Hankam

Rudi S Kamri: Ancaman Nyata adalah Asymmetric War, Proxy War dan Cyber War

Editor: Karyudi Sutajah Putra

Jakarta, KABNews.id – Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Anak Bangsa (LKAB) Rudi S Kamri mengapresiasi capaian Presiden Joko Widodo dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang berhasil menempatkan kekuatan militer Indonesia di peringkat teratas Asia Tenggara, dan ke-16 dari 140 negara di dunia pada 2021. Capaian ini dilansir Global Firepower, situs pemeringkat militer dunia, Rabu (13/10/2021).

“Kita apresiasi Presiden Jokowi dan Menhan Prabowo Subianto yang berhasil menempatkan militer Indonesia sebagai yang terkuat di Asia Tenggara dan peringkat 16 dunia,” kata Rudi S Kamri, dikutip dari “Opini Rudi” yamng disiarkan KAB TV dan tayang di YouTube, Jumat (15/10/2021).

Namun, di sisi lain Rudi mengingatkan ancaman nyata yang sedang dihadapi Indonesia dan negara-negara lain di dunia adalah asymmetric war, proxy war dan cyber war, bukan perang konvensional yang menggunakan kekuatan militer dan alutsista (alat utama sistem persenjataan).

Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. (Foto: MediaIndonesia)

“Perang konvensional sudah ditinggalkan, karena para pemimpin dunia sadar risikonya terlalu besar, seluruh dunia bisa musnah. Makanya aksi-aksi angkatan laut China dan Amerika Serikat di Laut China Selatan hanya show of forces (gertak sambal, red) belaka,” jelas Rudi yang juga pengamat sosial, politik dan pertahanan keamanan.

Pasca-berakhirnya Perang Dunia II (1939-1945), popularitas perang konvensional yang mengerahkan kekuatan militer secara terbuka memang bisa dikatakan meredup. Apalagi setelah Perang Dingin yang menandai runtuhnya Uni Soviet berkat AS.

Rudi menilai capaian militer Indonesia itu sebagai pertanggungjawaban publik Presiden Jokowi dan Menhan Prabowo atas penggunaan APBN dalam pembelian alutsista. “Sekali lagi kita apresiasi. Artinya, Prabowo mampu menerjemahkan visi dan misi Presiden dalam hal pertahanan,” tukasnya.

Karena ancaman nyata yang dihadapi Indonesia adalah asymmetric war, proxy war dan cyber war, maka Rudi menyarankan, selain hard power (perangkat keras) berupa alutsista dan personel militer, pemerintah juga perlu memperkuat soft power (perangkat lunak) untuk menghadapi ancaman ketiga jenis perang tadi. “Salah satunya dengan memperkuat ideologi bangsa ini supaya tidak goyah diserang ideologi asing,” tukasnya.

Komponen Cadangan (Komcad) yang pada 7 Oktober lalu dilantik Presiden Jokowi bersama Menhan Prabowo di Batujajar, Bandung, Jawa Barat, yang jumlahnya mencapai 3.103 personel, dari 25.000 yang ditargetkan, kata Rudi, hendaknya didayagunakan untuk menghadapi ancaman ketiga jenis perang tersebut. “Mereka ‘kan milenial, usia 18-35 tahun, pasti melek teknologi informasi. Mereka harus dibekali soft power, termasuk mental dan ideologinya supaya bisa menangkal ideologi asing, seperti radikalisme,” pinta Rudi yang juga pegiat media sosial.

Asymmetric war atau perang asimetris adalah suatu model peperangan yang dikembangkan dari cara berpikir yang tidak lazim, dan di luar aturan peperangan yang berlaku, dengan spektrum perang yang sangat luas dan mencakup aspek-aspek astagatra atau delapan gatra (perpaduan antara trigatra atau tiga gatra, yakni geografi, demografi, dan sumber daya alam; dan pancagatra atau lima gatra, yakni ideologi, politik, ekonomi, sosial, dan budaya). Perang asimetri selalu melibatkan peperangan antara dua aktor atau lebih, dengan ciri menonjol dari kekuatan yang tidak seimbang.

Perang asimetris juga dapat digambarkan sebagai konflik di mana sumber daya dari dua pihak yang berperang berbeda dalam esensi dan perjuangan, berinteraksi dan berusaha untuk mengeksploitasi kelemahan karakteristik masing-masing.

Proxy war atau perang proksi adalah sebuah konfrontasi antar-dua kekuatan besar dengan menggunakan pemain pengganti untuk menghindari konfrontasi secara langsung demi mengurangi risiko konflik langsung yang berimplikasi pada kehancuran fatal.

Adapun cyber war atau perang siber adalah tindakan serang-menyerang antar-negara di dalam cyberspace. Serangan itu ditujukan terhadap infrastruktur pemerintahan dalam cyberspace atau yang dikenal dengan cyber-infrastructure.

Menurut Rudi, amunisi atau peluru yang digunakan dalam ketiga jenis perang itu antara lain ideologi asing seperti radikalisme dan liberalisme, serta hoax atau berita bohong. “Sebab itu, Komcad dan seluruh anak bangsa ini harus dibekali kemampuan untuk menangkal serbuan radikalisme, liberalisme dan hoax. Panglima TNI dan Menhan harus memberikan pemahaman semacam ini kepada Komcad,” tandasnya.

Comment here