Politik

Said Aqil: Dua atau Tiga Periode Tak Penting, Terserah Parpol

Editor: Karyudi Sutajah Putra

Jakarta, KABNews.id – Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Said Aqil Siradj menyerahkan keputusan amendemen mengenai batas masa jabatan presiden kepada partai politik. “Dua periode, tiga periode enggak penting, terserah itu kesepakatan partai politik,” kata dia, dalam wawancara di Blak-blakan di detik.com, Senin (6/9), dikutip dari CNNIndonesia.com, Selasa (7/9/2021).

Menurutnya, amendemen konstitusi mengenai batas masa jabatan presiden itu merupakan urusan partai politik dan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI.

Bagi Said, masa jabatan presiden dua atau tiga periode bukan hal yang prinsipil. Menurutnya, yang terpenting dari masa jabatan tersebut adalah pro dengan rakyat.

“Bagi fiqih Islam bukan policy, mau dua periode, tiga periode yang penting adil, jujur, amanah, pro-rakyat. Itu yang penting,” ujar Said.

Said mengaku pernah bertemu dengan Ketua MPR RI Bambang Soesatyo. Ia juga bertemu Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sekaligus Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto.

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Said Aqil Siradj. (Foto: pikiran-rakyat.com)

Pertemuan itu mendiskusikan persoalan amendemen. Namun, forum tersebut hanya bersifat pribadi, bukan agenda resmi PBNU dengan MPR RI.

“Informal saya ketemu dengan Pak Bamsoet, berbincang-bincang (soal amendemen) iya, ketemu Pak Airlangga berbincang-bincang, iya. Tapi informal, secara pribadi saja,” tuturnya.

Said mengatakan, pada saat Bamsoet bertamu ke kantor PBNU, ia menunjukkan hasil keputusan musyawarah ulama nasional tahun 2013 di Pondok Pesantren Kempek, Cirebon, Jawa Barat.

Keputusan itu menyarankan agar presiden, gubernur, bupati/wali kota kembali dipilih oleh MPR, DPR, atau DPRD.

“(Keputusan ulama itu) sekadar masukan. Tapi tidak bisa sampai bicara presiden tiga periode, enggak, enggak sampai bicara ke situ, belum, belum ada isu itu,” ujarnya.

Said menegaskan keputusan musyawarah ulama itu bukan agenda politik. Hal itu merupakan hasil kajian berdasarkan kitab kuning. Dalam musyawarah itu, kata Said, para ulama mempertimbangkan biaya yang tinggi (high cost) yang mesti dikeluarkan ketika para pemimpin eksekutif dipilih melalui pemilihan langsung.

“Melihat, menimbang, kenyataannya high cost, di samping cost duit, cost uang, cost financial, juga cost social. Risikonya sangat tinggi sekali, (bagi) umat Islam atau bangsa Indonesia,” kata Said.

Sebelumnya, wacana amendemen UUD 1945 kembali menguat terutama pada Sidang Tahunan MPR RI, 16 Agustus lalu. Sejumlah ketentuan yang digadang-gadang diubah adalah soal Pokok-pokok Haluan Negara (PPHN) dan penambahan masa jabatan presiden.

Sementara itu, Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nasir mewanti-wanti agar rencana amendemen UUD 1945 tak sekadar berbicara soal kepentingan pragmatisme jangka pendek. “Seyogyanya dipikirkan dengan hikmah kebijaksanaan yang berjiwa kenegarawanan autentik,” kata Haedar.

Haedar juga meminta MPR RI belajar dari amendemen UUD 1945 yang berlangsung empat kali sejak awal reformasi. Ia tak ingin amendemen menyalahi semangat Reformasi 1998. “Serta lebih krusial lagi bertentangan dengan jiwa Pancasila dan UUD 1945,” ujarnya.

Comment here