Hukum

Respons Laporan 200 Petani Sawit, Bareskrim Polri Periksa 37 Saksi

Editor: Karyudi Sutajah Putra

Jakarta, KABNews.id – Laporan dugaan penyerobotan 400 hektare lahan milik petani kelapa sawit yang tergabung dalam Koperasi Petani Sawit Makmur (Kopsa-M) di Desa Pangkalan Baru, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, Riau, pada 27 Mei 2021 lalu telah ditindaklanjuti oleh Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri dengan memeriksa 37 saksi di wilayah hukum Kepolisian Daerah (Polda) Riau, sejak 30 Agustus – 3 September 2021.

“Langkah cepat Polri tersebut telah memberikan harapan baru bagi 200 petani yang lebih dari 10 tahun kehilangan hak-haknya. Pemeriksaan ini juga menjadi sinyal positif bagi upaya Polri memberantas mafia tanah di sektor perkebunan, yang juga menjadi prioritas kerja Presiden Joko Widodo,” kata Koordinator Tim Advokasi Keadilan Agraria-Setara Institute Disna Riantina dalam rilisnya, Jumat (3/9/2021).

Namun, kata Disna, sejalan dengan upaya hukum yang sedang diperjuangkannya, para petani itu kini menghadapi tekanan baru dari PT Perkebunan Nusantara  (PTPN) V yang merupakan “bapak angkat” dalam Pola Perkebunan KKPA (Kredit Koperasi Primer Anggota). “Alih-allih membantu petani, PTPN V yang juga merupakan terlapor dalam sejumlah kasus penghilangan aset negara, dugaan korupsi dan membiarkan tanah-tanah petani dirampas oleh pihak lain, justru melakukan tindakan-tindakan melawan hukum yang semakin mempersulit petani,” jelas Disna.

Koordinator Tim Advokasi Keadilan Agraria-Setara Institute Disna Riantina (tengah, berhijab). (Foto: Setara Institute)

Sebagai bentuk serangan balik (back fire) atas upaya petani, lanjut Disna, PTPN V diduga memprakarsai penggantian pengurus koperasi Kopsa-M secara tidak sah dengan menyelenggaran Rapat Anggota Luar Biasa (RALB) abal-abal, menggunakan tangan-tangan tertentu untuk memaksa pengesahan kepengurusan koperasi produk RALB abal-abal, mengadu domba petani, menghadang hasil panen petani, menahan pencairan dana petani dari hasil penjualan buah hingga lebih Rp 2 miliar, dan tekanan-tekanan lainnya.

“Tindakan ini melengkapi dugaan tipu muslihat PTPN V yang menggelembungkan utang petani yang bersumber dari pinjaman Bank Mandiri, yang hingga kini mencapai lebih dari Rp 150 miliar. Modus ini akan berujung pada potensi perampasan 2.050 hektare kebun petani yang dijaminkan di Bank Mandiri,” paparnya.

Disna kemudian mendesak Presiden Jokowi memerintahkan Menteri BUMN Erick Thohir untuk menghentikan praktik bisnis PTPN V yang melawan hukum, tidak akuntabel dan melukai hati para petani yang terancam tidak memiliki lahan dan penghasilan. “Reformasi Agraria yang menjadi program prioritas Jokowi hanya akan menjadi pepesan kosong kalau Menteri BUMN tidak bisa mendisiplinkan jajaran BUMN,” terangnya. 

Disna juga mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melakukan percepatan penanganan laporan dugaan korupsi di tubuh PTPN V yang dilaporkan pada 25 Mei 2021, terkait dugaan penghilangan aset negara dalam bentuk lahan seluas 500 hektare dan dugaan korupsi biaya pembangunan kebun.

Comment here