Hankam

RI ‘Dikepung’ Senjata Nuklir, Ini Kata Pemerintah Jokowi

Editor: Dwi Badarmanto

Jakarta, KABNews.id – Posisi Indonesia saat ini berada di tengah negara-negara yang memiliki senjata nuklir. Dari barat ada India dan Pakistan. Dari utara ada China dan Korea Utara.

Namun ancaman ini semakin menjadi. Pasalnya, Australia yang berada di selatan juga akhir-akhir ini menjadikan negaranya sebagai salah satu kekuatan nuklir. Hal ini terjadi setelah Negeri Kanguru itu membentuk aliansi pertahanan bersama Amerika Serikat (AS) dan Inggris yang disebut sebagai AUKUS. Dalam hal ini, Canberra akan mendapatkan bantuan pengembangan kapal selam nuklir.

Posisi ini tentu membuat Indonesia khawatir. Pemerintah Presiden Joko Widodo (Widodo) melalui Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) pun mulai buka suara akan sikap Australia dalam mengembangkan senjata nuklir ini.

Berikut poin pernyataan Kemenlu sebagaimana dikutip dari CNBC Indonesia, Senin (20/9/2021).

Pertama, Indonesia mencermati dengan penuh kehati-hatian tentang keputusan Pemerintah Australia untuk memiliki kapal selam bertenaga nuklir.

Perdana Menteri Australia Scott Morrison (tengah) berada di atas panggung dengan tautan video ke Perdana Menteri Inggris Boris Johnson (kiri) dan Presiden AS Joe Biden pada konferensi pers bersama di Gedung Parlemen di Canberra, Kamis, 16 September 2021. (Foto: CNBC Indonesia)

Kedua, Indonesia sangat prihatin atas terus berlanjutnya perlombaan senjata dan proyeksi kekuatan militer di kawasan.

Ketiga, Indonesia menekankan pentingnya komitmen Australia untuk terus memenuhi kewajibannya mengenai non-proliferasi nuklir.

Keempat, Indonesia mendorong Australia untuk terus memenuhi kewajibannya untuk menjaga perdamaian, stabilitas, dan keamanan di kawasan sesuai dengan Treaty of Amity and Cooperation.

Kelima, Indonesia mendorong Australia dan pihak-pihak terkait lainnya untuk terus mengedepankan dialog dalam menyelesaikan perbedaan secara damai. Dalam kaitan ini, Indonesia menekankan pentingnya penghormatan terhadap hukum internasional termasuk UNCLOS 1982 dalam menjaga perdamaian dan keamanan di kawasan.

Sementara itu, Menlu RI Retno Marsudi kemungkinan akan berdialog dengan Menlu Australia mengenai hal ini. Juru bicara Kemenlu RI Teuku Faizasyah menyatakan bahwa kemungkinan besar momen itu akan terjadi di sela-sela sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB).

“Ada kemungkinan Ibu Menlu bertemu dengan Menlu Australia di sela-sela UNGA (Majelis Umum PBB),” ujarnya.

Comment here