Hukum

Rapor Merah Polri, Kejagung dan KPK dalam Penindakan Korupsi

Editor: Karyudi Sutajah Putra

Jakarta, KABNews.id – Hanya ada satu kata: kompak!
Ya, Kepolisian RI (Polri), Kejaksaan Agung (Kejagung) dan Komisi Pemberantasan Korupsi kompak dalam satu hal: penindakan korupsi. Maka, Indonesia Corruption Wacth (ICW) pun memberikan rapor merah kepada ketiga institusi pemegak hukum dan pemberantasan korupsi itu.


ICW mengkritik penindakan korupsi yang dilakukan ketiga institusi tersebut. Polri, Kejagung dan KPK dinilai ICW masih rendah kinerjanya dalam memberantas korupsi.


Penilaian itu dilakukan ICW untuk kurun waktu semester pertama 2021 dari pemantauan sejumlah media sejak Januari 2021 hingga 30 Juni 2021. Berikut data yang disampaikan ICW, dikutip dari detik.com, Ahad (12/9/2021).


1. Kejaksaan
Kasus yang tertangani: 151 kasus.Tersangka yang ditangkap: 363 tersangka.Potensi kerugian negara: Rp 26,1 triliun.


2. Kepolisian
Kasus yang tertangani: 45 kasus.Tersangka yang ditangkap: 82 tersangka.Potensi kerugian negara: Rp 388 miliar.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. (Foto: Indozone)


3. KPK
Kasus yang tertangani: 13 kasus.Tersangka yang ditangkap: 37 tersangka.Potensi kerugian negara: Rp 331 miliar.
Sebagai perbandingan, ICW juga menampilkan bagan penanganan korupsi dari 3 aparat penegak hukum itu untuk semester pertama dalam 5 tahun terakhir.


ICW lantas membuat sendiri kategori pemberantasan korupsi dengan cara membagi penindakan kasus yang terpantau dengan target penindakan kasus lalu dipersentasekan.


Hasilnya, ICW membagi kategori menjadi 5 yaitu A, B, C, D, dan E. Untuk peringkat A atau sangat baik dengan rentang 81-100 persen, B atau baik untuk 61-80 persen, C atau cukup untuk 41-80 persen, D atau buruk untuk 21-40 persen, dan E atau sangat buruk untuk 0-20 persen.


Lalu bagaimana hasilnya?


ICW mengatakan target penindakan kasus korupsi untuk 3 aparat penegak hukum itu adalah 1.109 kasus untuk semester I 2021 berdasarkan DIPA tahun anggaran 2021. Namun realisasinya, menurut ICW, hanya 209 kasus yang tertangani.


“Dengan jumlah kasus yang ditangani oleh aparat penegak hukum hanya sebesar 209 kasus yang mana itu 19 persen maka ada di nilai E atau sangat buruk,” ujar Peneliti ICW Lalola Easter melalui siaran langsung di kanal YouTube Sahabat ICW, Ahad (12/9/2021).


Bagaimana capaian per instansinya?


1. Kejaksaan
ICW mengklaim sepanjang semester pertama tahun 2021, Kejaksaan mampu menyelesaikan 151 kasus dari yang ditargetkan sebanyak 285 kasus, dengan rata-rata kasus yang ditangani oleh Kejaksaan sekitar 25 kasus per bulan.
Menurut ICW, atas kinerja tersebut Kejaksaan memperoleh persentase sebesar 53 persen dalam menangani kasus korupsi. Oleh karena itu, berdasarkan penilaian ICW maka Kejaksaan masuk dalam kategori penilaian ‘C’ atau cukup.

Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin. (Foto: Wikipedia)


2. Kepolisian
ICW mengklaim sepanjang semester pertama tahun 2021, Kepolisian hanya mampu menyelesaikan 45 kasus dari yang ditargetkan sebanyak 763 kasus, dengan rata-rata kasus yang ditangani oleh Kepolisian sekitar 8 kasus per bulan.
Menurut ICW, atas kinerja tersebut Kepolisian memperoleh persentase sebesar 5,9 persen dalam menangani kasus korupsi. Oleh karena itu, berdasarkan penilaian yang dimiliki ICW maka Kepolisian masuk dalam kategori penilaian ‘E’ atau sangat buruk.


3. KPK
ICW mengklaim sepanjang semester pertama tahun 2021, KPK hanya mampu menyelesaikan 13 kasus dari yang ditargetkan sebanyak 60 kasus, dengan rata-rata kasus yang ditangani oleh KPK sekitar 3 kasus per bulan.
Menurut ICW, atas kinerja tersebut KPK memperoleh persentase sebesar 22 persen dalam menangani kasus korupsi. Oleh karena itu, berdasarkan penilaian yang dimiliki ICW maka KPK masuk dalam kategori penilaian ‘D’ atau buruk.

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri. (Foto: detikNews)


Tanggapan ICW


Peneliti ICW Lalola Easter mengungkapkan pihak Kepolisian memiliki penurunan penanganan kasus dibanding semester pertama tahun sebelumnya. Padahal Kepolisian memiliki anggaran terbesar dalam menangani kasus korupsi yaitu Rp 290,6 miliar.


“Tapi kinerjanya kami pandang jauh dari target yang sebenarnya ditetapkan oleh Kepolisian sendiri, yaitu E atau sangat buruk,” ujar Lalola.


Ini berarti Kepolisian hanya menangani 8 kasus korupsi per bulannya, berbanding terbalik dengan jumlah kantor Kepolisian yang ada di Indonesia yang mencapai 517 kantor dan kucuran dana yang besar untuk menangani kasus korupsi.


“Bahkan sebelum bicara kualitas, kuantitas saja tidak tercapai. Ini tentu jadi catatan serius bahwa penganggaran itu harus dibarengi dengan performa kerja dari masing-masing lembaga penegak hukum dan Kepolisian tidak menunjukkan hal tersebut,” kata Lalola.


Dalam penanganan kasus korupsi, pihak Kepolisian juga tidak pernah menggunakan pasal pencucian uang, berbanding terbalik dengan pihak Kejaksaan dan KPK. Lalola menyebut hal tersebut berbanding terbalik dengan janji Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo terkait pemaksimalan pemulihan aset dalam kasus korupsi.


“Jadi hal ini tentu patut dipertanyakan, tentu pada Kepolisian juga kepada Kapolri, apakah memang serius dalam melakukan pemberantasan korupsi? Karena hal tersebut tidak tercermin dari performa lembaga penegak hukum Kepolisian sepanjang semester 1 tahun 2021,” kata Lalola.


“Jadi dari sumber daya yang melimpah dibanding Kejaksaan dan KPK, kinerja Kepolisian jauh lebih buruk. Kemudian, tidak juga ditemukan adanya laporan penggunaan anggaran,” sambungnya.


Pada tahun ini KPK juga memperoleh nilai D dari ICW dalam tren penindakan korupsi. Bahkan KPK hanya memperoleh persentase kinerja sekitar 22% dari target yang mereka tentukan.


“Itu membawa KPK masuk ke dalam penilaian kategori D atau buruk. Ini menunjukkan bahwa KPK hanya mengerjakan rata-rata tiga kasus tiap bulannya,” ujar Lalola.


Sebagian besar penindakan kasus korupsi yang dilakukan oleh KPK merupakan hasil Operasi Tangkap Tangan (OTT) dan pengembangan kasus. Lalola mengatakan kinerja KPK dalam penindakan kasus korupsi terpengaruh oleh adanya beberapa penyidik KPK yang dipecat akibat Tes Wawasan Kebangsaan (TWK).


“Berdasarkan catatan ICW dari 13 kasus yang ditangani KPK di semester 1 tahun 2021, 5 kasus sebenarnya dikerjakan oleh pegawai-pegawai KPK yang diberhentikan secara paksa dengan TWK. Hal tersebut tentu menghambat proses penegakan hukum dan pengembangan perkara,” jelasnya.


Selanjutnya, kinerja Kejaksaan dalam penanganan kasus korupsi turut menjadi perhatian ICW. Meskipun masih ada fluktuasi dalam jumlah kasus dan tersangka yang ditangani, namun Kejaksaan berhasil menyelamatkan kerugian negara jauh lebih besar dibanding tahun lalu.


Meskipun meraih peningkatan, bukan berarti Kejaksaan memperoleh nilai yang cukup baik dari ICW. Kejaksaan sendiri hanya berhasil meraih predikat C dari ICW.


“Di semester 1 tahun 2021 Kejaksaan menangani 151 kasus, dengan demikian ICW menilai bahwa kinerja Kejaksaan dalam penindakan masuk ke dalam nilai C,” kata Lalola.


ICW juga berbicara terkait profesionalisme dalam penindakan kasus yang dimiliki oleh pihak Kejaksaan. ICW menilai sejumlah Kejaksaan tidak menangani kasus korupsi.


“Artinya Kejagung perlu lakukan evaluasi terhadap kinerja setiap Kejaksaan yang terbukti tidak perform. Di sisi lain ini juga menjadi catatan penting, dalam kinerjanya Kejaksaan masih minim dalam melakukan pengembangan kasus yang ditanganinya, salah satunya kasus jaksa Pinangki Sirna Malasari,” ungkap Lalola.


“Meskipun kami juga memahami ada potensi konflik kepentingan yang besar di situ, tapi tentu saja kami menunggu Kejaksaan secara profesional menyelesaikan kasus jaksa Pinangki yang diduga kuat belum menjerat aktor penting dalam kasus ini,” sambungnya.

Comment here