Hukum

Sederet Kontroversi Bupati Banjarnegara Budhi Sarwono yang Menjadi Tersangka Korupsi

Editor: Karyudi Sutajah Putra

Jakarta, KABNews.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Banjarnegara, Jawa Tengah, Budhi Sarwono sebagai tersangka korupsi proyek pengadaan barang dan jasa di Pemerintah Kabupaten Banjarnegara tahun anggaran 2017-2018.

Nama Budhi Sarwono kerap menjadi sorotan karena kontroversial. Di antaranya sempat mengunggah slip gaji hingga memperbaiki jalan menggunakan dana pribadi.

Dikutip dari detikcom, Jumat (3/9/2021), nama Budhi Sarwono sempat viral di media sosial. Budhi menjadi sorotan setelah akun resmi Pemkab Banjarnegara di media sosial Instagram mengunggah slip gaji Bupati Banjarnegara Budhi Sarwono sebesar Rp 5.961.200.

Berdasarkan slip gaji tersebut, gaji bersih sesuai draf gaji sebesar Rp 6.114.100, namun dipotong zakat lewat BAZ sebesar Rp 152.900.

Saat dimintai konfirmasi, Kasi Pengelolaan Informasi Dinas Kominfo Banjarnegara Khadir membenarkan posting-an tersebut. Akun ‘kabupatenbanjarnegara’ di media sosial Instagram merupakan akun resmi Pemkab Banjarnegara

“Benar, itu akun resmi dan kami yang mengunggah slip gaji bupati bulan Oktober 2019,” ujar Khadir.

Nama Budhi Sarwono kembali mencuri perhatian setelah turun tangan langsung memperbaiki jalan di jalur wisata Banjarnegara-Dieng. Jalan ini rusak dan sering menimbulkan kecelakaan. Padahal jalan itu adalah jalan provinsi yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Bupati Banjarnegara Budhi Sarwono. (Foto: INews Jateng)

“Kondisi jalan aspalnya sudah memprihatinkan dan berlubang. Diameternya ada yang 2 x 2 meter ada yang 3 x 1 meter. Ini membahayakan masyarakat karena pernah terjadi kecelakaan lalu-lintas hingga patah kaki dan tangan,” ujar Budhi Sarwono.

Perihal anggaran perbaikan jalan tersebut, ia mengaku menggunakan uang pribadi. Menurutnya, setiap kepala daerah mempunyai kewajiban untuk peduli terhadap kondisi jalan di wilayah masing-masing, meskipun status jalan tersebut bukan milik kabupaten.

“Insya Allah anggaran pribadi. Kami punya kewajiban, mau jalan nasional atau provinsi, ini ‘kan di wilayah Banjarnegara. Kita sebagai kepala daerah harus peduli,” tambahnya.

Budhi juga pernah membuat kontroversi karena menyebut mendiang mantan Presiden RI KH Abdurrahman Wahid alias Gus Dur “picek”. 

Sebut Gus Dur ‘Picek’

Pernyataan bernada hinaan itu dilontarkan Budhi Sarwono seperti dalam sebuah video yang kembali beredar baru-baru ini. Video itu sebetulnya dibuat 2019 silam.

Dalam video tersebut, Budhi mengatakan “Oh gini Pak Sekda, itu dinas yang lain ditutup kabeh bae (semua saja). Bubarna kabeh nggo PU kabeh (bubarkan saja buat PU semua). Dak (saya) tanda tangani saiki (sekarang). Gus Dur seng ‘picek’ bae (tuna netra saja) menutup Dinas Penerangan karo (dan) Dinas Sosial. Apa maning (apa lagi) Wincin (Budhi Sarwono) sing matane melek (yang matanya melek).”

Budhi sudah membuat video berisi klarifikasi terkait pernyataannya tersebut. Gerakan Pemuda (GP) Ansor Banjarnegara juga menganggap permasalahan tersebut sudah selesai.

Minta Warga Tak Takut Gelar Kegiatan

Ppada masa pandemi Covid-19, Budhi viral setelah videonya beredar di sejumlah grup WhatsApp. Dalam video itu, Budhi mengatakan supaya warga tidak perlu takut untuk menggelar kegiatan, asalkan tetap menerapkan protokol kesehatan.

“Saya berpesan kepada masyarakat, Pak Bupati bertanggung jawab sepenuhnya untuk kegiatan pengajian, olah raga, kesenian, ebeg monggo jalan terus. Tetapi aja kelalen (jangan lupa) protokol kesehatan jangan sampai tidak dipakai,” kata Budhi Sarwono dalam video tersebut.

Dalam video berdurasi 2.50 menit ini, Budhi juga meminta kepada warga dan kepala desa supaya melaporkan jika terdapat pihak yang menakut-nakuti terkait digelarnya kegiatan. Bahkan, ia juga meminta untuk mengambil foto oknum tersebut untuk dilaporkan kepada dirinya.

Saat dikonfirmasi, Budhi Sarwono membenarkan, yang ada di dalam video tersebut adalah dirinya. Ia menuturkan, pidato dalam video tersebut mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2021 tentang Perpanjangan PPKM Berbasis Mikro.

“Saya hanya menjalankan perintah pimpinan saya, Instruksi Menteri Dalam Negeri. Saya kepanjangan tangan Presiden, saya membaca di sini, pada halaman 5 di huruf h. Di situ menjelaskan, kegiatan seni, sosial dan budaya yang dapat menimbulkan kerumunan, diizinkan dibuka maksimal 25 persen,” kata Budhi, Sabtu (19/6/2021).

Comment here