Opini

Seleksi, Korupsi, Jeruji Besi

Penulis: Dr H Sumaryoto Padmodiningrat MM
Editor: Karyudi Sutajah Putra

Bermula dari seleksi, berujung korupsi, berakhir di jeruji besi. Itulah fonemana yang terjadi belakangan ini.

Bupati Nganjuk, Jawa Timur, Novi Rahman Hidayat, Walikota Tanjung Balai, Sumatera Utara, M Syahrial, Bupati Probolinggo, Jatim, Puput Tantriana Sari, dan Bupati Banjarnegara, Jawa Tengah, Budhi Sarwono ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait suap seleksi. Novi, Syahrial dan Tantriana terkait seleksi jabatan, sedangkan Budhi terkait seleksi pemenang proyek.

Data KPK, sejak pemilihan kepala daerah digelar langsung tahun 2004 hingga kini sudah 429 kepala daerah tertangkap karena korupsi. Untuk Jatang, sampai medio 2018, ada 33 kepala daerah tertangkap karena korupsi. Hingga kini mungkin sekitar 40 kepala daerah di Jateng tertangkap karena korupsi.

Ada fenomena menarik saat pandemi Covid-19 ini. Aktivitas lain boleh terhenti karena terhalang Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Tapi korupsi jalan terus, sama sekali tak terpengaruh. Korupsi yang diduga dilakukan Novi, Syahrial, Tantriana dan Budhi terjadi pada saat PPKM diterapkan.

Ada dua faktor penyebab korupsi: niat dan kesempatan. Ada niat tapi tak ada kesempatan, tak jadi itu korupsi. Ada kesempatan tapi tak ada niat, tak jadi pula itu korupsi. Niat adanya di dalam hati. Kesempatan adanya di kewenangan dan aturan. Kalau sudah ada niat, dengan kewenangan yang melekat, maka aturan pun bisa dibabat. “The power tends to corrupt” (kekuasaan itu cenderung korup), kata Lord Acton (1834-1902). Kewenangan pun cenderung disalahgunakan.

Dalam konteks kepala daerah, niat korupsi pemicu terbesarnya adalah high cost politics atau politik berbiaya tinggi, baik untuk political cost (biaya politik), seperti biaya kampanye dan pasang atribut, maupun money politics (politik uang) seperti Sinterklas. Untuk pencalonan bupati/walikota, rerata dibutuhkan biaya Rp 20-25 miliar. Untuk gubernur lebih banyak lagi.

Maka begitu terpilih, yang pertama muncul dalam benak mereka adalah bagaimana supaya balik modal. Setelah balik modal, bagaimana mencari modal baru untuk pilkada berikutnya. Segala cara pun dihalalkan, termasuk korupsi melalui seleksi.

Adapun kesempatan bisa diciptakan. Misalnya dengan merekayasa dan memanipulasi aturan. Termasuk dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pun berbagai fasilitas dan biaya perjalanan dinas. Ada fenomena kepala daerah ibarat raja-raja kecil di daerah.

Corruption by Greed

Ada dua jenis korupsi: corruption by need (korupsi karena kebutuhan) dan corruption by greed (korupsi karena keserakahan). Mereka yang kekayaannya masih rata-rata melakukan korupsi karena kebutuhan. Mereka yang kekayaannya sudah berlimpah, melakukan korupsi karena keserakahan.

Korupsi yang melibatkan kepala daerah lebih banyak berjenis corruption by greed. Kasus Probolinggo, misalnya. Jabatan bupati yang disandang Tantriana ini adalah periode yang kedua (2018-2023), setelah pada periode sebelumnya (2013-2018) memangku jabatan yang sama.

Sang suami, Hasan Aminuddin, adalah anggota DPR RI, setelah sebelumnya juga menjabat Bupati Probolinggo dua periode (2003-2008 dan 2008-2013), yang kemudian digantikan sang istri. Hasan ikut ditangkap KPK bersama sang istri dan dinyatakan sebagai tersangka.

Dilihat dari profil kekayaan dan gaya hidup, mereka bukan orang kekuarangan, bahkan sebaliknya, bergelimang harta. Begitu pun kepala daerah lain yang juga terlibat korupsi.

Jenis korupsi yang dilakukan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo serta Menteri Sosial Juliari Peter Batubara juga sama: corruption by greed.

Itu di ranah eksekutif. Di ranah legislatif pun sama. Maraknya kasus korupsi dipicu oleh high cost politics. Jenis korupsinya pun sama: corruption by greed. Data KPK, sejak lembaga antirasuah itu berdiri hingga kini sudah lebih dari 100 anggota DPR RI tertangkap karena korupsi. Di daerah lebih parah lagi. Ada sekitar 3.700 anggota DPRD terlibat korupsi.

Korupsi wakil rakyat pun terkait seleksi. Mereka menebar money politics supaya lolos seleksi oleh konstituen yang memilihnya. Dari seleksi, berujung korupsi, berakhir di jeruji besi.

Dr H Sumaryoto Padmodiningrat MM: Chief Executive Officer (CEO) Konsultan dan Survei Indonesia (KSI) / Anggota DPR RI Periode 1999-2004, 2004-2009 dan 2009-2014.

Comment here