Editor: Karyudi Sutajah Putra
Jakarta, KABNews.id – Menghitung hari, detik demi detik. Penggalansyair lagu “Menghitung Hari” yang dipopulerkan oleh Krisdayanti itu hari-hari ini tampaknya menjadi nyanyian wajib bagi para menteri di Kabinet Indonesia Maju. Hampir dapat dipastikan reshuffle kabinet akan terjadi. Bahkan dalam waktu tak lama lagi. Para menteri pun sedang dag-dig-dug sambil menghitung hari untuk diganti. Siapa yang akan terdepak dan siapa yang akan masuk?
Ya, reshuffle kabinet tinggal menghitung hari. Itu pasti terjadi pasca-bergabungnya Partai Amanat Nasional (PAN) dalam barisan koalisi partai politik pendukung pemerintahan Presiden Joko Widodo. “Reshuffle kabinet itu suatu keniscayaan setelah PAN mendukung Jokowi,” ungkap apengamat sosial politik Rudi S Kamri kepada KABNews.id di Jakarta, Rabu (1/9/2021).
Reshuffle atau perombakan kabinet, kata Rudi, merupakan konsekuensi logis dari bergabungnya PAN ke barisan koalisi parpol pendukung pemerintah. “Jadi, di dalam politik itu ada take and give, menerima dan memberi. Engkau menerima apa, aku memberi apa. PAN menerima kursi menteri, Jokowi mendapat dukungan politik. Itu keniscayaan,” jelasnya.
Lalu pada pos mana PAN akan mendapatkan kursi menteri? Menurut Rudi, terlepas dari soal seorang menteri berprestasi atau tidak, yang akan kena gusur adalah menteri yang bukan dari partai politik. Kalau yang dari partai politik digusur, pasti parpolnya tak akan rela. Akan timbul gejolak di kalangan parpol koalisi, dan bisa jadi mereka akan menolak PAN bergabung,” paparnya.
Dengan welcome-nya parpol-parpol koalisi menerima kehadiran PAN dalam pertemuan dengan para petinggi parpol dengan Presiden Jokowi beberapa waktu lalu, menurut Rudi, itu merupakan sinyal bahwa kursi kabinet yang kini diduduki kader-kader parpol akan aman dari gusuran,” terangnya.
Salah satu menteri yang kini ramai dipergunjingkan bakal terkena reshuffle adalah Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy. Ditanya soal ini, Rudi S Kamri tidak menampik. “Tapi finalnya ada di tangan Jokowi, karena reshuffle cabinet itu hak prerogratif Presiden,” cetusnya.
Ditanya soal sosok siapa di tubuh PAN yang akan dipilih Jokowi menjadi menteri, apakah ketua umumnya, Zulkifli Hasan, yang sudah berpengalaman menjadi Menteri Kehutanan, Ketua MPR, dan kini masih menduduki kursi Wakil Ketua MPR, lagi-lagi Rudi tidak menampik. “Bisa saja. Probabilitas dia paling besar. Tapi lagi-lagi kembali ke Presiden sebagai pemegang hak prerogratif,” tukas pengamat politik dengan ciri khas kumis tebal ini.
Bukankah Zulkifli Hasan sudah menyatakan tak ada pembahasan soal kursi menteri ketika dirinya bersama para petinggi parpol lainnya bertemu Presiden Jokowi? PAN, kata Zulkifli, ditugaskan di mana pun siap, dan tidak ditugaskan pun siap. Mennurut Rudi, itulah bahasa politik yang penuh diplomasi dan basa-basi.
Ia lalu merujuk pernyataan Ir Sutami, Menteri Pekerjaan Umum di awal era Orde Baru, bahwa pernyataan politik harus dimaknai sebaliknya. “Statemen politik itu terkadang harus dimaknasi sebaliknya, meskipun tidak selalu begitu. Kalau dibilang tidak membahas kursi menteri, bisa saja sebaliknya. Kalau dibilang tidak meminta jatah kursi menteri, bisa dimaknai sebaliknya pula. Sekali legi, di dalam politik harus ada take and give. No lunch free (tak ada makan siang gratis),” tandas Rudi.
Bermula dari Bisikan
Diberitakan, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan enggan menanggapi ihwal tawaran kursi menteri di Kabinet Indonesia Maju pimpinan Presiden Jokowi setelah partainya menyatakan bergabung dengan koalisi pemerintah. Ditanya kemungkinan menjadi Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Zulkifli mengklaim tak ada pembahasan perihal itu.
“Waduh, kami enggak bahas itu sama sekali,” kata Zulkifli di Jakarta, Selasa (31/8/2021), seperti dilansir Tempo.co.
Meski begitu, Zulkifli mengatakan PAN siap dengan tugas apa pun yang diberikan. “PAN ini di mana pun kalau ditugaskan siap saja, kalau tidak juga siap,” kata Zulkifli.
PAN secara terang-terangan menyatakan bergabung dengan koalisi pemerintah setelah ikut hadir dalam pertemuan Presiden Jokowi bersama partai koalisi lainnya di Istana Negara, Jakarta, Rabu (25/8/2021). Zulkifli hadir didampingi Sekretaris Jenderal PAN Eddy Soeparno.
Dua politikus Senayan yang mengetahui komunikasi PAN dan Istana mengatakan Zulkifli Hasan setidaknya tiga kali ditawari untuk menjadi menteri. Komunikasi itu terjalin sejak beberapa bulan lalu.
“PAN sudah lama berkomunikasi dengan Presiden Jokowi dan diminta membantu pemerintah. Sebetulnya sudah diberikan beberapa nama ke Presiden dari reshuffle pertama,” kata seorang narasumber.
Dua narasumber ini menyebutkan, Zulkifli menyodorkan nama mantan Ketua Umum PAN Soetrisno Bachir. Akan tetapi, Istana menawarkan agar Zulkifli yang mengisi jatah kursi tersebut. Zulkifli, kata mereka, menyatakan ingin berfokus mengurus partai. Ia lantas menyodorkan nama lain, seperti Asman Abnur, Eddy Soeparno, dan Viva Yoga Mauladi.
Narasumber yang sama menyebutkan ada dua portofolio yang ditawarkan kepada PAN, yakni Menko PMK atau Menteri Perhubungan. Jika Presiden memberikan posisi Menko, kemungkinan besar Zulkifli yang akan mengisi pos tersebut. Namun bila untuk Menteri Perhubungan, PAN akan menyodorkan nama kader selain Zulkifli.
Di sisi lain, ada sejumlah pandangan di internal partai bahwa portofolio kementerian ini kurang berdampak langsung terhadap masyarakat. PAN disebut-sebut mengharapkan pos Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah karena lebih banyak bersinggungan dengan masyarakat.
Belum dapat dipastikan pos kementerian apa yang akan diisi oleh PAN setelah perkembangan teranyar pernyataan partai bergabung ke koalisi pemerintah. Wakil Ketua Umum PAN Yandri Susanto mengatakan, Presiden Jokowi memang sempat membisiki Zulkifli ihwal rencana pertemuan lanjutan.
“Di pertemuan itu, tidak ada bicara koalisi atau reshuffle. Itu sama sekali tidak disinggung. Hanya sebelum pulang itu, Bang Zul (Zulkifli Hasan) dibisiki Pak Jokowi, ‘Pak Zul, nanti kita akan ketemu lagi’,” ujarnya.
PAN akhirnya secara resmi memutuskan mendukung pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin. Keputusan ini diambil dalam Rapat Kerja Nasional PAN yang digelar di Jakarta, Selasa (31/8/2021).
“Rakernas menyetujui Partai Amanat Nasional untuk bergabung di barisan partai koalisi pemerintah,” kata Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi.
Viva Yoga mengatakan keputusan ini dalam rangka membawa kebaikan dan manfaat bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Menurut Viva, seluruh Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PAN sudah setuju dengan keputusan ini. “Seluruh DPW sudah setuju terhadap keputusan Partai Amanat Nasional bergabung dalam barisan partai koalisi pemerintah,” ujar Viva Yoga.
Keputusan PAN bergabung dengan koalisi pemerintah ini diambil setelah Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dan Sekretaris Jenderal PAN Eddy Soeparno turut hadir dalam pertemuan dengan Presiden Jokowi dan parpol-parpol koalisinya di Istana Negara, Jakarta, Rabu (25/8).
Zulkifli Hasan mengatakan, ajakan rapat koalisi itu merupakan kehormatan bagi partainya. “Bagi kami tentu itu jadi suatu kehormatan,” kata Zulkifli dalam pidatonya di Rakernas PAN tersebut.
Selain memutuskan bergabung ke koalisi pemerintahan Jokowi, Rakernas PAN juga memberikan kewenangan penuh kepada Ketua Umum Zulkifli Hasan untuk memutuskan langkah-langkah strategis dalam penentuan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden di Pemilu Presiden (Pilpres) 2024. Rakernas PAN juga mengamanatkan partai untuk mempercepat proses konsolidasi sampai ke tingkat desa dalam rangka persiapan Pemilu 2024.
Comment here