Hukum

Rudi S Kamri: Mundur Saja Tidak Cukup, Fahmi Alamsyah Harus Diproses Hukum

Editor: Karyudi Sutajah Putra

Jakarta, KABNews.id – Pegiat media sosial Rudi S Kamri berpendapat, pengunduran diri Fahmi Alamsyah dari jabatan Penasihat Ahli Kapolri Bidang Komunikasi Publik saja tidak cukup. Sesuai prinsip “equality before the law” (kesetaraan di muka hukum), yang bersangkutan juga harus bertanggung jawab dengan diproses secara hukum, karena sudah terbukti press release yang disusunnya menyesatkan Presiden Joko Widodo, Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, dan masyarakat Indonesia pada umumnya terkait insiden kematian Brigadir Nopryansah Yoshua Hutabarat alias Brigadir J.

“Apa pengunduran diri itu sudah cukup? Tidak fair. Sesuai prinsip kesamaan di muka hukum, dia harus bertanggung jawab. Dia harus diperiksa. Jangan biarkan dia melenggang bebas,” kata Rudi S Kamri dalam program “Opini Rudi” KAB TV bertajuk, “Fahmi Alamsyah Penyusun Press Release Terbunuhnya Brigadir Yoshua, Kenapa Dibiarkan Bebas, Pak Kapolri?” yang tayang di akun YouTube Kanal Anak Bangsa, Jumat (12/8/2022).

Fahmi Alamsyah adalah Penasihat Ahli Kapolri Bidang Komunikasi Publik yang diangkat Jenderal Pol (Purn) Idham Aziz saat yang bersangkutan menjabat Kapolri. Fahmi adalah penyusun press release terkait kematian Brigadir J di rumah dinas Inspektur Jenderal Ferdy Sambo saat menjabat Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan (Kadiv Propam) Polri di Kompleks Polri Duren Tiga, Pancoran, Jakarta Selatan, Jumat (8/7/2022).

Sumber: YouTube Kanal Anak Bangsa.

Press release itu Fahmi susun berdasarkan skenario versi Ferdy Sambo. Press release itulah yang kemudian menjadi dasar bagi Kepala Divisi Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo dan Kapolres Jakarta Selatan Kombes Budhi Herdi Susianto memberikan keterangan pers atau “press conference” terkait insiden kematian Brigadir J.

Skenario versi Ferdy Sambo itu akhirnya terbukti rekayasa dan tidak benar. Polri kemudian menetapkan Ferdy Sambo sebagai tersangka dalang pembunuhan berencana Brigadir J. Selain Ferdy, ada tiga tersangka lainnya, yakni Bharada Richard Eliezer Pudihang Lumiu alias Bharada E, Brigadir Kepala Ricky Rizal, keduanya ajudan Ferdy Sambo, dan Kuat Ma’ruf, sopir Putri Candrawathi, istri Ferdy Sambo, sebagaimana Brigadir J.

Sejumlah pejabat Polri juga dicopot. Selain Ferdy Sambo, Kepala Biro Pengamanan Internal (Karo Paminal) Div Propam Polri Brigadir Jenderal Pol Hendra Kurniawan, Karo Provost Div Propam Polri Brigjen Pol Benny Ali, dan Kapolres Metro Jakarta Selatan Budhi Ferdi Susianto juga dicopot dari jabatan masing-masing. Hendra dan Benny bahkan ditempatkan di sel khusus di Mako Brimob Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat.

Tidak itu saja. Sebanyak 31 anggota Polri dari perwira dan bintara juga menjalani pemeriksaan intensif oleh Tim Khusus bentukan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang diketuai Wakil Kapolri Komisaris Jenderal Gatot Eddy Pramono.

“Jangan biarkan Fahmi Alamsyah melenggang bebas. Dia harus diperiksa. Jangan hanya polisi kroco-kroco, termasuk Kapolres Jakarta Selatan yang tidak tahu-menahu dan hanya mengikuti skenario Ferdy Sambo yang ditulis Fahmi Alamsyah. Masa depan mereka terancam. Karier mereka terancam. Pak Kapolri jangan diskriminatif,” pinta Rudi S Kamri yang juga Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Anak Bangsa (LKAB).

Menurut Rudi, “press release” yang disusun Fahmi berdasarkan skenario versi Ferdy Sambo itu telah menyebabkan peyesatan terhadap Kapolri dan publik serta terjadi insinuasi (penyimpangan) dalam proses penyidikan insiden kematian Brigadir J, sehingga berlarut-larut.

“Kalau versi Choirul Huda, Penasihat Ahli Kapolri lainnya, Fahmi Alamsyah didesak dan diultimatum para Penasihat Ahli Kapolri yang lain untuk mengundurkan diri. Tapi versi Fahmi, dia secara sukarela mengundurkan diri agar tidak membebani Kapolri. Entah mana yang benar. Monggo. Silakan kalian beradu. Yang jelas, Fahmi Alamsyah harus bertanggung jawab dengan diproses secara hukum. Apalagi dalam rapat-rapat Penasihat Ahli Kapolri, dia selalu memaksakan bahwa skenario Ferdy Sambo yang benar. Inilah saatnya Kapolri bersih-bersih, apalagi Fahmi diangkat oleh Kapolri sebelum Jenderal Listyo Sigit. Jangan ada diskriminasi,” papar Rudi.

Apalagi, kata Rudi, dari postingan-postingan atau unggahan-unggahannya di media sosial, Fahmi yang ternyata pemimpin redaksi sebuah media online dan akun-akun tak ternama lainnya diketahui merupakan pendukung Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan simpatisan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

“Bagi saya itu sah-sah saja. Tapi ketika simpatisan PKS yang merupakan partai oposisi menjadi Penasiha Ahli Kapolri, saya bertanya-tanya. Tapi bukan salah Jenderal Listyo Sigit juga, karena dia diangkat oleh Kapolri sebelumnya. Kini saatnya Kapolri bersih-bersih. Fahmi Alamsyah harus diperiksa. Perkara nanti terbukti bersalah atau tidak, biarlah penyidik yang memutuskannya. Yang jelas dia harus diperiksa, jangan hanya polisi-polisi yang mengikuti skenario yang ditulisnya,” tegas Rudi.

Sebagai orang sipil, kata Rudi, sebenarnya Fahmi bisa saja menolak tugas dari Ferdy Sambo, karena dia tidak terkait dengan polisi atau Propam yang dibawahi Ferdy Sambo. “Tapi kenapa dia mau menyusun press release itu? Ada deal apa antara Fahmi dan Ferdy Sambo? Inilah yang saya maksud dia harus diperiksa. Dia harus bertanggung jawab secara hukum, tidak hanya mengundurkan diri lalu masalah dianggap selesai,” tandas Rudi.

Comment here