memerintahkan Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan KPK mempekerjakan kembali pegawai KPK yang diberhentikan karena tidak lulus TWK. Namun apa kata MK?

“Permohonan adalah tidak beralasan menurut hukum. Konklusi. Pokok permohonan tidak berdasar menurut hukum. Amar putusan, mengadili, menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya,” ujar Ketua MK Anwar Usman dalam sidang yang disiarkan di channel YouTube MK, Selasa (31/8/2021), dikutip dari detik.com.

MK memutuskan Pasal 69B ayat (1) dan Pasal 69C UU KPK tidak bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat (conditionally unconstitutional).

Hendardi (Foto: dokumen pribadi).

“Menurut MK, Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 tidak dimaksudkan untuk menjamin seseorang yang telah menduduki jabatan apa pun tidak dapat diberhentikan dengan alasan untuk menjamin dan melindungi kepastian hukum. Kepastian hukum yang dimaksud adalah kepastian hukum yang adil serta adanya perlakukan yang sama dalam arti setiap pegawai yang mengalami alih status mempunyai kesempatan yang sama menjadi ASN dengan persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan,” ujar hakim konstitusi Deniel Foekh membacakan putusan.

“Ketentuan yang terdapat dalam Pasal 69B ayat (1) dan Pasal 69C UU KPK bukan hanya berlaku bagi pemohon, in casu pegawai KPK yang tidak lolos TWK, melainkan juga untuk seluruh pegawai KPK,” ucap Daniel.

Dalam putusan itu, empat hakim konstitusi sepakat dengan amar putusan tetapi mengajukan alasan yang berbeda (concuring opinion). Mereka adalah Wahiduddin Adams, Suhartoyo, Saldi Isra, dan Enny Nurbaningsih.

Dalam permohonannya, KPK Watch Indonesia meminta MK memutuskan frasa ‘dapat diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara sepanjang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan’ dalam Pasal 69B ayat (1) dan Pasal 69C UU KPK bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat (conditionally unconstitutional).

“Sepanjang tidak dimaknai ‘dapat diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara sepanjang memenuhi ketentuan 1. Bersedia menjadi pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN), 2. Belum memasuki batas usia pensiun sesuai ketentuan perundang-undangan’,” demikian bunyi petitum KPK Watch Indonesia.

Beberapa waktu lalu MA menyatakan TWK untuk calon ASN adalah sah dan konstitusional. MA menyatakan PermenPAN-RB Nomor 61 Tahun 2018 (objek hak uji materiil) merupakan kebijakan Termohon (MenPAN-RB) setelah bersama kementerian/lembaga terkait melakukan pembahasan, diskusi, dan konsultasi untuk memperoleh skema atau mekanisme terbaik yang menjamin terlaksananya pengadaan pegawai negeri sipil melalui penilaian yang objektif berdasarkan kompetensi dan kualifikasi persyaratan lain yang dibutuhkan oleh setiap jabatan.

Sementara itu, Direktur Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Universitas Andalas, Padang, Sumatera Barat, Feri Amsari menilai putusan MK tersebut justru menegaskan proses alih status yang merugikan pegawai KPK inkonstitusional.

“Putusan Nomor 34/2021 ini menegaskan bahwa proses alih status yang merugikan pegawai KPK itu inkonstitusional,” ujar Feri dilansir detik.com, Selasa (31/8/2021).

Feri mengatakan putusan MK menyatakan bahwa proses alih status tersebut tercantum dalam undang-undang. Namun juga terdapat alasan yang berbeda (concurring opinion) di dalam putusan tersebut.

Comment here