Politik

Sekda Benarkan Bupati Kampar Kuasai 5 Mobil Dinas, Ada Juga yang di Jakarta dan Yogyakarta

Editor: Karyudi Sutajah Putra

Jakarta, KABNews.id – Bupati Kampar, Riau, Catur Sugeng Susanto menguasai lima unit mobil dinas. Mobil yang dibeli dengan uang rakyat itu dipakai semua untuk kepentingan pejabat tersebut.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kampar Yusri saat dikonfirmasi tidak membantah Bupati Kampar menguasai lima unit mobil dinas. “Ya, itu betul. Kan lima mobil dinas yang dipermasalahkan,” kata Yusri dikutip dari Kompas.com, Rabu (1/9/2021).

Dia menjelaskan, lima mobil dinas yang kuasai Catur saat ini adalah mobil Bupati dan Wakil Bupati. Untuk diketahui, Catur sebelumnya menjabat sebagai Wakil Bupati Kampar. Setelah Bupati Kampar Aziz Zaenal meninggal dunia, Catur naik menjadi Bupati Kampar sampai saat ini. Sedangkan kursi jabatan Wakil Bupati sampai hari ini masih kosong. Sehingga, mobil dinas untuk dua jabatan itu dipakai oleh Catur.

“Mobil itu mobil bupati yang dulunya dipakai sama almarhum Pak Aziz (Bupati Kampar). Tentu masih di pool sana juga. Pak Bupati (Catur) jadi Wakil Bupati dulu tentu punya mobil operasional juga, Harrier, masih di pool yang sama. Jadi, penggunaannya sebagai bupati dan wakil bupati, dan mobilnya itu juga,” jelas Yusri.

Bupati Kampar, Catur Sugeng Susanto (kiri) menyerahkan bantuan sembako untuk para korban banjir di Kecamatan Gunung Sahilan, Kabupaten Kampar, Riau, Rabu (11/12/2019).(Sumber: KOMPAS.COM)

Ia juga mengakui Bupati Kampar memiliki mobil dinas di luar daerah. Mobil itu dipergunakan kepentingan kepala daerah saat dinas luar. “Ya, mobil (dinas) kita ada yang di Jakarta juga. Pokoknya untuk memudahkan kepala daerah. Ada pool juga di sana. Kapan Pak Bupati kegiatan di sana dipakai,” kata Yusri.

Sebagaimana diberitakan, Bupati Kampar Catur Sugeng Susanto menguasai lima unit mobil dinas. Hal ini terungkap setelah Panitia Khusus (Pansus) Aset DPRD Kabupaten Kampar mengecek kendaraan dinas para pejabat di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kampar.

Menurut anggota Pansus, hal itu bertentangan dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 7 Tahun 2006. “Menurut aturan dalam Permenkeu Nomor 7 Tahun 2006, seorang kepala daerah bupati atau wali kota hanya diperbolehkan menguasai dua unit mobil dinas, tidak bisa semaunya,” kata Ketua Pansus Aset DPRD Kampar, Ansor.

Dalam aturan itu, menurut dia diatur 2 jenis kendaraan, yaitu untuk jenis jip berkapasitas mesin 3.200 cc, dan sedan 3.200 cc. “Tapi kenyataannya, ada 5 unit, di Kampar 2 unit, di Jakarta 2 unit, dan 1 unit di Yogyakarta,” sebut Ansor.

“Mobil dinas itu di daerah letaknya bukan di luar. Di Jogja (mobil dinas Bupati Kampar) apa urusan mobil di sana,” imbuhnya.

Comment here