Ekonomi

Rudi S Kamri Minta Pemerintah Beri Penjelasan Ihwal Proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung yang Bermasalah

Editor: Karyudi Sutajah Putra

Jakarta, KABNews.id – Jika sebelumnya mengharamkan, kini Presiden Joko Widodo menghalalkan bahkan mewajibkan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Anak Bangsa (LKAB) Rudi S Kamri pun mengkritik perubahan drastis kebijakan Presiden tersebut. Rudi mendesak pemerintah segera menjelaskan ke publik hal ihwal KCJB berikut segala permasalahannya.

“Sebelum kebijakan diambil, sebaiknya pemerintah memberikan penjelasan ke publik supaya clear. Bukankah Presiden Jokowi sebelumnya berjanji tidak akan menggunakan APBN? Mengapa sekarang menggunakan APBN?” kata Rudi S Kamri di Jakarta, Rabu (13/10/2021).

Rudi mengidentifikasi sedikitnya 4 hal terkait KCJB. Pertama, penggantian pemimpin konsorsium dari WIKA ke PT KAI. Kedua, penggantian penanggung jawab dari Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian Airlangga Hartarto ke Manko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.

Ketiga, pembengkakan biaya KCJB. Keempat, itu tadi, penggunaan APBN untuk KCJB. “Keempat hal itu harus dijelaskan ke publik supaya clear. Mengapa itu terjadi, dan langkah-langkah apa saja yang akan ditempuh pemerintah?” tanya Rudi.

Diketahui, PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI akan menjadi leading sponsor atau pemimpin konsorsium Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Indonesia menggantikan PT WIKA atau Wijaya Karya pada proyek KCJB.

Hal itu ditegaskan pihak Kemenkomarves setelah disahkannya beleid baru berupa Peraturan Presiden (Perpres) No 93/2021 yang merupakan perubahan atas Perpres No 107/2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat Jakarta Bandung. Petimbangannya, BUMN Indonesia yang menjadi sponsor proyek KCIC (Kereta Cepat Indonesia-China) mengalami kesulitan finansial akibat Covid-19.

Untuk menutupi kekurangan, setoran modal akan dilakukan melalui Penyertaan Modal Negara (PMN). Beleid tersebut sekaligus mengatur pemberian PMN kepada PT KAI sebagai leading sponsor BUMN Indonesia.

Presiden Jokowi juga mengganti penanggung jawab proyek KCJB dari Airlangga ke Luhut. Luhut kini menjadi pimpinan Komite Kereta Cepat Jakarta-Bandung menggantikan Airlangga. Kebijakan baru ini tertuang dalam Perpres No 93/2021 tertanggal 6 Oktober 2021.

Sementara itu, biaya proyek KCJB mengalami pembengkakan jumbo. Awalnya proyek ini direncanakan memakan biaya 6,07 miliar dollar AS ekuivalen Rp 86,5 triliun, tetapi kini menjadi sekitar 8 miliar dollar AS atau setara Rp 114,24 triliun.

Akibat pembengkakan itu, Jokowi memutuskan proyek KCJB akan dibiayai APBN. Jokowi pun menerbikan Perpres No 93/2021. Dengan adanya aturan itu, APBN bisa disalurkan kepada PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) yang merupakan perusahaan patungan dari sejumlah perusahaan BUMN Indonesia dan China.

Mengapa semua itu bisa terjadi dan Langkah-langkah strategis apa yang hendak diambil pemerintah, Rudi S Kamri minta pemerintah segera memberi penjelasan.

Apalagi, kata Rudi, pembengkakan biaya dan penggunaan dana APBN akan menimbulkan efek domino. “Tentu akan muncul efek domino,” cetus Rudi yang juga pengamat politik dan pegiat media sosial.

Dampak atau efek pertama, kata Rudi, adalah tersedotnya alokasi anggaran pembangunan daerah, terutama di luar Jawa, ke proyek KCJB.

Kedua, kata Rudi, meningkatnya beban utang pemerintah, baik langsung maupun tidak langsung. Meski konsorsium yang menerbitkan surat utang dengan jaminan pemerintah sekalipun, kata Rudi, akan terdapat risiko kontijensi, yaitu risiko yang muncul ketika BUMN mengalami tekanan, dan berakibat pada neraca anggaran pemerintah.

Ketiga, lanjut Rudi, beban utang yang meningkat tentu akan membahayakan APBN dalam jangka panjang, apalagi tahun 2022 target defisit anggaran masih berada pada level 4,85 persen dari produk domestik bruto (PDB). Akibatya, pemerintah harus menanggung pembayaran bunga utang Rp 405 triliun.

Comment here