Kesehatan

Satgas Sebut Jatah Vaksin Parpol dan Ormas Kewenangan Pemda

Editor: Karyudi Sutajah Putra

Jakarta, KABNews.id – Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 menyebut alokasi vaksin Covid-19 partai politik (parpol) dan sejumlah organisasi masyarakat (ormas) ditentukan oleh pemerintah daerah (pemda) atau provinsi.

Ilustrasi vaksinasi Covid-19. (Foto: beritasatu)


Kepala Bidang Penanganan Kesehatan Satgas Covid-19 Alexander Kaliaga Ginting mengatakan pemerintah pusat tidak terlibat langsung. Alex mengatakan jumlah alokasi vaksin yang diberikan kepada parpol dan ormas bisa berbeda-beda.

“Alokasi vaksinasi di provinsi itu kekuasaannya ada di gubernur, jadi pelaksananya adalah dinkes (dinas kesehatan). Mereka (parpol dan ormas) itu sebenarnya bukan memberikan vaksin ke masyarakat, yang menyediakan, tetapi dari dinas,” kata Alex seperti dilansir CNNIndonesia.com, Senin (6/9/2021).

Menurut Alex, pelibatan parpol dan ormas dapat meningkatkan capaian vaksinasi di setiap dapil-nya. Bukan hanya parpol dan ormas, pihaknya juga mengajak sejumlah elemen masyarakat lain untuk percepatan tersebut.

Ia mengaku percaya dengan pelibatan elemen-elemen tersebut pelaksanaan vaksinasi di lapangan bisa lebih mudah. Apalagi, kata Alex, orang yang terlibat menyerukan vaksinasi adalah orang yang berpengaruh.

“Supaya sasaran tercapai. Sehingga akhir tahun ini kita sudah 80 persen. Salah satu yang kita harapkan dari parpol, tokoh budaya, tokoh agama, para ustaz, pastor, ini semua harus terlibat karena ini gerakan kemanusiaan,” tuturnya.

Meski begitu, Alex mengaku belum bisa memastikan berapa jumlah parpol dan ormas yang dilibatkan dalam percepatan vaksinasi tersebut. Namun, ia menyatakan pelaksaan itu terbuka untuk semua parpol dan ormas yang bersedia terlibat.

“Terbuka untuk mereka yang mau pulang ke daerah pemilihan (dapil) masing-masing,” ucapnya.

Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 dari Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi juga mengatakan alokasi vaksinasi tidak ditentukan oleh Kemenkes. Pihaknya hanya mengatur alokasi untuk Dinkes, TNI dan Polri. Meski begitu, ia menyatakan parpol dan ormas dapat bekerja sama dengan pemerintah daerah setempat. “Kerja sama bisa dilakukan di level pemda maupun TNI dan Polri,” kata Nadia).

Sebelumnya, alokasi vaksinasi diberikan kepada parpol dan ormas untuk kemudian disalurkan ke masyarakat guna percepatan vaksinasi.

Comment here